ROTASIKEPRI.COM

RotasiKepri.com(Jakarta) -- Badan Layanan Umum (BLU) merupakan agensifikasi dari Kementerian/Lembaga, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan layanan. BLU sebagai agen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip dasar BLU adalah dalam rangka mendapatkan value for money untuk dapat lebih mandiri, sebagaimana prinsip dasar keberadaan suatu agency. Melalui kemandirian, BLU berperan penting diantaranya melalui penanganan bidang kesehatan, dukungan untuk bidang pendidikan, serta bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, serta tetap akuntabel membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Peran BLU perlu terus dikuatkan untuk menjadi pionir reformasi pelayanan publik yang memiliki karakter modern dengan nuansa customer dan outcome oriented dan mampu menciptakan multiplier effect untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BLU harus mempunyai strategi inovasi dan transformasi leadership. “Kemeterian Keuangan akan terus mengawal BLU-BLU ini sehingga mereka menjadi sebuah agency, lembaga yang betul-betul bisa menjaga, menjalankan tujuannya pelayanan masyarakat namun dengan tata kelola dan manajemen yang makin baik,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLU yang dilakukan secara daring.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada BLU yang tetap mampu memberikan layanan terbaiknya meskipun pandemi masih berlangsung. Ditegaskan oleh Menkeu, tahun 2020 telah memberikan banyak pelajaran dalam hal penyediaan layanan publik, mengingat BLU terus dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya dengan mengutamakan pelayanan yang affordable, available, dan sustainable di tengah sejumlah keterbatasan.

Sebagai agen pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang tidak mengutamakan keuntungan, BLU turut berkontribusi di masa pandemi ini. BLU rumpun kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit (RS) BLU menangani 34 juta pasien selama tahun 2020, dan 75 RS BLU menjadi RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19.

Di bidang Usaha Masyarakat, BLU turut hadir memberikan dukungan bantuan permodalan kepada 3.406.629 debitur usaha ultra mikro melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP, 1.085.713 debitur Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB, 28.263 kelompok tani hutan melalui Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan/P3H, dan 16.991 debitur usaha kelautan/perikanan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan/LPMUKP yang telah merasakan manfaatnya sejak pembentukannya hingga tahun 2020.

Kementerian terkait selaku pembina teknis maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan selaku pembina keuangan senantiasa melakukan pemantauan dan penilaian kinerja BLU. Untuk memastikan hal tersebut, dan sebagai komitmen pimpinan BLU melaksanakan layanan dengan baik, diperlukan adanya kontrak yang setiap tahunnya dituangkan dalam Key Performance Indikator (KPI) masing-masing BLU. Kegiatan penandatanganan kontrak tersebut juga dilaksanakan dalam rangkaian acara Rakor yang bertema “BLU Berstrategi, Pulihkan Ekonomi” ini.

Dalam Rakornas tersebut hadir pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selaku pimpinan dari Kementerian pembina teknis BLU. Melalui arahannya, Mendikbud menyampaikan pesan tentang pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BLU Pendidikan untuk menghadapi pandemi di masa new normal. Mendikbud juga memberikan informasi terkait terobosan dan arah kebijakan di bidang pendidikan dalam mencapai target nasional, link and match dengan industri, menciptakan inovasi, penggunaan teknologi, mengakselerasi kampus merdeka, juga untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing. Terobosan-terobosan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Hingga saat ini terdapat 101 BLU Rumpun Pendidikan di Indonesia. Jumlahnya hanya 1,78% dari jumlah PTN di Indonesia, tetapi kontribusinya cukup signifikan dengan mampu menampung 18,9% mahasiswa dari seluruh PTN. Berbagai strategi juga terus dilakukan untuk tetap meningkatkan kegiatan pendidikan meskipun menghadapi Covid-19, yaitu pelaksanaan kuliah secara daring, pemberian bantuan pulsa, perpanjangan masa studi, relaksasi tarif, serta pembuatan penunjang alat kesehatan. “Dan yang lebih penting, kita perlu terus menjaga dan meningkatkan kolaborasi yang telah terjalin. Karena hanya dengan gotong royong, hanya dengan membangun ekosistem pendidikan yang baik, marilah kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia,” ungkap Nadiem.

Adapun BLU Rumpun Kesehatan mempunyai peran yang sangat vital dalam penanganan pandemi karena hampir semua RS BLU menjadi Rumah Sakit rujukan Covid-19. RS BLU juga menjadi focal point dalam feeding informasi untuk pengambilan kebijakan yang harus cepat dan tepat untuk seluruh RS Indonesia dalam masa pandemi.

Pandemi memberikan pelajaran berharga bahwa perlu peningkatan sinergi antar-BLU Rumpun Kesehatan, juga sinergi antar K/L serta dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan RSUD. Perlu strategi yang tepat dalam menghadapi new normal ini. Tidak hanya strategi untuk bertahan, tetapi lebih kepada strategi yang extraordinary serta dapat mengambil peluang yang muncul setelah pandemi. Lebih utama lagi strategi tersebut dapat ikut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga bisa membawa level ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

“Empat hal yang saya minta ke semua BLU: (1) saya mau rumah sakit kita itu menjadi center of exellence. Harus menjadi center of exellence bukan hanya di Indonesia kalau bisa di Asia malah kalau bisa di dunia. (2) Harus menjadi rumah sakit berbasis riset. (3) Rumah sakit pemerintah harus berkerjasama dengan institusi pendidikan. (4) Harus mengampu rumah sakit di wilayah,” jelas Menkes pada Rakor yang diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Keuangan sebagai Pembina Keuangan, para pejabat Kementerian Teknis sebagai Pembina Teknis Layanan BLU dan para pemimpin BLU serta Dewan Pengawas BLU ini.

Melalui Rapat Koordinasi BLU tahun 2021 ini, diharapkan tercipta sinergi antar BLU sebagai salah satu strategi untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Momentum Rakor ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam rangka mengokohkan peran BLU dalam pemulihan ekonomi melalui peningkatan layanan dan sinergi dengan stakeholders.(RK) 

Sumber:kemenkeu.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Stevenly Rio Loginsi dari Sulawesi Utara terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai seorang satpam saat pandemi melanda Indonesia. Sejak awal pandemi, perusahaan tempatnya bekerja menutup usaha dan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi para karyawannya.

RotasiKepri.com ( Denpasar) -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 anggota TNI-Polri di Gedung Olahraga Praja Kepawon Kodam Udayana Bali, Jumat (19/3/2021).

Kapolri Jenderal Listyo mengatakan, sebanyak 1.380 personel TNI-Polri melaksanakan vaksinasi di Bali. Adapun tempat yang digunakan yakni di Polres, Kodim serta rumah sakit TNI-Polri.

Mantan Kabareskrim Polri ini meminta program vaksinasi terutama di Bali agar cepat selesai. Hal ini dilakukan agar Bali kembali pulih dan pariwisata di pulau Dewata kembali menggeliat.

"Program vaksin ini dikeroyok agar cepat selesai karena Bali sebagai tujuan wisata yang berdampak ekonomi. Ajak masyarakat untuk disiplin memakai masker cuci tangan dan jaga jarak," kata Listyo.

Sementara itu, Panglima TNI meminta jajaran TNI-Polri menginventarisir fasilitas kesehatan untuk proses vaksinasi dan membentuk vaksinator.+RK-Tin) 

"Tempat untuk vaksin di kantor TNI Polri atau tempat lain. Terimakasih atas pelaksanaannya. Tetap gunakan masker walau sudah divaksin," katanya.

Dalam peninjauan ini, Kapolri dan Panglima juga melakukan video conference dengan jajaran Kodam Udayana, Polda Bali, Polda NTB, dan Polda NTT.

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran bantuan tunai. Percepatan perbaikan data diperlukan terkait dengan target penyaluran bantuan tunai bulan Maret ini dan bulan April depan.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di  Istana Negara, Jakarta (17/03). Secara umum, rapat menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan daerah.

Di hadapan media, Mensos menyatakan, pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan tiga bantuan tunai. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.  

“Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Mensos Risma.

Dalam ratas tersebut, Mensos melaporkan kepada Presiden, bahwa Kemensos masih terus berkoordinasi dan mendorong daerah memenuhi kuota data. “Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM,” katanya.

Mensos menyatakan, data menunjukkan belum adanya kesesuaian. Hal ini dikarekan ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Untuk mempercepat hal tersebut, Kemensos melakukan jemput bola.

Ia sudah menurunkan staf bekerja sama dengan 514 kab/kota untuk mempercepat pemadanan data. Kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, terutama kepada warga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

“Kenapa ini harus dilakukan? Karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin sampaikan dari data kekurangan tadi, akan kami penuhi,” katanya.

“Tadi setelah ratas dengan Bapak Presiden dan para menteri, kami diizinkan memenuhi sesuai target. Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah. Untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut,” Mensos menambahkan.

Dengan langkah percepatan tersebut, Mensos berharap, untuk penyaluran bulan Maret kami bisa realisasikan di bulan Maret minggu keempat. Kemudian, target untuk bulan April, dapat dicairkan pada akhir bulan Maret juga. “Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” katanya.

Penyaluran bantuan tunai seluruhnya menggunakan uang elektronik atau sistem non tunai melalui bank-bank milik negara Himbara, dan PT Pos. “Sekali lagi kami mohon daerah bisa mendukung program ini sehingga pencairan untuk bulan April yang akan kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik,” katanya.

Hal ini karena Kemensos hendak menyalurkan bantuan dari data yang kurang tersebut pada minggu terakhir bulan Maret. “Ini termasuk realisasi bulan April sehingga kita bisa bantu seluruh warga di seluruh Indonesia,” katanya.

Khusus untuk kawasan 3T, akan dilakukan Kemensos secara parallel. Petugas Kemensos sedang melakukan perekaman dengan mendatangi kawasan tersebut. “Saat ini petugas Kemensos ada di beberapa daerah, termasuk Papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifikasi data,” katanya.(RK-Tim )

sumber:kemensos.go.id

RotasiKepri.com ( Bandung ) -- Kementerian Sosial RI terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di bidang pekerjaan sosial, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan era revolusi industri 4.0.

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menilai panitia penyelenggara ajang All England Open 2021 tidak siap melaksanakan turnamen bulu tangkis internasional itu. Menurutnya, sejumlah hal harusnya sudah bisa diantipasi dari awal sehingga apa yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia tidak terjadi.

Untuk diketahui tim bulu tangkis Indonesia dipaksa keluar dari turnamen All England 2021 karena saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/3) terdapat salah satu penumpang pesawat yang dinyatakan positif COVID-19.

“Pemerintah tentu menyayangkan sikap-sikap yang seperti ini. Apalagi kita tahu All England ini kan bukan baru sekali dua kali, sudah berkali-kali dilakukan. Harusnya persiapan panitia penyelenggara yang disupervisi oleh BWF (federasi bulu tangkis internasional) harus lebih siap. Apalagi sekarang dalam situasi pandemi seperti ini,” kata Menpora Amali di Jakarta, Kamis (18/3).

Menpora Amali mengaku sangat memahami aturan yang diterapkan di Inggris saat pandemi terkait karantina dalam memutus rantai wabah COVID-19. Namun Amali menegaskan bahwa pihaknya memprotes perlakuan diksrminatif panitia penyelenggara BWF terhadap tim Indonesia.

Menurut Amali, berdasarkan laporan dari tim bulu tangkis Indonesia yang berangkat ke Inggris, mereka diperlakukan dengan sangat memprihatinkan karena dilarang berada di lokasi, dibiarkan berjalan kaki dan tidak disediakan bus, bahkan dilarang naik lift. Padahal, salah satu peserta dari negara lain yang satu pesawat dengan tim Indonesia masuk dalam daftar pemain yang bertanding dalam turnamen itu.

“Ini kan sangat diskriminatif dan melukai perasaan kita kalau hal-hal seperti ini kita biarkan,” tegas Menpora Amali.

Terkait alasan BWF yang menyebut keluarnya tim Indonesia karena aturan pemerintah Inggris terkait COVID-19, Mnepora Amali menilai hal itu hanya buang badan saja.

“Itu buang badan, gak bisa begitu. Harus ada upaya-upaya yang sudah dilakukan bahkan kami mendapatkan informasi ada satu pemain dari negara lain yang satu pesawat dengan anak-anak kita dia masih tercantum walaupun akhirnya statusnya walk out. Apakah walk out karena tidak diperbolehkan atau karena hal lain, itu diskriminasi,” tegasnya.

Menpora Amali menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang hanya ikut-ikutan saja, tapi Indonesia memiliki posisi penting peta bulu tangkis dunia. Oleh karena itu, pihaknya dari pmerintah Indonesia mendorong PBSI untuk berkoordinasi dengan federasi bulu tangkis Asia dan Internasional untuk mengklarifikasi hal ini.

“Kalau pemerintah hanya bisa mendorong federasi karena kan alur komunikasi di dalam negeri dlm hal ini PBSI dgn federasi buku tangkis internasional (BWF) dan juga mungkin bisa minta bantuan dari federasi Asia,” ungkapnya.

“Saya berpesan kepada federasi dalam negeri bahwa ini harus diklarifikasi jangan sampai hal seperti ini akan terulang kembali,” jelasnya.

Menpora Amali memberikan semangat kepada para atlet, pemain pelatih, official dan pengurus PBSI yang telah bekerja keras selama ini untuk bisa memberangkatkan tim ke Inggris.

“Tetap semangat, kami sangat memahami kekecewaan kalian. Kami sangat tahu bahwa kalian berlatih luar biasa, pengurus PBSI mengusahakan luar biasa tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi, tetap semangat,” harap Amali. (RK)

sumber:kemenpora.go.id

RotasiKepri.com( Jakarta) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Ada beberapa hal yang dibahas pada jesempatan itu diantaranya  peringatan Hari Penyiaran Nasional tanggal 28 Maret-1 April 2021 di Jawa Tengah (Jateng). 

Argo menyampaikan, terkait dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional, aparat kepolisian khususnya Polda Jawa Tengah dan Polres Solo bakal melakukan  pengamanan. 

"Polresta Solo dan Polda Jawa Tengah telah berkolaborasi perihal pengamanan dan pengawalan pada saat pelaksanaan kegiatan," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/3/2021).

Selain membahas soal Hari Penyiaran Nasional, Argo juga memaparkan sejumlah kegiatan Polri yang dewasa ini dilakukan serba online setelah menghadapi Pandemi Covid-19. 

Jenderal bintang dua itu  menyampaikan soal peran dan fungsi Polri dalam menyukseskan program vaksinasi nasional kepada KPI. Pasalnya, Korps Bhayangkara menyiapkan 13.500 tenaga vaksinator dan 40.000 Bhabinkamtibmas yang bertugas melaksanakan tracer. "Semua kegiatan guna mempercepat penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ujar Argo.

Disisi lain, Argo menyebut, saat ini Polri juga telah memiliki Platform Televisi Streaming yaitu Polri TV dan Radio yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat secara update dan mengurangi penyebaran pemberitaan yang kurang baik.

Di kesempatan itu, Ketua KPI Agung Suprio menjelaskan bahwa kegiatan audiensi ini sekaligus menyampaikan harapannya agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat berkenan hadir pada peringatan Hari Penyiaran Nasional tersebut. 

"Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Kapolri untuk hadir pada puncak acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional," kata dia. 

Menurut Agung, kegiatan tersebut rencananya bakal dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan para direktur televisi.

"Pelaksanaan hari puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional akan disiarkan di 16 Stasiun Televisi Nasional," tutup Agung.(RK) 

RotasiKepri.com ( Jajarta) – Salah satu Komandan Sektor Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua Noak Orarei alias Noki Orarei menyatakan diri kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyatan tersebut disampaikan Noak Orarei saat press conference yang dilaksanakan di Mapolres Kepulauan Yapen didampingi keluarga dan sanak saudara serta kapolres dan jajaran, Rabu (17/3/2021.  

Noak mengatakan bersama ini dengan niat tulus berjanji atas keinginan diri sendiri kembali sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Dia mengajak kepada teman - teman di seluruh Papua khususnya di Kabupaten  Kepulauan Yapen yang masih mendukung atau memperjuangkan Kemerdekaan Papua agar segera mengikuti jejaknya bergabung dengan NKRI.

"Saya selama ini terbebani dengan situasi yang sulit. Hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Yapen karena dapat diterima dengan baik dan diberikan bantuan untuk dapat memulai kembali kehidupan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan anak istri dan keluarga saya," katanya. 

Pada kesempatan tersebut, Noak menyerahkan barang bukti Kapolres berupa 2 pucuk senjata rakitan laras pendek, 7 butir amunisi jaliber 5,56, 1 butir amunisi kaliber 7,6, 7 butir amunisi kaliber 3,8, 1 buah bendera Bintang Kejora, 1 pasang pakaian loreng dan 1 buah topi rimba loreng.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Arho Yuwono mengatakan ini merupakan hasil kerja keras Polres Kepulauan Yapen untuk melakukan pendekatan dan pemahaman terhadap mereka yang masih ingin melepaskan diri dari NKRI. 

"Saudara Noak Orarei selama ini terlibat dan bergabung dengan KKB TNPB Wilayah Saireri Pimpinan Alm. Rudi Orarei sejak Tahun 2014 dan saat ini telah menyatakan diri dengan suka rela kembali ke pangkuan NKRI," kata Argo. 

Menurut dia, selama ini Polres Kepulauan Yapen terus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan terhadap Noak Orarei dan rekan - rekannya yang lain dengan memberikan pemahaman agar dapat kembali sebagai masyarakat dan kembali ke pangkuan NKRI ikut serta berperan dalam pembangunan.

"Dengan adanya penyerahan diri saudara Noak Orarei diharapkan rekan- rekannya lain yang masih bergabung dengan kelompok KKB dapat sadar dan juga menyerahkan diri kembali ke Pangkuan NKRI, untuk ikut serta berjuang berpartisipasi membangun Papua menjadi lebih baik," tandas Argo.(RK-Tim) 

RotasiKepri.com (Bali ) -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kembali memimpin Pertemuan COVAX AMC Engagement Group (AMC EG) secara virtual bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia (Lia Tadesse) dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada (Karina Gould). 

Dalam pembukaan, Menlu Retno sampaikan bahwa sejak pertemuan terakhir pada bulan Januari 2021, telah terjadi perkembangan sangat positif yang menimbulkan harapan (hope), namun terdapat pula tantangan dan dinamika yang perlu terus ditangani bersama dengan baik. 

“Sejak pertemuan yang lalu, kita menyaksikan perkembangan yang signifikan dimana program vaksinasi telah dimulai setidaknya di 131 negara dan Covax telah mengirim lebih dari 28.3 juta ke lebih dari 46 negara. Semua ini memberikan harapan. Mari kita terus bekerja sama untuk menjaga momentum ini," ujar Menlu Retno. Sementara tantangan baru yang dihadapi antara lain munculnya varian baru dan kepastian penjadwalan pengiriman vaksin.

Dalam pertemuan, CEO dan para pakar dari GAVI dan WHO antara lain menyampaikan:

Pertama, hingga saat ini, Covax Facility telah berhasil memobilisasi dana sebesar USD 6,3 miliar dan telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan manufaktur vaksin sebanyak 2.3 miliar dosis hingga tahun 2021. Pertemuan juga membahas proyeksi alokasi vaksin dan waktu pengiriman selanjutnya bagi negara AMC hingga akhir tahun 2021.

Kedua, terkait dengan mutasi varian baru COVID-19. WHO menyebutkan bahwa mutasi virus adalah sesuatu yang telah diprediksi sejak awal. WHO sampaikan terus memonitor mutasi virus tersebut dan sebut bahwa hasil riset WHO menunjukan bahwa varian tersebut tidak berdampak negatif terhadap keampuhan vaksin yang dikirim melalui COVAX Facility.

Ketiga, terkait keputusan beberapa negara untuk menunda pemberian vaksin AZ khususnya yang diproduksi di Eropa menyusul ditemukannya dampak setelah vaksinasi, WHO sampaikan secara regular melakukan komunikasi dengan berbagai otoritas di Eropa maupun dunia terkait aspek keamanan vaksin COVID-19. WHO simpulkan bahwa hingga saat ini, nilai manfaat dari vaksin AZ lebih besar dari resiko yang ditemui. Untuk itu, WHO merekomendasikan vaksinasi dengan AZ dapat dilanjutkan.

Keempat, pertemuan menggarisbawahi pentingnya mengamankan kebutuhan pendanaan COVAX Facility untuk memenuhi kebutuhan vaksin khusus nya bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Kampanye untuk mendapatkan dukungan dana tambahan akan terus dilakukan di beberapa pertemuan internasional seperti G-7, G-20, SMU PBB dan pertemuan internasional lainnya.

COVAX AMC EG merupakan forum antara negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. COVAX Facility memiliki target pengadaan vaksin bagi 20% dari populasi setiap negara AMC dan mendukung kesiapan negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasional.

Partisipasi Indonesia pada Covax Facility menjadi penting, salah satunya karena berkontribusi dalam upaya pemenuhan target vaksinasi Indonesia bagi 181,5 juta orang pada Maret 2022. Indonesia hingga saat ini telah menerima sebanyak 1.113.600 dosis vaksin AstraZeneca dari Covax Facility, yang merupakan bagian dari alokasi putaran pertama pengiriman vaksin AstraZeneca dari skema Covax Facility. Pada alokasi putaran pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 juta dosis vaksin AstraZeneca yang akan dikirimkan secara bertahap hingga Mei 20​​21.(RK)

sumber:kemlu.go.id

RotasiKepri.com ( Bangkok, Thailand ) -- KBRI Bangkok bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta melaksanakan Virtual Tour Museum ke Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah pada Senin (15/03/2021). Virtual tour ke museum ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan antara Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta dengan Perwakilan RI di luar negeri. 

Kegiatan diikuti secara daring oleh 47 siswa-siswi Sekolah Indonesia Bangkok di Rumah Indonesia KBRI Bangkok dan secara terpisah diikuti pula oleh lebih dari 60 orang masyarakat Indonesia. Selama lebih dari satu jam, peserta dipandu mengelilingi dan menikmati koleksi benda peninggalan masa VOC di bangunan dua lantai museum tersebut. Lukisan dinding di ruang mural karya Harijadi Sumodidjojo, seniman realis di masa revolusi Indonesia yang menggambarkan situasi Jakarta pada era 1880 hingga 1920 membawa memori kita terbang kembali ke masa lalu. Selain itu, destinasi lainnya yang paling ditunggu adalah ruang Sultan Agung dan penjara bawah tanah.

Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Rachmat Budiman menyampaikan bahwa virtual tour museum adalah salah satu bentuk kreativitas dan inovasi di tengah pandemi. Situasi ini tidak menyurutkan semangat untuk belajar, menambah ilmu dan wawasan tentang sejarah dan budaya Indonesia, namun juga sebagai upaya untuk menambah pengetahuan umum dalam mempromosikan destinasi wisata di Jakarta kepada publik di Thailand. 

Antusiasme dan semangat tinggi terlihat di wajah peserta siswa Sekolah Indonesia Bangkok. Ragam pertanyaan trivia mengenai sejarah Kota Jakarta mampu dijawab dengan tepat. Selain itu beberapa juga melemparkan pertanyaan menarik mengenai koleksi museum dan tanggapan tentang Museum Sejarah Jakarta. Syahril Rachmat, ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand menyoroti tentang ketersediaan program studi museum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki peluang kerja sama yang baik di luar negeri.(RK)

sumber:kemlu.go.id

RotasiKepri.com (Jakarta) -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, meninjau pemberian vaksinasi tahap II bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kali ini, Sekjen Kemendagri meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Rabu (17/3/2021). 

Saat melakukan peninjauan, Hudori didampingi Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Bangda, Sri Purwaningsih dan sejumlah pejabat Kemendagri lainnya. Hudori terlihat meninjau sejumlah fasilitas vaksinasi dan menyapa para penerima vaksin yang tengah mengantre menunggu giliran. Tak berselang lama, Sekjen Kemendagri Hudori kemudian meninggalkan area vaksinasi untuk melanjutkan agendanya. 

Sebagai informasi, pemberian vaksinasi bagi ASN Kemendagri dan BNPP ini terbagi dalam dua tempat, yakni di Kantor Pusat Kemendagri, dan di Kantor Ditjen Bina Bangda. Pembagian ini untuk mengakomodasi seluruh komponen yang lokasinya tersebar di beberapa tempat. Untuk pelaksanaan vaksinasi di Ditjen Bina Bangda sendiri, diperuntukkan bagi ASN dari sejumlah komponen seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

Sedangkan vaksinasi di lingkungan kantor pusat diperuntukkan bagi ASN Sekretariat Jenderal (Setjen), Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), BNPP, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Untuk vaksinasi tahap II ini bakal berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 17 hingga 19 Maret 2021.(RK )

sumber:kemendagri.go.id

ket foto: Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian

RotasiKepri.com (Jakarta) -- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala BPSDM Provinsi se-Indonesia Tahun 2021 dengan tema “Penguatan BPSDM Provinsi dalam Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Era PPKM Tahun 2021.” Kegiatan yang diselenggaakan pada Rabu (17/3/2021) dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual.

Dalam laporannya, Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, Rakornas diselenggarakan dalam rangka membangun sinergitas dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tujuan yang hendak dicapai dalam Rakornas ini adalah membangun komitmen bersama dalam meningkatkan sinergitas pengembangan kompetensi aparatur negara berbasis teknologi informasi, akselerasi dan penguatan pelaksanaan program pengembangan SDM ASN, serta terkait dengan penguatan LSP-PDN dan pengembangan Corporate University,” kata Teguh.

Dalam kesempatan itu, Teguh memaparkan, di tengah keterbatasan dalam kondisi pandemi Covid-19, BPSDM Kemendagri hadir dan tetap berkarya untuk mengembangkan SDM aparatur.

“Hal ini terbukti pada tahun 2020 BPSDM Kemendagri bersama PPSDM regional menghasilkan 74.407 alumni, yang dilaksanakan baik secara online maupun secara klasikal,” ujarnya. 

Tak hanya itu, dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi ASN di lingkungan Kemendagri, telah dibentuk lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri di 32 provinsi dan 1 LSP-PDN di BPSDM.

“Selama terbentuknya LSP-PDN atau lembaga sertifikasi profesi pemerintahan dalam negeri sudah melakukan sertifikasi terhadap 19.043 orang antara lain adalah para pejabat PPUPD, Satpol PP, para camat dan juga para pejabat struktural, baik pengawas, eselon IV, eselon III, maupun eselon II,” tutur Teguh.

Ia juga menjelaskan, dalam rangka mengembangkan strategi di bidang pembelajaran dan pengembangan ASN Kemendagri yang sistematis, terpadu, modern dan berkelanjutan, juga telah dibentuk Kementerian Dalam Negeri Corporate University.

“Mohon berkenan pada saatnya nanti kami mohon Bapak Menteri untuk melakukan launching sekaligus penandatangan MoU antara Bapak Mendagri, Bapak MenPAN dan Kepala LAN RI, beberapa persiapan sarana dan prasarana penunjang Kemendagri Corporate University sudah disiapkan antara lain adalah terkait dengan classroom, baik yang menggunakan metode classroom maupun yang belajar mandiri, juga yang belajar di tempat kerja masing-masing, termasuk ada BPSDM TV yang juga sudah mulai tayang yang kita share di youtube dan beberapa medsos lainnya,” bebernya.

Adapun peserta Rakornas adalah para pejabat tinggi pratama di lingkungan BPSDM Kemendagri, kepala PPSDM regional, kepala BPSDM provinsi, kepala BKPSDM kabupaten/kota se-Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak 550 orang. Rinciannya sebanyak 50 orang hadir dalam ruangan auditorium BPSDM Kemendagri dengan mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19, sedangkan 500 orang mengikuti secara virtual.(RK)

sumber:kemendagri.go.id