Articles by "Ekonomi & Keuangan"

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi & Keuangan. Tampilkan semua postingan

Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian


Jakarta,RotasiKepri.com -
- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II-2021.

 

“Perekonomian kita tumbuh V-curve. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan masuk ke jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai tujuh persen,” ujarnya dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (15/05/2021).

 

Dipaparkan Airlangga, pemulihan tersebut tercermin dari berbagai indikator, di antaranya PMI Manufaktur dan  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

 

“PMI sudah mencapai 54,6. Indeks Keyakinan Konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100,” paparnya.

 

Begitu juga dengan perkembangan ekspor dan impor yang sudah mulai kembali normal, termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif.

 

“Beberapa sektor, apakah itu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian, dan sektor properti maupun industri dengan adanya  PPnBM (Ditanggung Pemerintah) dan PPN Ditanggung Pemerintah ini sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi,” imbuh Airlangga.

 

Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal I-2021 juga hanya terkontraksi minus 0,23 persen.

 

“Kita melihat bahwa PMTB kita sudah masuk mendekati nol atau minus 0,23 [persen], ekspornya 6,74 persen, bahkan ini lebih tinggi dari pra-COVID19. Demikian pula dengan impor barang modal dan barang konsumsi 5,27 [persen],” kata Airlangga.

 

Diterangkan Airlangga, pertumbuhan ekonomi secara spasial juga telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik.

 

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra tercatat telah mendekati arah positif yaitu minus 0,86 persen, Pulau Jawa minus 0,83 persen, dan Pulau Kalimantan minus 2,23. Sementara itu, sebagian pulau di Indonesia bagian tengah dan timur telah mengalami pertumbuhan yang positif.


 “[Pertumbuhan ekonomi] Sulawesi sudah positif 1,2 persen, bahkan di Maluku dan Papua sudah 8,97 [persen]. Tentunya ini didorong oleh harga-harga komoditas baik itu sawit, karet, nikel, copper, dan batu bara,” pungkas Airlangga. 



sumber: setkab.go.id


 


Jakarta,RotasiKepri.com -- Hari ini, Kamis. 31/03/2021,  Menteri Keuangan bersama beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga, mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan secara formal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Unaudited  kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota BPK. Penyerahan LKPP Tahun 2020 secara formal dilakukan bersamaan dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020. Sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, dengan tanpa mengurangi makna dan substansi kegiatan.

 

Penyerahan LKPP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2020 termasuk pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PC-PEN) dalam TA 2020. Setelah LKPP dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akan menyampaikan LKPP kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 30 Juni 2021.

 

LKPP Tahun 2020 terdiri dari tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Perppu 1 tahun 2020, LKPP Tahun 2020 juga mengungkapkan informasi mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

 

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi isu utama karena dampaknya yang luar biasa. Tidak hanya menyerang sektor kesehatan dan aktivitas perekonomian, namun juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan.

 

Pemerintah di seluruh negara dunia, merespon kondisi tersebut dengan mengambil berbagai kebijakan extraordinary di antaranya dengan memberikan stimulus bagi perekonomian maupun bagi sektor keuangan. Dalam merespons kejadian tak terduga (unprecedented) tersebut, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah diarahkan untuk menangani sektor kesehatan yang secara langsung akan berdampak pula pada pulihnya perekonomian nasional masing - masing negara.

 

Di awal pandemi, pemerintah Indonesia juga sempat dihadapkan pada dilema pengambilan keputusan karena tingginya ketidakpastian, minimnya data historis, dan tuntutan kecepatan, fleksibilitas, dan sikap responsif atas setiap kebijakan yang diambil serta terhadap dampaknya di lapangan. Namun demikian, pemerintah akhirnya bertindak cepat dengan menjalankan Program PC-PEN, yang didukung dengan regulasi, sinergi antar instansi pemerintahan serta dukungan pengawasan dan penegakan hukum dari instansi yang berwenang.

 

Di antara dukungan regulasi yang ditetapkan Pemerintah adalah penerbitan Perppu 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. Perppu 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan utama berbagai fleksibilitas untuk pendanaan Program PC-PEN, seperti pelebaran defisit di atas tiga persen, kerja sama pendanaan antara otoritas fiskal dan moneter, serta perubahan postur APBN yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, terbukti dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menyukseskan pendanaan Program PC-PEN. Perppu 1 Tahun 2020 menjadi pilihan taktis konstitusional dan sebagai landasan atas langkah extraordinary dalam merespon kejadian dan kondisi yang memang sungguh luar biasa

 

Seluruh kebijakan yang diambil secara cepat terkait Program PC-PEN tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efektifitas dari implementasi kebijakan. Untuk itu Pemerintah secara cepat dan berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila kebijakan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seluruh kegiatan dalam menjalankan kebijakan Program PC-PEN selama tahun 2020 dilaksanakan bersama kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, yang juga penting dan tetap harus berjalan.

 

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian Opini WTP atas LKPP empat kali secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016. LKPP dengan kualitas Opini WTP menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah, untuk sebuah komitmen akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Pemerintah berharap adanya kerja sama dan partisipasi seluruh instansi Pemerintah serta dukungan penuh BPK, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan, dan peran Pemerintah serta BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat tetap terlaksana dengan baik.(RK)





sumber:kemenkeu.go.id

 

 


Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Demak, Kamis (25/3). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hadir menjadi saksi kegiatan tersebut.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini sebagai wujud semangat pemerintah untuk mendukung pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah, salah satunya melalui relaksasi bunga. Relaksasi ini mulai dari pengurangan bunga, hingga tidak membayar bunga, bahkan sampai dengan relaksasi pembayaran pokok.

“Kita tahu bahwa unit usaha itu kehilangan pelanggan sehingga pendapatannya berkurang dan menyebabkan usahanya turun. Pemerintah siap mengakomodasi pengurangan biaya angsuran, pengurangan angsuran, maupun pengurangan pajak yang harusnya dibayar,” kata Wamenkeu pada pertemuan di Aula Pendopo Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selain menjadi saksi atas penandatanganan kerjasama, Wamenkeu menyatakan dukungan atas pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran yang dilakukan atas dana pembiayaan UMi di tahun 2021 sebesar Rp127,93 miliar untuk Kabupaten Demak. Wamenkeu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar segera pulih dari pandemi Covid 19.

“Saya ingin mendorong teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Demak dan semua pemerintah daerah yang lain sesuai dengan arahan dari Komisi XI DPR RI untuk terus berkomunikasi dengan Kemenkeu dalam menciptakan peluang atas program-program yang dicanangkan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan baik," ujar Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan kajian yang dilakukan LPEI berjudul “Demak Goes Global”. Kajian ini melihat potensi kegiatan ekonomi di Demak yang bisa diangkat ke dunia internasional.

“Saya berharap bahwa kajian yang mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi tersebut bisa dirumuskan, direalisasikan, dan dijalankan. Cari cara untuk mewujudkannya. Kerjasama dengan PT SMI, PIP, bahkan juga dengan Badan Usaha Milik Negara,” kata Wamenkeu. (RK) 

  


RotasiKepri.com(Jakartal) – Memasuki 2021, dinamika pandemi Covid-19 di dunia, khususnya  penularan dan kematian harian, menunjukkan tren penurunan. Sampai dengan 21 Maret 2021, data menunjukkan bahwa program vaksinasi telah dilakukan di 133 negara dengan total dosis yang telah diberikan sebanyak 447 juta dosis. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dengan total 7,84 juta dosis vaksin telah diberikan.


Menurut rilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Bulan Maret 2021, pemulihan Produk Domestik Bruto (PDB) global terus berlanjut ditopang implementasi vaksin, pemberian tambahan stimulus fiskal di berbagai negara seperti Amerika Serikat sebanyak USD1,9 triliun dan Jepang sebanyak USD700 miliar, serta sentimen positif terhadap berbagai upaya penanganan virus termasuk protokol kesehatan. PDB global 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen, meningkat 1,4 persen dibandingkan proyeksi pada Desember lalu. Prospek positif ini hampir terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 4,9 persen di 2021, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang hanya 4,0 persen. Kecepatan pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara akan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pelonggaran restriksi, guna mendorong output kembali ke tingkat sebelum pandemi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan ekonomi, di samping perlunya untuk memperkuat reformasi struktural. Meski demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang harus diwaspadai, seperti lambatnya proses vaksinasi serta risiko mutasi virus baru.


Meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati, fundamental Indonesia cukup kuat didukung emerging market yang masih menarik. Dalam laporan International Monetary Fund (IMF) Bulan Maret 2021 yang berjudul “Indonesia 2020 Article IV Consultation”, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan pada tingkat 4,8 persen. IMF mengapresiasi upaya reformasi struktural melalui UU Ciptaker serta upaya menutup infrastructure gap, serta fundamental Indonesia yang kuat dan kebijakan makroekonomi yang pruden berkontribusi pada ketahanan ekonomi. Selanjutnya, di tengah maraknya penurunan peringkat kredit terhadap negara-negara lain sebagai dampak pandemi, Fitch Ratings justru mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB/stable pada 22 Maret 2021. Dalam laporannya, Fitch mengapresiasi kemampuan Indonesia untuk bertahan dari guncangan yang ditimbulkan oleh pandemi tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian jangka menengah, karena adanya skenario konsolidasi fiskal yang baik. Capaian ini semakin membuktikan bahwa Indonesia masih tercatat sangat baik dan terpercaya di mata para investor (investment grade). Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Maret 2021.


Tren Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut di Bulan Februari

Perekonomian domestik di bulan Februari melanjutkan perbaikan seiring upaya Pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan di tengah akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas. Pemerintah tetap mewaspadai perkembangan ekonomi, terutama akibat tekanan global dengan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan domestik.


“Bulan Februari ini, kita mengobservasi adanya perbaikan kegiatan ekonomi yang sangat positif, dan tentu ini adalah upaya bersama menjaga agar Covid-19 dapat dikendalikan, karena berdampak langsung pada pergerakan dan pemulihan ekonomi. Indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, dengan juga pada saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi vaksinasi, serta tetap dijaga disiplin kesehatan dengan pembatasan mikro dan 3M serta 3T,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers secara daring.


Kinerja manufaktur Indonesia bulan Februari kembali ekspansif pada level 50,9 atau sedikit lebih rendah dibanding Januari yang mencapai 52,2, namun masih lebih baik dari beberapa negara ASEAN. Kinerja PMI Manufaktur masih didorong oleh peningkatan permintaan baru dan output, yang mengindikasikan berlanjutnya pemulihan aktivitas manufaktur.  Selanjutnya, Neraca Perdagangan (NP) Indonesia sampai dengan bulan Februari 2021 mencatatkan surplus USD3,97 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Kinerja ekspor bulan Februari 2021 mencatat pertumbuhan 8,56 persen (yoy), didorong oleh ekspor nonmigas seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak, serta besi dan baja, yang tumbuh 8,59 persen (yoy). Sementara itu, kinerja impor bulan Februari 2021 juga tumbuh positif 14,86 persen (yoy) ditopang oleh pertumbuhan impor non migas seperti bahan farmasi, bahan tekstil, dan peralatan komunikasi. Beberapa jenis barang impor mengalami pertumbuhan, memberikan sinyal aktivitas ekonomi ke depan, antara lain: Bahan Baku dan Penolong tumbuh 13,21 persen (yoy), Barang Konsumsi tumbuh 21,46 persen (yoy), dan Barang Modal tumbuh 14,74 persen (yoy).


Keyakinan konsumen terhadap perekonomian mengalami perbaikan pada Februari 2021, ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang membaik pada level 85,4 dibandingkan bulan sebelumnya di level 84,9. Selanjutnya, mobilitas masyarakat terus meningkat, menunjukkan tren pemulihan yang semakin berlanjut pada awal Maret, seiring upaya Pemerintah untuk terus menyeimbangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aktivitas ekonomi untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi.(RK) 





sumber:kemenkeu.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.