Articles by "Nasional"

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

 


Jakarta,RotasiKepri.com -- Hari ini, Kamis. 31/03/2021,  Menteri Keuangan bersama beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga, mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan secara formal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Unaudited  kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota BPK. Penyerahan LKPP Tahun 2020 secara formal dilakukan bersamaan dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020. Sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, dengan tanpa mengurangi makna dan substansi kegiatan.

 

Penyerahan LKPP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2020 termasuk pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PC-PEN) dalam TA 2020. Setelah LKPP dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akan menyampaikan LKPP kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 30 Juni 2021.

 

LKPP Tahun 2020 terdiri dari tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Perppu 1 tahun 2020, LKPP Tahun 2020 juga mengungkapkan informasi mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

 

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi isu utama karena dampaknya yang luar biasa. Tidak hanya menyerang sektor kesehatan dan aktivitas perekonomian, namun juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan.

 

Pemerintah di seluruh negara dunia, merespon kondisi tersebut dengan mengambil berbagai kebijakan extraordinary di antaranya dengan memberikan stimulus bagi perekonomian maupun bagi sektor keuangan. Dalam merespons kejadian tak terduga (unprecedented) tersebut, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah diarahkan untuk menangani sektor kesehatan yang secara langsung akan berdampak pula pada pulihnya perekonomian nasional masing - masing negara.

 

Di awal pandemi, pemerintah Indonesia juga sempat dihadapkan pada dilema pengambilan keputusan karena tingginya ketidakpastian, minimnya data historis, dan tuntutan kecepatan, fleksibilitas, dan sikap responsif atas setiap kebijakan yang diambil serta terhadap dampaknya di lapangan. Namun demikian, pemerintah akhirnya bertindak cepat dengan menjalankan Program PC-PEN, yang didukung dengan regulasi, sinergi antar instansi pemerintahan serta dukungan pengawasan dan penegakan hukum dari instansi yang berwenang.

 

Di antara dukungan regulasi yang ditetapkan Pemerintah adalah penerbitan Perppu 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. Perppu 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan utama berbagai fleksibilitas untuk pendanaan Program PC-PEN, seperti pelebaran defisit di atas tiga persen, kerja sama pendanaan antara otoritas fiskal dan moneter, serta perubahan postur APBN yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, terbukti dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menyukseskan pendanaan Program PC-PEN. Perppu 1 Tahun 2020 menjadi pilihan taktis konstitusional dan sebagai landasan atas langkah extraordinary dalam merespon kejadian dan kondisi yang memang sungguh luar biasa

 

Seluruh kebijakan yang diambil secara cepat terkait Program PC-PEN tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efektifitas dari implementasi kebijakan. Untuk itu Pemerintah secara cepat dan berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila kebijakan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seluruh kegiatan dalam menjalankan kebijakan Program PC-PEN selama tahun 2020 dilaksanakan bersama kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, yang juga penting dan tetap harus berjalan.

 

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian Opini WTP atas LKPP empat kali secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016. LKPP dengan kualitas Opini WTP menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah, untuk sebuah komitmen akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Pemerintah berharap adanya kerja sama dan partisipasi seluruh instansi Pemerintah serta dukungan penuh BPK, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan, dan peran Pemerintah serta BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat tetap terlaksana dengan baik.(RK)





sumber:kemenkeu.go.id

 

 



Jakarta, RotasiKepri.com -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. 


Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 


Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu. 


Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan. 


"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Sigit dalam surat keputusan itu.


Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 


Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.(RK) 

 



Jakarta,RotasiKepri.com -- Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba sabu seberat 42,337 Kilogram (Kg) dan 85.038 butir ekstasi. Itu merupakan hasil operasi gabungan bersama Bea Cukai.


"Kami sampaikan sejak tanggal Februaei sampai hari ini Dit tipid narkoba Bareskrim bersama Ditjen Bea Cukai khususnya Sub Firektorat Narkotika melakukan operasi gabungan diberi sandi Dewa Ruci 2021," kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021).


Krisno menjelaskan, pengungkapan pertama Pelabuhan Gosong Deli, Belawan, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, petugas menangkap dua tersangka yakni RW (41) dan MY (38).


"Barang bukti antaranya sabu sebanyak 42.337 Gram dan Ekstasi 40.038 butir dan H5 10 butir," ujar Krisno. 


Operasi itu ketika petugas gabungan sedang melakukan patroli di jalur laut Gosong Deli. Saat bertugas, aparat melihat kapal yang mencurigakan dan melakukan pengejaran hingga akhirnya dapat dihentikan. 


"Membawa muata empat paket kecil dan dua paket besar berisi pil warna merah muda dan 40 paket kemasan teh China yang diduga narkotika jenis Sabu," ucap Krisno.


Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 62, Pas 60 ayar (4), Pasal 60 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 114 AYAT (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidaur Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayar (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 


Selanjutnya penangkapan kedua dilakukan di Pantai Tanjung Piayu Laut, Kota Batam, Kepri. Dalam operasi itu petugas menangkap tiga orang tersangka yaitu, MA (25), MM (25), dan FK (27).


"Barang bukti yang diamankan adalah 45.000 butir ekstasi," tutur Krisno.


Saat dilakukan interogasi, tersangka MA mengaku diperintah oleh EM warga Malaysia yang akan diberikan kepada tersangka TN yang merupakan seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).


Akibat perbuatannya itu, mereka disangka melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidair Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.(RK) 


Jakarta, RotasiKepri.com -- Kapolri melalui tim Detasemen Khusus (Densus) 88 bergerak cepat usai peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3). 


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan jajaranya itu menangkap beberapa terduga teroris. Di Makassar, Densus menangkap empat orang yaitu AS, SAS, MR dan AA. 


“Mereka berperan bersama L dan YSM (keduanya pelaku bom bunuh diri) yakni bersama-sama dalam satu kelompok kajian Villa Mutiara,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Senin (29/3/2021). 


Keempat terduga teroris yang ditangkap di Makassar ini, berperan memberikan doktrin dan mempersiapkan rencana jihad serta membeli bahan-bahan peledak untuk disiapkan bom bunuh diri. 


Bersamaan dengan itu, sambung Listyo Sigit, tim Densus juga bergerak melakukan penggeledahan dan penangkapan di dua wilayah yakni Condet Jakarta Timur dan Bekasi Jawa Barat. Empat terduga teroris diamankan yakni A, AH, AJ dan BS berikut barang bukti bom dan bahan peledak lainnya. 


“Polisi temukan lima bom aktif. Jenis bom sumbu, 

5 Toples besar berisi bahan kimia peledak, sulfur, flashfolder dan termometer. Bahan-bahan ini akan diolah menjadi bahan peledak Jumlahnya 4 Kg , kemudian ditemukan bahan peledak lain dengan Jumlah 1,5 Kg,” jelas Kapolri. 


Kemudian hasil operasi penangkapan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Densus 88 mengamankan lima terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daullah (JAD). 


“Total lima pelaku telah diamankan, serta terus dikembangkan, dalam waktu dekat dapat diamankan,” pungkas Listyo Sigit. 


Untuk itu, Kapolri meminta agar masyarakat di Jakarta,Makassar, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan aktivitas seperti biasa dan tetap tenang jangan panik. Ia memastikan, bahwa jajarannya terus mengejar kelompok-kelompok teroris dan mengusut tuntas peristiwa bom bunuh diri ini. 


“Saya Himbau masyarakat tetap tenang, tidak usah panik, terkait masalah teroris merupakan tugas kami untuk mengusut tuntas,” Tutup Kapolri. (RK) 

 



Jakarta, RotasiKepri.com -- Teka teki pelaku bom bunuh diri yang tewas di depan halaman gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, perlahan-lahan mulai terungkap. 


Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut, pelaku bom bunuh diri  terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari data yang diperoleh keduanya adalah pasangan suami istri yang baru menikah enam bulan. "Betul pelaku pasangam suami istri baru menikah enam bulan," kata Argo dalam keterangannya, Senin (29/3/2021). 


Seperti diketahui, pasca bom  bunuh diri beredar foto seorang laki-laki mengendarai sepeda motor matic berboncengan dengan seorang wanita. Motor dengan nopol DD 5984 MD tersebut tampak hancur. 


Menurut Argo, identitas laki-laki tersebut diketahui L sementara yang wanita YSF pekerjaaan swasta. "Penyelidikan masih terus dilakukan termasuk mengungkap pelakunya lainnya," ujar Argo. 


Dia mengatakan, sejumlah tempat sudah digeledah untuk mencari bukti lainnya. Termasuk rumah pelaku. "Kita tunggu hasil kerja anggota di lapangan. Dah kami berharap semua dapat diungkap dengan jelas," tandasnya. 


Argo mengungkapkan, pelaku merupakan bagian dari kelompok JAD yang pernah melakukan pengeboman di Jolo Filipina. "Pelaku berafiliasi dengan JAD," ucapnya.


Sementara itu, jumlah korban luka akibat bom bunuh diri yang masih dirawat di rumah sakit tinggal 15 orang. 13 diantaranya di rawat di RS Bhayangkari Makassar dan 2 lainnya di RS Siloam. "Dari 19 korban luka saat ini tinggal 15 orang. 4 lainnya diperbolehkan pulang menjalani rawat jalan," tutupnya.(RK) 

 

ket foto : Sekretaris Jendral  Kementerian Tenaga Kerja RI, Anwar Sanusi,Ph.D

 

Jakarta, RotasiKepri.com -- Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.


"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya secara virtual pada acara Review Kurikulum dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3/2021).


Menurutnya, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam bidang ketenagakerjaan.


"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," lanjut Sekjen Anwar.


Sekjen Anwar menambahkan, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.


Menurutnya, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI.


Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang industri.


Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri.


Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri.


Sekjen Anwar mengharapkan kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus terus ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven ke demand driven.


"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," katanya(RK)






sumber: kemnaker.go.id

ket foto : Mneteri Hukum dan Ham RI, Yasonnna H Laoly


Jakarta, RotasiKepri.com -- Pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Filipina pada dua bulan pertama di tahun ini sangat menjanjikan. Neraca perdagangan kedua negara tercatat terus naik selama bulan Februari 2021 ini. Tak pelak, hal tersebut membuat kedua negara optimis dapat memulihkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan dalam neraca perdagangan kedua negara, terjadi peningkatan ekspor sebesar 8,6 persen dan impor sebesar 14,9 persen bila dibanding dengan tahun sebelumnya.

 

Yasonna juga menyampaikan betapa pentingnya memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, dalam mengatasi dampak-dampak yang merugikan akibat pandemi Covid-19.

 

“Sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar se-ASEAN, kita perlu terus meningkatkan kerja sama bilateral demi menghadapi krisis yang akan timbul selama pandemi,” ujar Yasonna dalam forum diskusi Phillipine Economic Outlook 2021 yang dihadiri secara daring pada Kamis (25/03/2021) siang.

 

Yasonna juga menjelaskan bahwa Indonesia sudah menetapkan Omnibus Law dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan mengatur regulasi dan menyederhanakan birokrasi demi menarik para investor untuk melakukan bisnis di indonesia. Sebanyak 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja juga telah diundangkan untuk mengefektifkan Omnibus Law dalam membantu memulihkan kondisi ekonomi negara selama pandemi.

 

“Kami akan terus mengupayakan dan memberikan pelayanan hukum agar dapat membuat proses investasi semakin efisien, serta meningkatkan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia,” jelas Yasonna di ruang kerjanya.


Sebagai informasi, pada Agustus 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama pihak dari Filipina telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pertukaran informasi seputar investasi, seperti kebijakan, peraturan, prosedur perizinan penanaman modal, serta peluang potensial penanaman modal.


MoU ini juga bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi asing dari Filipina ke Indonesia dan sebaliknya, serta meningkatkan kerja sama kedua negara yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun dalam melaksanakan pertemuan bisnis, seminar, dan roadshow.(RK)





sumber:kemenkumham.go.id




Ambon, RotasiKepri.com – Setelah batal disahkan pada September 2019 lalu, perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus bergulir. Teranyar, pemerintah baru saja melakukan sosialisasi RUU KUHP berupa ruang diskusi dua arah untuk kali ke lima, dengan berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan pendapatnya.


Upaya pemerintah yang digawangi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini menyasar pada lima tema utama, yaitu Perkembangan RUU KUHP, Pembaruan RUU KUHP, Struktur RUU KUHP, Isu Krusial RUU KUHP, dan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP.


Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Omar Sharif Hiariej mengatakan upaya sosialisasi pada tahun ini telah dimulai pada tanggal 23 Februari 2021 di Medan, dilanjutkan Semarang (4 Maret 2021), Bali (12 Maret 2021), dan Yogyakarta (18 Maret 2021).


“Kegiatan tersebut merupakan rangkaian sosialisasi menyeluruh yang diselenggarakan secara bertahap ke beberapa kota di Indonesia,” kata Eddy pada “Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jumat (26/03/2021) di Swiss-Belhotel Ambon.


Eddy meyakini, melalui ruang diskusi ini akan terhimpun masukan-masukan dari berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan hukum pidana, khususnya RUU KUHP. Selain menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP, forum ini juga sebagai wadah pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan, serta melibatkan masyarakat.


“Mengutip Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Alm. Prof. Muladi, bahwa kunci keberhasilan perumusan undang-undang terletak pada sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif,” kata Eddy. “Kami mengundang serta menerima masukan dari berbagai kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi internasional, bahkan negara lain,” tambahnya.


Perbedaan pemahamaan dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP, kata Eddy, tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa.


“Khususnya kepada para akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana, agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan RUU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana,” tutupnya.(RK)







sumber: kemenkumham.go.id


Jakarta,RotasiKepri.com -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berkontribusi menangani pandemi Covid-19 sekaligus melakukan recovery atau pemulihan ekonomi. 


“Jangan hanya bicara soal recovery ekonomi, karena pandeminya saja belum selesai,” kata Mendagri saat memberikan arahan sekaligus menutup Munas V APKASI Tahun 2021 dan mengukuhkan Ketua Umum serta Dewan Pengurus APKASI Masa Bhakti 2021 – 2026, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (26/3/2021). 


Mendagri menjelaskan, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya untuk diselamatkan. Oleh karena itu, ia meminta APKASI bekerja keras bersama Pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. 


“Pandemi itu tetap ditangani, sambil kita terus recovery, itu bukan sesuatu yang gampang, karena both must be saved, dua-duanya harus diamankan, kita tidak bisa menafikan salah satu," tandasnya. 


Ia juga menambahkan, pandemi Covid-19 merupakan pandemi terluas yang pernah ada, dan melanda hampir seluruh negara di dunia. Tak hanya itu, pandemi Covid-19 juga menimbulkan efek domino yang perlu ditangani secara serius. 


“Ini krisis multidimensi, bukan hanya satu masalah, tidak hanya kesehatan, tapi efek dominonya banyak sekali. Kesehatan, kemanusiaan, setelah itu muncul tekanan ekonomi karena pembatasan kegiatan, dan tekanan keuangan, kemudian masalah sosial,” bebernya. 


Sebelumnya, dalam pembukaan Munas V APKASI, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah, di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang. Dengan demikian, baik penanganan isu kesehatan dan pemulihan ekonomi, keduanya harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.(RK)






sumber: kemendagri.go.id


Jakarta ( Kemenkeu, 26/03/2021 ),RotasiKepri.com -- Seusai melakukan acara Temu Stakeholder di Semarang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertolak ke Kabupaten Kendal bersama Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Menkeu menyatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan dukungan kebijakan pemerintah kepada Kabupaten Kendal. Tahun 2021 Kabupaten kendal mendapatkan penyaluran dana pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp152,39 miliar, dimana dana pembiayaan UMi paling banyak tersalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran.




“Saya berharap mungkin karena Pak Dico selaku Bupati Kendal yang berasal dari generasi milenial yang akan memimpin generasi muda, juga punya pemikiran-pemikiran yang pasti akan sangat kreatif dan banyak untuk bisa melihat semua instrumen ini dan kemudian mengombinasikan di dalam rangka untuk membangun Kabupaten Kendal secara baik,” tutup Menkeu.



Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan Pemerintah Kabupaten Kendal disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Penandatanganan Nota Kesepakatan ini sebagai wujud semangat pemerintah untuk mendukung pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah. Kemenkeu melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pun secara simbolik menyerahkan penyaluran dana pembiayaan UMi kepada beberapa Debitur UMi di Kendal.



Kerja sama ini telah dilakukan Kemenkeu dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dari Tahun 2017. Dalam kerja sama tersebut, LPEI berkomitmen untuk membuka Program Pelatihan Tematik Ekspor untuk IKM dan UMKM di Kendal dengan tujuan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing. Kerja sama ini akan berlaku hingga 25 Maret 2022 dan dapat diperpanjang.



"Terima kasih atas seluruh penyambutannya. Semoga melalui acara hari ini kita terus akan membangun dan memulihkan ekonomi Indonesia mulai tahun 2021 untuk kembali memberikan kesejahteraan bagi masyarakat" tutup Menkeu.(RK)









sumber:kemenkeu.go.id



Jakarta, RotasiKepri.com
-- Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan sikap dan keyakinan pemerintah bahwa peningkatan kualitas demokrasi mensyaratkan adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat, kredibel, kritis dan berdaya. Demi perwujudan demokrasi yang berkualitas seperti ini diperlukan kerja kolektif yang membutuhkan sumbang saran, kerja sama, kepatuhan, dan tenggang rasa antar seluruh elemen bangsa, terutama kontribusi dan pemikiran kritis dari organisasi masyarakat sipil.


Hal ini disampaikan Jaleswari saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Program Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (CO-EVOLVE) di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021. Program CO-EVOLVE ini dijalankan oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan dari Uni Eropa, dengan menargetkan 200 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dari 34 propinsi sebagai penerima manfaat.


Kantor Staf Presiden (KSP) menganggap bahwa program CO-EVOLVE ini seiring dengan komitmen Presiden untuk merawat demokrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, di mana sejumlah kebijakan dalam memperkuat keberlangsungan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan. Di antaranya yang terkait dengan pembinaan, akses pendanaan, dan audiensi serta kerja sama antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM, dan lain sebagainya merupakan hal esensial dalam pembangunan. Yang memberikan kemanfaatan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan nasional.


Program CO-EVOLVE merupakan inisiatif dan inovasi organisasi masyarakat sipil untuk bisa tetap bertahan di tengah kesulitan dan keterbatasa sumber daya dan sumber dana akibat Pandemi Covid-19. Terkait hal ini KSP juga telah menerima laporan dan hasil riset serta survey dari beberapa organisasi tentang dampak Pandemi Covid-19 bagi NGO di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu temuan dari aneka riset tersebut adalah bahwa Pandemi Covid-19 telah  menyebabkan banyak sekali NGO terpaksa tutup atau hanya bisa bertahan beroperasi untuk beberapa bulan ke depan. Ini tentu merupakan situasi yang perlu kita perhatikan secara seksama, termasuk oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dan suara kritis dari organisasi masyarakat sipil untuk ketepatan proses dan sasaran pembangunan.


Di bagian yang lain Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan apresiasi yang besar kepada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil atas inisiatif-inisiatif luar biasa untuk saling berkolaborasi dan bergotong-royong mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dengan anega ragam inovasi dan inisiatif, termasuk menggalang, menghimpun dan menyalurkan aneka bantuan baik itu APD, obat-obatan, vitamin maupun bahan pangan, sejak saat pandemi diumumkan oleh Presiden tahun lalu hingga saat ini.


Dalam penutupan sambutannya, Deputi V KSP menyampaikan apresiasi yang besar kepada Yayasan Penabulu dan Uni Eropa yang sedang bekerjasama dalam program CO-EVOLVE ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Program CO-EVOLVE, yang nota bene sejalan dengan program pemerintah ini bisa dicapai sebagaimana direncanakan, serta manfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan lebih dari itu memberi kontribusi signifikan bagi penguatan dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. (RK)









 


Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Demak, Kamis (25/3). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hadir menjadi saksi kegiatan tersebut.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini sebagai wujud semangat pemerintah untuk mendukung pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah, salah satunya melalui relaksasi bunga. Relaksasi ini mulai dari pengurangan bunga, hingga tidak membayar bunga, bahkan sampai dengan relaksasi pembayaran pokok.

“Kita tahu bahwa unit usaha itu kehilangan pelanggan sehingga pendapatannya berkurang dan menyebabkan usahanya turun. Pemerintah siap mengakomodasi pengurangan biaya angsuran, pengurangan angsuran, maupun pengurangan pajak yang harusnya dibayar,” kata Wamenkeu pada pertemuan di Aula Pendopo Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selain menjadi saksi atas penandatanganan kerjasama, Wamenkeu menyatakan dukungan atas pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran yang dilakukan atas dana pembiayaan UMi di tahun 2021 sebesar Rp127,93 miliar untuk Kabupaten Demak. Wamenkeu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar segera pulih dari pandemi Covid 19.

“Saya ingin mendorong teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Demak dan semua pemerintah daerah yang lain sesuai dengan arahan dari Komisi XI DPR RI untuk terus berkomunikasi dengan Kemenkeu dalam menciptakan peluang atas program-program yang dicanangkan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan baik," ujar Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan kajian yang dilakukan LPEI berjudul “Demak Goes Global”. Kajian ini melihat potensi kegiatan ekonomi di Demak yang bisa diangkat ke dunia internasional.

“Saya berharap bahwa kajian yang mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi tersebut bisa dirumuskan, direalisasikan, dan dijalankan. Cari cara untuk mewujudkannya. Kerjasama dengan PT SMI, PIP, bahkan juga dengan Badan Usaha Milik Negara,” kata Wamenkeu. (RK) 

 


RotasiKepri.com (Jakarta)- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) internal SSDDM Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021). Rakernis SSDM Polri itu bertajuk 'Megatrend Indonesia Unggul dari 2020-2045, Bonus Demografi, SDM Unggul dan Menuju 4.0'. 


Dalam pengarahannya, Sigit menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran SSDM Polri karena bergerak cepat menerapkan program Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan untuk menciptakan SDM yang unggul. 


"Apresiasi dan terima kasih atas gerak cepat program Presisi di bidang SSDM menuju SDM unggul," kata Sigit.


Sigit menekankan, karena Indonesia menuju era 4.0, sehingga seluruh aparat kepolisian harus mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik serta terus menerus meningkatkan kemampuan dalam implementasinya. 


"Berbagai tantangan yang dihadapi di lingkungan global, regional dan nasional. SDM Polri harus dikelola dan dikendalikan dengan baik serta mengacu pada arus pembinaan SDM Polri yang berkeunggulan meliputi prinsip integritas, proposional dan partnership," ujar eks Kabareskrim Polri itu.


Mantan Kapolda Banten tersebut menyebut, SDM Polri juga harus memikirkan perasaan dan masa depan dari personel kepolisian yang sedang bertugas jauh dari Ibu Kota. 


"SDM Polri juga harus tahu dan peduli serta memikirkan bagaimana perasaan personel yang jauh dengan SSDM Polri, baik jarak maupun kedekatan personal," ucap Sigit. 


Sementara itu, Sigit juga menyambut baik dari inovasi yang dilakukan oleh SSDM Polri dalam menyediakan pelayanan bagi internal Korps Bhayangkara maupun masyarakat. 


"Selaku pimpinan Polri sangat apresiasi inovasi yang telah dikembangkan oleh SSDM Polri yang berisi, sistem informasi personil polri, aplikasi e-yankes (pelayanan kesehatan untuk anggota Polri) dan e-Rekpro dapat diakses oleh masyarakat untk digunakan pendaftaran secara online," tutup Sigit.(RK) 

  


RotasiKepri.com(Jakartal) – Memasuki 2021, dinamika pandemi Covid-19 di dunia, khususnya  penularan dan kematian harian, menunjukkan tren penurunan. Sampai dengan 21 Maret 2021, data menunjukkan bahwa program vaksinasi telah dilakukan di 133 negara dengan total dosis yang telah diberikan sebanyak 447 juta dosis. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dengan total 7,84 juta dosis vaksin telah diberikan.


Menurut rilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Bulan Maret 2021, pemulihan Produk Domestik Bruto (PDB) global terus berlanjut ditopang implementasi vaksin, pemberian tambahan stimulus fiskal di berbagai negara seperti Amerika Serikat sebanyak USD1,9 triliun dan Jepang sebanyak USD700 miliar, serta sentimen positif terhadap berbagai upaya penanganan virus termasuk protokol kesehatan. PDB global 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen, meningkat 1,4 persen dibandingkan proyeksi pada Desember lalu. Prospek positif ini hampir terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 4,9 persen di 2021, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang hanya 4,0 persen. Kecepatan pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara akan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pelonggaran restriksi, guna mendorong output kembali ke tingkat sebelum pandemi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan ekonomi, di samping perlunya untuk memperkuat reformasi struktural. Meski demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang harus diwaspadai, seperti lambatnya proses vaksinasi serta risiko mutasi virus baru.


Meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati, fundamental Indonesia cukup kuat didukung emerging market yang masih menarik. Dalam laporan International Monetary Fund (IMF) Bulan Maret 2021 yang berjudul “Indonesia 2020 Article IV Consultation”, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan pada tingkat 4,8 persen. IMF mengapresiasi upaya reformasi struktural melalui UU Ciptaker serta upaya menutup infrastructure gap, serta fundamental Indonesia yang kuat dan kebijakan makroekonomi yang pruden berkontribusi pada ketahanan ekonomi. Selanjutnya, di tengah maraknya penurunan peringkat kredit terhadap negara-negara lain sebagai dampak pandemi, Fitch Ratings justru mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB/stable pada 22 Maret 2021. Dalam laporannya, Fitch mengapresiasi kemampuan Indonesia untuk bertahan dari guncangan yang ditimbulkan oleh pandemi tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian jangka menengah, karena adanya skenario konsolidasi fiskal yang baik. Capaian ini semakin membuktikan bahwa Indonesia masih tercatat sangat baik dan terpercaya di mata para investor (investment grade). Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Maret 2021.


Tren Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut di Bulan Februari

Perekonomian domestik di bulan Februari melanjutkan perbaikan seiring upaya Pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan di tengah akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas. Pemerintah tetap mewaspadai perkembangan ekonomi, terutama akibat tekanan global dengan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan domestik.


“Bulan Februari ini, kita mengobservasi adanya perbaikan kegiatan ekonomi yang sangat positif, dan tentu ini adalah upaya bersama menjaga agar Covid-19 dapat dikendalikan, karena berdampak langsung pada pergerakan dan pemulihan ekonomi. Indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, dengan juga pada saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi vaksinasi, serta tetap dijaga disiplin kesehatan dengan pembatasan mikro dan 3M serta 3T,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers secara daring.


Kinerja manufaktur Indonesia bulan Februari kembali ekspansif pada level 50,9 atau sedikit lebih rendah dibanding Januari yang mencapai 52,2, namun masih lebih baik dari beberapa negara ASEAN. Kinerja PMI Manufaktur masih didorong oleh peningkatan permintaan baru dan output, yang mengindikasikan berlanjutnya pemulihan aktivitas manufaktur.  Selanjutnya, Neraca Perdagangan (NP) Indonesia sampai dengan bulan Februari 2021 mencatatkan surplus USD3,97 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Kinerja ekspor bulan Februari 2021 mencatat pertumbuhan 8,56 persen (yoy), didorong oleh ekspor nonmigas seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak, serta besi dan baja, yang tumbuh 8,59 persen (yoy). Sementara itu, kinerja impor bulan Februari 2021 juga tumbuh positif 14,86 persen (yoy) ditopang oleh pertumbuhan impor non migas seperti bahan farmasi, bahan tekstil, dan peralatan komunikasi. Beberapa jenis barang impor mengalami pertumbuhan, memberikan sinyal aktivitas ekonomi ke depan, antara lain: Bahan Baku dan Penolong tumbuh 13,21 persen (yoy), Barang Konsumsi tumbuh 21,46 persen (yoy), dan Barang Modal tumbuh 14,74 persen (yoy).


Keyakinan konsumen terhadap perekonomian mengalami perbaikan pada Februari 2021, ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang membaik pada level 85,4 dibandingkan bulan sebelumnya di level 84,9. Selanjutnya, mobilitas masyarakat terus meningkat, menunjukkan tren pemulihan yang semakin berlanjut pada awal Maret, seiring upaya Pemerintah untuk terus menyeimbangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aktivitas ekonomi untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi.(RK) 





sumber:kemenkeu.go.id

 



RotasiKepri,com ( Jakarta) -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.


Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum. 


Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.


Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.


Kapolri Jnderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara. 


“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 


Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.


“Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri. 


Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.


Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.


Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.


“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.


“Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.


Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.


“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.


Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :


1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah 

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Jambi

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Riau

8. Polda Banten

9. Polda D.I.Y

10. Polda Lampung

11. Polda Sulawesi Selatan

12. Polda Sumatera Barat

(RK) 


RotasiKepri.com ( Jakarta )  -- Kementerian Sosial RI menggandeng Pahlawan Ekonomi Surabaya dalam hal pelatihan Laporan Keuangan Sederhana bagi usaha baru/skala mikro yang dijalankan para penerima manfaat di Sentra Kreasi ATENSI milik Kemensos RI. 


Staf Khusus Menteri Sosial RI, Luhur Budijarso dan Don Rozano selaku Steering Committee di Pahlawan Ekonomi Surabaya, serta Doddi Madya Judianto, Ahli Keuangan sebagai pembawa materi di Webinar Pahlawan Ekonomi.

Sentra Kreasi ATENSI merupakan salah satu sumbangsih Kemensos RI mendukung upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

PEN  merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Program PEN diharapkan dapat ‘memperpanjang nafas’ UMKM sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Sebagai informasi, Pahlawan Ekonomi merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas, yang memberikan modul-modul pembelajaran mengenai perekonomian untuk para UMKM dan atau yang baru memulai usaha.

Webinar yang membahas tentang Laporan Keuangan Sederhana untuk UKM ini merupakan kelanjutan dari pertemuan/topik sebelumnya. Pembelajaran ini ditujukan bagi pelaku usaha yang sudah jalan dan ingin meningkatkan profesionalisme dalam bidang usahanya, salah satunya para penerima manfaat yang saat ini memulai usahanya di Sentra Kreasi ATENSI (SKA) milik Kemensos RI.

Luhur Budijarso, salah satu panelis mengulas pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Pertama adalah mencatat secara disiplin seluruh pemasukan, pendapatan atau penjualan usaha. Kedua, menggunakan alat bantu untuk mencatat laporan, bisa menggunakan buku, komputer atau aplikasi mobile. 

“Ketiga, pencatatan laporan keuangan ini penting, karena ujungnya kita ingin mengetahui posisi keuangan dari  bisnis atau usaha kita, supaya kedepan tahu cara pengembangan bisnis kita, ” kata Luhur.

Luhur Budijarso juga menekankan bahwa banyak sekali keputusan bisnis justru dipengaruhi oleh laporan keuangan yang jujur, yang apa adanya. 

Don Rozano menyatakan salah satu pelajaran penting dalam memulai usaha adalah usahakan jangan pernah berhutang sebelum mempunyai pasar dan produk yang jelas. Berhati-hatilah dalam berhutang. “Di pahlawan ekonomi, kami selalu mengajarkan, pinjam /berhutang adalah terakhir. Yang pertama produknya kita beres, kedua pasarnya kita beres, ketika akan menambah kapasitas baru boleh berhutang,” tegas Don.

Doddi Madya Judanto, selaku ahli keuangan menekankan bahwa laporan keuangan atau catatan keuangan itu sederhana saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan perjalanan usaha. 

"Mencatat dan membuat laporan keuangan itu sebenarnya adalah membuat cerita tentang bisnis atau usaha kita, kita ingin tahu mulainya dari mana, sudah sampai tahap apa, apakah sudah sesuai cita-cita kita pada awal kita membuat usaha atau belum, kenapa bisnis bisa sukses, kenapa cerita bisnis bisa berakhir manis atau tidak seperti yang diharapkan, itu semua karena dicatat," jelas Doddi.

Kedisiplinan dalam mencatat Laporan Keuangan Sederhana dalam bisnis kita sangatlah penting agar ketika memulai usaha atau usaha yang didirikan tetap sehat, dengan cara catat pendapatan apapun yang diterima, catat berapa modalnya serta menyimpan bukti-bukti transaksi agar memudahkan kita dalam mencatat laporan keuangan bisnis.

Kemudian menjaga modal usaha. Doddi menjelaskan bahwa diawal memulai usaha pasti menggunakan modal, sehingga ketika mendapat pendapatan, pastikan modal usaha bisa kembali terlebih dahulu. Hal pertama yang harus disisihkan dan dicatat adalah biaya-biaya, selanjutnya disisihkan untuk pengembalian modal usaha. 

“Kita ingin melindungi, karena usaha ini tidak cuma sehari dua hari, kalau bisa bertahun-tahun. Bahkan, Mensos Risma ketika menyemangati UKM menyampaikan bahwa usaha ini bisa diwariskan ke anak cucu,” tutur Doddi.

Hal ini bisa dicontoh oleh penerima manfaat yang sudah mempunyai usaha melalui Sentra Kreasi ATENSI yang baru saja didirikan di beberapa Balai Kemensos, yaitu Balai Karya Pangudi Luhur di Bekasi dan Balai Besar Disabilitas Kartini di Temanggung serta akan didirikan juga di Balai-balai milik Kemensos lainnya. 

Program Pahlawan Ekonomi yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu melalui Live Streaming di media sosial Facebook dan Zoom Meeting ini dapat mendorong penerima manfaat agar bisa memulai dan mengelola usaha untuk kemandirian ekonomi yang lebih baik, terutama dalam mencatat laporan keuangan usaha, sehingga penerima manfaat dapat mengetahui posisi keuangan bisnisnya untuk kesejahteraan hidup penerima manfaat.

Webinar ini diikuti oleh Kepala Balai, pegawai dan penerima manfaat di Balai-balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos RI yang sudah menjalankan usaha maupun yang akan  bersiap membuka usaha di Sentra Kreasi ATENSI. (RK)









sumber:kemensos.go.id

 


RotasiKepri (Jakarta) -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia dan Polri memastikan pelaksaan Piala Menpora yang akan berlangsung Minggu (21/3/2021) akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. 


Bahkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menegaskan pihak kepolisian berhak menghentikan laga jika terjadi pelanggaran prokes. 


Dia mengemukakan pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, seperti PSSI, PT. LIB hingga Polri. Hal itu dilakukan agar kegiatan olahraga sepak bola dapat berlangsung dengan aman dari virus corona. 


"Tak perlu khawatir, ini kan hanya uji coba, polisi berhak menghentkan laga jika terjadi pelanggaran prokes saat gelaran piala Menpora," kata Gatot saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).


Menurutnya, PSSI dan PT LIB telah membuktikan gelaran pertandingan sudah sesuai prokes saat mengadakan laga uji coba Timnas U23 Indonesia melawan dua klub Indonesia, awal Maret lalu. 


"PSSI dan LIB kan sudah menjelaskan prokes di stadion sebelum dan sesudah. Dua pertandingan itu lancar," ujar Gatot. 


Dia mengakui gelaran Piala Menpora ini menjadi tantangan sendiri bagi pihak penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di tengah Pandemi.


Apalagi, di negara lainnya saat ini sudah ada beberapa yang telah berhasil menggelar pertandingan olahraga seperti sepak bola. Padahal, kondisinya sama dengan Indonesia, sedang dilanda Pandemi virus corona. 


"PSSI tuh di Challenge, semua pihak ingin tahu bagaimana penerapan protokol kesehatannya," ucap Gatot.


Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menekankan penyelenggaran tersebut bakal menerapkan prokes ketat. Bahkan dia memastikan, pihak kepolisian tak segan-segan akan menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penyelenggara apabila tidak menerapkan ataupun melanggar prokes. 


"Sebagaimana arahan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dilakukan dengan kedisiplinan dan adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Serta adanya penegakan aturan yang tegas," kata Argo dikonfirmasi terpisah. 


Seperti diketahui, terkait penyelenggaraan tersebut  Polri memberikan izin dengan beberapa catatan. 


1. Semua pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton di stadion yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun Televisi dan Media Online.

2. Membatasi jumlah pemain, official, panitia, petugas keamanan, undangan dan awak media di area pertandingan maksimal 299 orang.

3. Penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di stadion pada wilayah zona hijau Covid-19.

4. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan sebagai berikut: 

A. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan dimaksud. 

B. Mencegah bilamana terindikasi terjadi penyimpangan dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat penyataan permohonan izin.

C. Dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, melaporkan pada Kepolisian setempat. 

D. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

E. Menaati aturan dan protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh aparat di daerah setempat. 

- Bilamana terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum.


- Surat izin keramaian ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya. 


- Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Izin Keramaian yang telah dikeluarkan akan ditangguhkan/dicabut.


- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya 


kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.(RK) 

 


RotasuKepri.com ( Jakarta) -- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya.

Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” kata Presiden.(RK-Tim) 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.