Articles by "KKP"

Tampilkan postingan dengan label KKP. Tampilkan semua postingan



Jakarta,RotasiKepri.com --  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melakukan penanganan terhadap 4 penyu hijau (Chelonia mydas) hasil sitaan atas upaya perdagangan ilegal yang berhasil digagalkan oleh petugas Polres Jembrana di Dusun Pebuahan, Kabupaten Jembrana. Tim Respon Cepat BPSPL Denpasar bersama tim Flying Vet segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan penyu sitaan yang telah diamankan oleh Polres Jembrana, beberapa waktu lalu (19/4/2021).

 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu dalam keterangannya di Jakarta menjelaskan bahwa penyu merupakan biota laut yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

 

Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya. Artinya segala bentuk pemanfaatan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun pemanfaatan bagian tubuhnya dilarang.

 

“Penjualan penyu termasuk praktik yang bertentangan dengan aturan yang ada. Saya apresiasi kepada tim yang bergerak cepat menangani kejadian ini dan berharap tidak terulang Kembali di kemudian hari,” ungkap Tebe.

 

Sementara itu, Kepala BPSPL Denpasar, Permana Yudiarso menerangkan bahwa 4 ekor penyu hijau ini merupakan penyu hasil sitaan Polres Jembrana dari upaya penjualan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga.

 

“Belum diketahui motif penjualannya. Setelah penjualan penyu berhasil digagalkan oleh Polres Jembrana, untuk sementara 4 penyu hijau dievakuasi ke Kelompok Konservasi Penyu Kurma Asih Perancak untuk dilakukan pengecekan oleh tim dokter hewan,” terang Yudi.

 

Tim BPSPL Denpasar menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi dan langsung bergerak bersama dengan Tim Flying Vet menuju ke Penangkaran Kurma Asih yang berlokasi di Desa Perancak, Jembrana. Di lokasi tim bertemu langsung dengan PSDKP Pengambengan, Tim Flying Vet Kedokteran Hewan dan Bapak Anom Kurma Asih (Kelompok Kurma Asih) guna melakukan pengecekan kondisi tubuh 4 ekor penyu hijau.

 

“Kami sudah melakukan pengecekan dan hasilnya diketahui 4 penyu hijau berkelamin betina dan ada 2 ekor yang mengalami beberapa luka pada tubuh dan flippernya,” jelas Dwi Suprapti, dokter hewan Flying Vet.

 

Lebih lanjut Dwi menjelaskan penyu-penyu yang terluka sudah diberikan pengobatan dan apabila sembuh akan dibuatkan Surat Keterangan Sehat sehingga dapat dikembalikan ke habitatnya.

Guna memastikan kondisi penyu, Tim BPSPL tetap memantau secara rutin kondisi 4 penyu hingga siap untuk dilepasliarkan kembali ke laut sekaligus memberikan edukasi kepada publik tentang konservasi hewan yang dilindungi agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan turut melestarikan hewan yang dilindungi. (RK)



Jakarta,RotasiKepri.com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Telkomsel untuk menyajikan konten edukasi dalam bentuk video on demand terkait sektor kelautan dan perikanan melalui channel NeptuneTV di aplikasi MAXstream.

 

Langkah KKP menghadirkan NeptuneTV di MAXstream yang dikelola Telkomsel dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi mengenai konten video kelautan dan perikanan, sarana publikasi, serta menjadi salah satu wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang pembangunan dan isu-isu sektor kelautan dan perikanan.

 

Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar menyambut baik dan mendukung kolaborasi yang dijalin dengan Telkomsel. Ini merupakan salah satu upaya KKP dalam mengoptimalkan publikasi konten kelautan dan perikanan dengan cara yang  berbeda.


“Humas KKP harus mampu menyosialisasikan kebijakan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja KKP kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah tayangan video di kanal MAXstream Telkomsel,” ungkap Antam.

 

Antam lebih jauh mengatakan upaya ini merupakan bentuk kegiatan konkret stratejik sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

 

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan pihaknya sangat senang dapat berkolaborasi dengan KKP dalam mempublikasikan konten video untuk mengedukasi masyarakat terkait sektor kelautan dan perikanan melalui MAXStream.  “Kami merasa senang dapat berkolaborasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan memaknainya sebagai salah satu upaya berkelanjutan dalam menghadirkan MAXstream sebagai platform streaming video yang komprehensif bagi masyarakat. Kami berharap konten video dari KKP yang hadir di MAXstream dapat membuka lebih banyak peluang untuk memberikan edukasi mengenai manfaat aktivitas kelautan dan perikanan bagi masyarakat.” ujar Nirwan Lesmana.

 

Senada, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo mengapresiasi sambutan Telkomsel dalam membangun sinergi dan kolaborasi memenuhi ruang publik dengan konten-konten yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat.  " Kami ingin membawa konten-konten yang dihasilkan KKP menjadi Bigger, Better dan Broader. MAXstream menjadi pilihan seiring trend digital yang koan dominan di era sekarang. Kita percaya kolaborasi KKP dengan MAXstream ini dapat mengoptimalkan penyebaran konten video tema kelautan dan perikanan, sekaligus diharapkan dapat mengisi ruang informasi publik dan media sosial dengan konten video terkait kelautan dan perikanan. Suatu kebanggaan bagi KKP menjadi kementerian pertama yang memiliki channel di MAXstream" terang Agung.

 

Sebagai informasi, MAXstream merupakan salah satu aplikasi video yang menampilkan ribuan film dan serial TV dari MAXstream Original, HBO GO, MyPlay, NOMO, Starvision, Sushiroll, Vidio, VIU, WeTV iflix, dan beragam tayangan menarik lainnya. Untuk konten video KKP ini akan dapat dinikmati oleh publik secara cuma-cuma alias tidak berbayar.

 

Saat ini, MAXstream menyediakan 56 saluran televisi lokal dan internasional, 14 platform OTT, serta lebih dari 10.000 koleksi film dan serial. Aplikasi MAXstream yang tersedia secara gratis di Google Play Store dan App Store pun sudah mencapai total unduhan sebanyak lebih dari 30 juta kali. Secara keseluruhan, MAXstream telah mencatatkan total 130 juta total views dan sekitar 55 juta menit waktu menonton per bulannya.

 

Konten yang akan dipublikasikan KKP mewakili isu-isu kelautan dan perikanan dari  masing-masing unit kerja eselon I lingkup KKP. Pada bulan April ini, akan dipublikasikan sebanyak 18 video yang terdiri dari capaian kinerja KKP, kegiatan dan program-program KKP yang dikemas secara menarik agar mudah diserap dan dinikmati oleh masyarakat.(RK)





sumber: kkp.go.id

 

  


Jakarta,RotasiKepri.com -- Upaya untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha budidaya terus digenjot oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan usaha serta membuka ruang seluas-luasnya untuk akses ke sumber pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Pembudi Daya Ikan (SEHATKAN).

 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SEHATKAN di Bogor. Acara yang diadakan secara daring dan luring ini turut mengundang Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta pihak Perbankan dan BUMN terkait.

 

“Pemberdayaan hak atas tanah bagi pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan mulai dari proses pra sertipikasi yaitu penyediaan subjek dan objek, proses sertipikasi, hingga proses pasca sertipikasi dengan melakukan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar,” jelas Slamet.

 

Slamet menyampaikan pentingnya kegiatan penyiapan sertipikasi hak atas tanah pembudi daya ikan atau pra sehatkan dengan menyiapkan lahan budidaya yang memenuhi kriteria dan persyaratan agar penerbitan sertipikat hak atas tanahnya dapat diproses sehingga memiliki legalitas yang jelas. Dengan bukti legalitas yang sah, pembudidaya memiliki akses yang terbuka terhadap perbankan maupun sumber pembiayaan lain sebagai modal usaha berbudidaya.

 

 

 

Sebagai informasi, pada tahun 2020 KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyampaikan usulan daftar nominatif sertipikasi sejumlah 13.661 bidang kepada Kementerian ATR/BPN berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di 26 Provinsi (146 Kabupaten/Kota).

 

“Mengingat pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon dukungan dan sinergi dari seluruh pihak terkait untuk memperlancar dan menyukseskan program ini,” harap Slamet.

 

Terkait akses pembiayaan, Slamet juga mengatakan bahwa KKP berupaya untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun dengan perusahaan BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi pembudi daya yang telah memiliki legalitas lahan. “Selain itu alternatif lain yang dapat diakses adalah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP,” ucap Slamet.

  

Mengingat besarnya harapan pembudi daya untuk penyediaan jaminan akses pembiayaan serta besarnya potensi pemanfaatan lahan produktif yang belum bersertipikat, Slamet mengatakan bahwa KKP akan terus mendukung program pemberdayaan SEHATKAN agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

 

“Saya harap pelaku usaha budidaya yang telah mendapatkan fasilitas akses pembiayaan dapat menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dengan menjalankan usaha budidaya secara profesional agar sub sektor perikanan budidaya mendapatkan nilai positif dari perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya,” tutup Slamet.(RK)





sumber:kkp.go.id

 

  

 


Jakarta,RotasiKepri.com -- Sinergikan pengelolaan hiu paus, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (Rhincodon typus) Tahun 2021-2025.

 

Kepmen KP tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 1 Maret 2021 dan diluncurkan pada penyelenggaraan Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-3 di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

 

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu mengatakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus akan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan KKP dan instansi terkait dalam pelaksanaan konservasi hiu paus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

 

“RAN yang ditetapkan memuat strategi, kegiatan, Indikator, output, lokasi, waktu, penanggung jawab, dan unit kerja terkait dalam konservasi hiu paus di Indonesia,” ujar Tebe di Jakarta.

 

Tebe mengungkapkan, dari 117 jenis ikan hiu yang ada di Indonesia, ikan Hiu Paus merupakan satu-satunya jenis ikan hiu yang sejak tahun 2013 statusnya dilindungi secara penuh melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/KEPMEN-KP/2013.

 

“Penetapan status perlindungan saja tidak cukup, diperlukan upaya konservasi hiu paus yang berkelanjutan, terencana, dan terukur. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan rencana aksi konservasi hiu paus di Indonesia,” ungkapnya.

 

Tebe mengharapkan, RAN Konservasi Hiu Paus yang ditetapkan tidak sekedar menjadi dokumen perencanaan, tetapi dilaksanakan secara serius oleh para pihak, terutama oleh instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan. Sehingga kondisi hiu paus di alam menjadi Iebih baik dalam 5 tahun mendatang.

 

“KKP akan mengevaluasi pelaksanaan RAN tersebut setiap tahun,” tegasnya.

 

Sementara itu, Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Imam Musthofa Zainudin menyambut baik ditetapkannya RAN Konservasi Hiu Paus sebagai bukti keseriusan terhadap konservasi hiu dan pari terancam punah.

 

Hiu paus meskipun dilindungi penuh, aktivitas pemanfaatan non ekstraktif berupa wisata bahari masih dimungkinkan dan terbukti telah berjalan dengan cukup baik seperti di NTB dan Gorontalo. Kegiatan pengelolaan dan pemanfataan berkelanjutan Hiu Paus ini semuanya telah tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus.

 

Pada hari ke-2 simposium, peserta berkesempatan mengikuti virtual tour wisata Hiu Paus di kawasan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu upaya terobosan dalam menjaga kelestarian hiu dengan tetap memperoleh manfaat ekonomi di era pandemi ini.(RK)





sumber:kkp.go.id

 

 




 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, menjadi percontohan kampung nelayan maju. Program ini menjadi salah satu prioritas KKP tahun 2021 di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


Menteri Trenggono menandatangi prasasti kampung nelayan maju di Desa Suak Gual yang penuh warna. Penandatanganan ini dilakukannya bersama Bupati Belitung Sahani Saleh dan jajaran Eselon I lingkup KKP, Jumat (26/3).

 

Warna-warni Desa Suak Gual menjadi daya tarik tersendiri sebagai permukiman nelayan. Selain bersih dan tertata rapi, desa ini juga memiliki fasilitas yang baik sehingga dapat menarik wisatawan dari luar Belitung.

 

Pengembangan kampung nelayan maju ini merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP. Upaya ini dilakukan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh dan kotor menjadi lebih maju dan tertata dengan baik.

 

"(Program ini) ini bagus dan terus dilanjutkan untuk kehidupan dan kesejahteraan nelayan yang lebih baik," ujar Menteri Trenggono saat mendengar penjelasan dari Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini di lokasi.

 


 

Sepanjang tahun ini akan ada 25 lokasi kampung nelayan yang akan dikembangkan dan dimulai dari Belitung sebagai percontohan. Tujuan program ini untuk mengubah wajah kampung nelayan di Indonesia menjadi semakin baik dan tertata. Kampung yang bersih, sehat dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian masyarakat pesisir.

 

Program penataan kampung nelayan maju di Belitung dilaksanakan secara padat karya. Realisasi bantuan untuk pembangunan ini mencapai Rp615 juta untuk penyediaan bahan atau material dan upah pekerja padat karya.

 

"Desa Suak Gual ini dijadikan percontohan karena ibu-ibu-nya kreatif sementara para bapaknya giat melaut," ungkap Dirjen PT Muhammad Zaini.

 

Bersama rombongan, Menteri Trenggono juga menyempatkan untuk berkeliling Desa Suak Gual. Di waktu yang sama, dilaksanakan pula gerai perlindungan nelayan, gerai permodalan nelayan, serta penyerahan bantuan untuk nelayan secara simbolis.(RK)









sumber:kkp.go.id

  


 









                 

Cilacap,RotasiKepri.com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Universitas Jenderal Soedirman untuk memperkuat pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Kerja sama kedua lembaga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Cilacap pada Jumat (26/3).

 

Sinergi dengan berbagai institusi terus dilakukan KKP dalam rangka melaksanakan pendekatan pencegahan IUU fishing yang terus didorong di era Menteri Trenggono.

 

"Mudah-mudahan dengan kerja sama ini semakian memperkuat pemberantasan IUU fishing", terang Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharta.

 

Suharta menyampaikan bahwa kerja sama ini dirancang untuk mendukung program-program pencegahan dan penyadartahuan termasuk "PSDKP Mengajar" maupun pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Selain itu, pihaknya juga berharap adanya dukungan dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan.

 

"Dalam penanganan tindak pidana kami tentu membutuhkan saksi ahli yang mudah-mudahan bisa didukung dari UNSOED", jelas Suharta.

 

               

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSOED, Rifda Naufalin menyampaikan apresiasinya atas inisiasi untuk melaksanakan kerja sama ini. Rifda menjelaskan bahwa sebagai penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi, LPPM siap berkolaborasi dengan KKP dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan Perikanan.

 

"Kami memiliki Pusat Studi Biosains Maritim yang memang fokus pada bidang kelautan dan perikanan, kami siap mendukung", ujar Rifda.

 

Upaya membangun sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus dilakukan oleh Ditjen PSDKP-KKP. Selain menggandeng sejumlah Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, Ditjen PSDKP juga menggandeng Lembaga Pendidikan serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing.(RK)







sumber:kkp.go.id

 



Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyita sebanyak 374,5 kg ikan beku. Ikan tersebut terdiri dari hiu kikir, hiu martil, pari kikir dan pari liong bun beku. Penyitaan dilakukan lantaran komoditas tersebut termasuk ikan dilindungi dan tercantum dalam Appendix II The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau nyaris punah.

 

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina memaparkan kronologi pengiriman ikan beku tersebut. Dimulai pada Minggu, 21 Maret 2021, sekira pukul 09.15 WIB, petugas BKIPM Jakarta II menerima informasi adanya pengiriman ikan hiu tanpa dokumen dari Natuna, Kepulauan Riau.

 

"Komoditas ini dikirim melalui angkutan kapal laut dan diperkirakan kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu pukul 19.00 WIB," terang Rina di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

 

Rina menambahkan, kapal tersebut ternyata baru sandar Senin, sekira pukul 15.15 WIB di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan manifest muatan kapal, terdapat data muatan berupa ikan hiu beku.

 

Petugas pun langsung melakukan verifikasi dokumen dan menemukan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik nomor: P 8/KI -D2/25 2/3/2021/000171. Sertifikat ini dikeluarkan oleh BKIPM Tanjungpinang Wilayah Kerja Natuna tertanggal 15 Maret 2021 dengan jenis komoditas ikan hiu cucut 1.000 kg dan ikan jahan sebanyak 9.000 kg. Pada pemeriksaan lanjutan oleh tim Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang terhadap isi kontainer secara keseluruhan, ditemukan dari 4.167,59 kg, teridentifikasi 4 jenis hiu (374,15 kg) yang termasuk dalam Appendix II CITES atau peredarannya diatur dengan kuota. Komoditas tersebut di antaranya 5 ekor Hiu Sutra 5 ekor (23,6 kg), 29 ekor Hiu Martil (177,1 kg), Pari Kikir 3 ekor (78,90 kg), dan Pari Liong Bun 6 ekor (94,55 kg).

 




"Namun setelah kita dalami ternyata komoditas ini tidak disertai dokumen dari PSPL setempat," katanya.

 

Atas temuan ini, petugas BKIPM Jakarta II langsung melakukan penyegelan dan menahan kontainer pengangkut ke Muara Angke.

 

"Untuk hiu yang tidak termasuk Apendix II CITES ataupun dilindungi dilakukan penahanan sementara, dan kita beri kesempatan 3 hari untuk lengkapi dokumen," tutup Rina.

 

Selain ditemukan 4 jenis Hiu dan Pari yang termasuk dalam Appendix II CITES, juga ditemukan Ikan Pari yang diduga jenis Ikan Pari Sungai Raksasa, statusnya termasuk jenis biota yang dilindungi. Namun kepastian jenis masih menunggu konfirmasi hasil uji tes DNA.

 

Sebagai informasi, terdapat 3 status ikan Hiu atau Pari. Pertama dilindungi, jika aparat menemukan komoditas ini dilalulintaskan, maka akan dilakukan uji DNA. Kedua, Appendix II CITES, peredarannya harus berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah. Terakhir, Look alike species atau tidak dilindungi, maka harus menyertakan dokumen karantina jika hendak dilalulintaskan.

 

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya pada keberlanjutan biota laut. Bahkan, kecintaan dan komitmennya terhadap keberlanjutan telah ditegaskan sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Desember 2020.(RK) 

 

 

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Sejalan dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan meningkatkan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), garam produksi hasil pengolahan washing plant (pencucian garam) bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu sudah laku terjual.

 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Tb. Haeru Rahayu dalam keterangannya di Jakarta (15/3) mengungkapkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Koperasi Garam Inti Rakyat Desa Krangkeng yang dipimpin H. Maming telah menerima pesanan garam sejumlah 200 ton untuk jangka waktu 1 bulan. Harga garam yang disepakati dengan PT. Niaga Garam Cemerlang adalah Rp.1.500,- per kilogram, untuk dipasarkan sebagai garam halus beryodium.

 

“Washing plant di Desa Krangkeng ini merupakan salah satu washing plant yang dibangun KKP melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pada tahun tersebut, KKP membangun 7 Washing Plant,” ujar Tebe.

 

Pengelola washing plant dari Koperasi Produsen Garam Inti Rakyat telah mampu menjadikan garam kualitas K2 menjadi kualitas garam beriodium dengan standar SNI 3556:2016 dengan kadar NaCl minimum 94% dengan tambahan iodium minimum 30 ppm. Garam konsumsi beriodium merupakan revisi SNI 3356:2010 garam konsumsi beriodium dan SNI 4435:2017 garam bahan baku untuk garam konsumsi beryodium merupakan revisi SNI 01-4435-2000 garam bahan baku untuk industri garam beriodium.


Lebih lanjut Tebe menyampaikan, dengan adanya pesanan garam dari washing plant ini menunjukkan bahwa arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet terbatas 5 Oktober 2020 lalu sudah mulai terwujud. Kualitas garam dapat ditingkatkan dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petambak garam rakyat.

 

“Dalam pengembangan garam rakyat, KKP berharap bisa berkolaborasi dengan K/L lain untuk menyiapkan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). SEGAR merupakan upaya integrasi hulu hilir dari proses pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan hingga pemasaran garam,” ujar Tebe.

 

Selain mengupayakan di sektor hulu, KKP juga mengupayakan di sektor hilir melalui inisiasi pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR), dimulai dengan menyusun Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (RK)










sumber:kkp.go.id

 


RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Warga Kepulauan Aru, Provinsi Maluku belum lama ini melakukan ritual adat untuk menguburkan mamalia terdampar dari jenis Paus Sperma (Physester macrocephalus) yang ditemukan terdampar di Desa Hokmar, Kec. Aru tengah Utara, Kab. Kepulauan Aru pada 5/3 lalu. Ritual dipimpin oleh seorang tetua adat yang membacakan doa lalu semua terdiam mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada leluhur.


Kepala Balai Kawasan Konservasi Nasional (BKKPN) Kupang Imam Fauzi di Kupang menyampaikan bahwa Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai habitat mamalia laut. Di wilayah ini terdapat kearifan lokal atau adat istiadat saat terjadi mamalia laut terdampar. Masyarakat yang dipimpin oleh tetua adat akan melakukan ritual adat terlebih dahulu sebelum menguburkan mamalia laut yang mati terdampar karena warga percaya bahwa leluhur mereka berasal dari paus. Jom Bi’jarum merupakan bahasa lokal yang biasa digunakan untuk istilah kepercayaan bahwa leluhur berasal dari paus.

 

“Mamalia laut dengan jenis Paus Sperma (Physester macrocephalus) mati terdampar di pantai. Sebelumnya warga secara gotong royong telah berusaha menyelamatkan paus tersebut untuk kembali ke laut namun paus terus kembali ke pantai,” ungkap Imam di Kupang.


Imam menjelaskan Paus yang terdampar diketahui berjumlah 1 (satu) ekor dengan panjang tubuh kurang lebih 4 meter dan jenis kelamin betina. Untuk melindungi bangkai paus agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pada Minggu (7/3) lalu, warga dengan persetujuan tetua adat melakukan ritual adat penguburan paus.

 

Mengetahui ritual penguburan paus tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat.

 

“Saya mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mengapresiasi kesadaran masyarakat Kepulauan Aru dalam menyelamatkan paus yang terdampar tersebut. Masyarakat langsung tergerak untuk menyelamatkan biota laut yang malang ini tanpa mengharapkan imbalan apapun,” ujar Imam.

 

Imam juga menjelaskan bahwa peran masyarakat pesisir melalui pelaksanaan kearifan lokal ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam melindungi mamalia laut. Lebih lanjut pihaknya berharap agar kearifan lokal masyarakat Kab. Kepulauan Aru ini dapat dilestarikan dan dijaga serta dapat menjadi  salah satu daya tarik wisata di Kab. Kepulauan Aru.

 

“Pemerintah terus mendorong upaya pelestarian kearifan lokal yang sejalan dengan upaya perlindungan mamalia laut karena secara tidak langsung telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi biota laut yang terancam punah ini” pungkas Imam.

 

Dalam perlindungan biota laut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen selalu memastikan kelestarian biota laut dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan generasi yang akan datang. Pasalnya, mamalia laut merupakan biota laut yang terancam punah dan statusnya telah dilindungi penuh secara nasional dan internasional.( RK )









sumber:kkp.go.id

 


RotasiKepri.com ( Indramayu ) -- Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap menuju Rp12 triliun, merupakan salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Tujuan dari program ini salah satunya untuk mendorong perbaikan kualitas infrastruktur pelabuhan perikanan di Indonesia.


Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan program terobosan peningkatan PNBP tersebut kepada Bupati Indramayu Nina Agustina, saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Karangsong, Minggu (14/3/2021).

 

"Untuk teknisnya ada di (Ditjen) Perikanan Tangkap. Dan kita harus rutin koordinasi supaya program bisa segera diimplementasikan," ujar Menteri Trenggono.

 

Dalam kunjungan ini, Menteri Trenggono melihat langsung kondisi kolam pelabuhan yang mengalami sedimentasi. Air laut yang keruh dan adanya sampah juga menjadi perhatiannya saat meninjau pelabuhan yang dikelola oleh pemda tersebut.

 

Menurutnya, bila pendapatan negara dari sub sektor perikanan tangkap bertambah, perbaikan infrastruktur pelabuhan bisa lebih mudah dilakukan. Disamping itu, bantuan sosial untuk nelayan seperti bantuan kapal, asuransi, juga bisa lebih ditingkatkan volume dan nilainya.

Pelabuhan perikanan menurutnya harus memiliki standar infrastruktur yang memadai supaya kualitas produksi perikanan ikut terjamin. Apalagi, ikan yang mendarat di Pelabuhan Karangsong cukup banyak lebih dari 18.445 ton per tahun 2020 atau senilai Rp365 miliar.

 

Ikan-ikan yang didaratkan di pelabuhan ini juga diminati pasar, salah satunya ikan manyung. Sedangkan jumlah armada kapal yang beroperasi di sana mencapai 1.322 unit.

 

Dengan demikian, perbaikan infrastruktur dari penambahan perolehan PNBP nantinya juga dapat meningkatkan perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh operasional pelabuhan. "Ini harus terbangun," jelas Menteri Trenggono.

 

Sementara itu, Bupati Nina Agustina menyambut baik program terobosan yang disampaikan Menteri Trenggono. "Alhamdulillah semoga semuanya bisa segera berjalan, karena ini untuk kemajuan Indramayu," ujar Bupati Nina.

 

Selama berada di Pelabuhan Karangsong, Menteri Trenggono juga berdialog dengan nelayan serta anak buah kapal yang sehari-hari bekerja disana. Dia meminta mereka untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan saat bekerja.

 

"Tetap sehat ya bapak-bapak," pungkasnya. ( RK )










sumber: KKP.go.id

 




RotasiKepri.com ( Indramayu ) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong koperasi petambak garam di Indramayu, Jawa Barat untuk meningkatkan daya jual produk yang dihasilkan. Salah satu caranya dengan menyiapkan garam dalam bentuk kemasan agar bisa langsung dijual ke pasar.

Produksi garam di Kabupaten Indramayu mencapai 361 ribu ton pada tahun lalu. Namun penyerapannya belum menyeluruh sebab garam yang dihasilkan kelompok petambak hanya dijual ke pabrik-pabrik untuk diolah lagi menjadi garam kemasan.

Alhasil setiap tahun ada saja garam yang tersimpan di gudang sebab pabrik juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengolahan. Untuk produksi tahun lalu misalnya, masih ada sekitar 37.000 ton garam yang sampai sekarang tersimpan di gudang-gudang pergaraman yang ada di Cirebon.

"Kalau gitu dikemas supaya bisa langsung dijual ke pasar, bukan hanya dijual ke pabrik," ujar Menteri Trenggono saat mengunjungi washing plant di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Minggu (14/3/2021).

Ketua Koperasi Garam Inti Rakyat (GIR) Sari Bobos Amin Muhaimin menjelaskan saat ini penjualan masih bergantung kebutuhan pabrik sebab perizinan untuk mendukung produksi garam kemasan sedang diurus. Salah satunya izin edar dari BPOM.

Disamping itu, pihaknya juga membutuhkan pendampingan dari pemerintah agar garam kemasan yang diproduksi nantinya memiliki daya saing tinggi sehingga tidak kalah dengan garam-garam yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar.

"Perizinan sedang diurus pak," ujar Amin saat berdialog dengan Menteri Trenggono.

Sementara itu, washing plant atau unit pengolahan garam di Kecamatan Krangkeng merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong produktivitas garam lokal Indramayu. Washing plant berdiri tahun lalu dan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kapasitas produksi washing plant ini mencapai 20 ton per hari. Sedangkan garam yang dihasilkan nilainya mencapai Rp1.800 per kilogram.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb Haeru Rahayu mengatakan, washing plant ini terbukti mendorong produktivitas pergaraman di Indramayu. Tadinya, petambak mengeluhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibanding harga jual garam. Namun saat ini mereka bisa mendapat keuntungan hingga Rp600 per kilogram garam yang dihasilkan. Selain itu, garam yang dihasilkan juga higienis karena prosesnya menggunakan sentuhan teknologi. ( RK )








sumber : KKP.go.id


RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Pemerintah secara resmi menetapkan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan. Beleid tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UUCK) yang sebelumnya telah disahkan Pemerintah dan DPR- RI.

Sejumlah substansi aturan dinilai akan memberikan persepsi baru dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk pada sub sektor perikanan budidaya.

Sebelumnya Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa PP ini memberikan arahan dan kemudahan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara terukur. Trenggono menilai PP ini telah menggeser paradigma pengelolaan sumber daya pada prinsip "equality of dimension" terutama aspek ekonomi dan lingkungan.

"Jadi salah satunya, saat ini ada keterukuran misalnya dalam hal importasi produk perikanan, harus betul-betul mempertimbangkan neraca komoditas yang ditetapkan KKP", ungkapnya baru baru ini di Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam penyampaian saat sosialisasi PP di Jakarta. Rabu (3/3), mengatakan bahwa secara umum substansi di dalam PP memuat berbagai arahan terkait pengelolaan perikanan budidaya yang lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan tata kelola yang lebih terukur dan bertanggungjawab.

" Saya kira ini patut diapresiasi ya, termasuk oleh para pelaku usaha, bahwa PP ini telah memberikan cara pandang baru pengelolaan yang lebih bertanggungjawab dan di satu sisi juga memberikan perlindungan melalui penguatan legalitas kawasan budidaya, sehingga ada kepastian usaha dan investasi di setiap WPP", jelas Slamet.

Slamet menambahkan, setidaknya ada tiga poin pokok didalam PP yang terkait sub sektor ini, yakni perikanan budidaya nantinya akan juga berperan sebagai penyangga keseimbangan stok sumber daya ikan; memperkuat manajemen resiko melalui efektifitas early warning system dalam pengendalian wabah penyakit ikan; dan perlindungan lingkungan dan kawasan budidaya melalui pengaturan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.

Slamet menegaskan ketiga hal tersebut merupakan acuan bagi KKP sebagai regulator untuk mendorong langkah adaptif dalam perencanaan kebijakan pembangunan perikanan budidaya.

Selanjutnya Slamet merinci ketiga substansi utama dalam PP tersebut yakni :

Pertama, pemulihan dan pengkayaan stok sumber daya ikan di lingkungan perairan umum. Ketentuan ini dengan mengatur prosedur penebaran ikan hasil budidaya di perairan umun yang berfungsi sebagai buffer stok maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Disamping itu juga di atur ketentuan mengenai penangkapan ikan berbasis budidaya di perairan umum atau yang lebih dikenal dengan konsep Culture Based Fisheries (CBF) sebagai implementasi kegiatan usaha perikanan bertanggungjawab (Responsible fisheries).


Kedua, penguatan early warning system untuk melindungi komoditas budidaya, ekosistem dan sumber daya ikan. Ketentuan tentang ini mengatur pengendalian penyakit dan wabah penyakit ikan (sesuai kategori penyakit ikan) melalui upaya pencegahan berbasis wilayah; penetapan penyakit ikan berpotensi menjadi wabah; dan penanganan wabah dan pengendalian penyakit. Termasuk didalamnya mengatur tugas dan fungsi sebuah gugus tugas, sistem peringatan dini, dan sistem deteksi dini. Sistem ini diharapkan akan mampu secara cepat dan efektif dalam melakukan pengendalian sebelum berdampak pada usaha pembudidayaan ikan.

Ketiga, terkait potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di setiap WPPN-RI. Ketentuan tentang pengaturan ini akan memberikan arahan terkait potensi berbasis komoditas dan alokasi lahan sesuai daya dukung dan terintegrasi dengan regulasi perencanaan ruang dan zonasi sesuai batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengaturan ini akan memberikan kemudahan dalam mengarahkan alokasi ruang untuk kepentingan investasi di bidang budidaya, kepastian dan perlindungan usaha budidaya terutama pada kawasan yang bersifat open acces dan punya potensi konflik multi sektor.

"Kami pastikan PP ini akan segera ditindaklanjuti terutama pada level kebijakan operasionalnya, yakni segera kita akan susun Permen-nya. Intinya, kita mesti menyambut baik lahirnya PP no 27 Tahun 2021 ini karena akan memberikan perubahan ke arah pengelolaan perikanan budidaya yang lebih terukur, adaptif dan bertanggungjawab", pungkas Slamet.







sumber:KKP.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.