Articles by "Kemnaker"

Tampilkan postingan dengan label Kemnaker. Tampilkan semua postingan

 



RotasiKepri.com( Makassar)--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginginkan pelatihan kerja di BLK juga mengombinasikan sertifikasi dan penempatan. Sehingga, selain mendapatkan keterampilan dan sertifikasi, lulusan BLK juga mendapatkan kepastian penempatan.

"Proses yang berjalan itu harus dalam satu tarikan nafas. Pelatihan kompetensinya, kemudian sertifikasi, dan kemudian berorientasi pada penempatan," kata Menaker Ida usai membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I Tahun 2021 di BLK Makassar, Jumat (19/3/2021).


Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker Ida menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menerapkan kebijakan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Pelaksanaan pelatihan di BLK juga diperkuat dengan berbagai jalinan kerja sama BLK dengan dunia industri setempat guna memastikan pelaksanaan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu, BLK juga dilengkapi dengan Kios3in1 yang mempertemukan stakehokders ketenagakerjaan dalam hal pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.

"Jadi kita tidak ingin BLK ini justru melahirkan pengangguran baru. Inilah mengapa dibutuhkan link and match," katanya.

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, menambahkan, selain pembukaan pelatihan, dalam kesempatan ini juga diresmikan gedung Aula Syech Yusuf, gedung Asrama Ainun Habibi, dan Kios 3in1 di BLK Makassar.

"Serta melakukan penandatanganan MoU dengan PT. Hadji Kalla sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri," kata Dirjen Budi Hartawan.

Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat bersyukur karena di tengah keterbatasan dalam membina dan mengembangkan tenaga kerja, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat solusi dengan keberadaan 3 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bantaeng.

“Kami berharap kepada Ibu Menteri agar BLK dapat lebih dikembangkan lagi pada kabupaten/kota lainnya, mengingat jumlah angkatan kerja pada September 2020 sebesar 4.276.437, dari jumlah penduduk sebesar 8.888.763 orang, dan tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,” ungkap Abdul Hayat

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, berharap pelatihan BLK dapat menjadi sarana peningkatan keterampilan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran.

"Sangat banyak manfaatnya, karena dengan mengikuti pelatihan di BLK, maka kita bisa mendapatkan soft skil yang mumpuni, dan mereka bisa memiliki keterampilan khusus sebelum terjun ke dunia kerja," tuturnya.
(RK) 








Sumber:kemnaker.gi.id

ket foto: Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah Berfoto dengan segenap pengurus APKI dan AMHI

RotasiKepri.com ( Jakarta ) --Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengukuhkan Kepengurusan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) dan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) Periode 2020-2023 di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/3/2021).



Menaker Ida menyatakan, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial memiliki peran penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan ketenangan kerja dan kemajuan berusaha. Oleh karenanya, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial dituntut untuk memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

 
"Pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial punya peran yang sangat vital dan mampu bekerja secara profesional untuk menciptakan keadilan sosial dan hubungan kerja yang harmonis," kata Menaker Ida.

 
Menaker Ida menyambut baik dan mengapresiasi pembentukan APKI dan AMHI. Ia berharap pengukuhan 2 organisasi ini mampu mengoordinasi dan mengonsolidasi antara unit hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Diharapkan juga, keberadaan 2 organisasi profesi ini mampu mengilhami sinergi aparatur ketenagakerjaan yang membidangi pelatihan, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan pembinaan hubungan industrial, serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait.  


"Koordinasi dan konsolidasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial ini menjadi langkah awal agar diikuti oleh instruktur, pengantar kerja serta penguji K-3, sehingga ke depan, tercipta sinergi, kesatuan visi dan langkah bersama antar seluruh insan bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.


Menaker Ida juga meminta momentum pengukuhan APKI dan AMHI mampu mendukung pelaksanaan agenda 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan terbaik bidang ketenagkerjaan bagi masyarakat.


"Saya berharap APKI maupun AMHI mampu menjadi organisasi profesi yang kuat, mandiri dan profesional, serta menjadi wadah komunikasi dan pengembangan SDM Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial yang cerdas dan unggul,” kata Menaker Ida.


Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, saat ini pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang ada sebanyak 1.556 orang sedangkan pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial sebanyak 820 orang.


“Untuk itu dalam melakukan tugas fungsinya, pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan harus saling berkoordinasi dan bekerjasama agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas,” kata Dirjen Haiyani.

 
Usai dilantik, Ketua AMHI, Sahat Sinurat, mengatakan pelantikan pengurus AMHI merupakan tonggak awal untuk melaksanakan kebijakan Ketenagakerjaan, khususnya 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan.


"Sejalan dengan Bu Menaker, harapannya pejabat fungsional lain di Kemnaker juga membentuk Asosiasi seperti pelatihan, pengantar kerja. Jadi melalui Asosiasi ini, bisa membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya ke daerah," katany

Sedangkan Ketua APKI, Sudi Astono, menegaskan setelah dilantik, pihaknya lebih percaya diri setelah memperoleh dukungan dari pimpinan tinggi (Menaker), untuk bekerja lebih kuat mendukung program pemerintah secara nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan. "Kami siap untuk mengawal reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan siap kolaborasi dengan AMHI dan stakeholder lainnya," ujar Sudi Astono.










sumber:kemnaker.go.id
 


RotasiKepri.com ( Jakarta )
Sebanyak 4.422 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi ASN Kemnaker di pusat dan daerah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.


 

Selain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan vaksinasi ini bertujuan mendukung pemerintah mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), karena semakin banyak pegawai divaksin maka semakin banyak yang terlindungi.

 

"Kegiatan vaksinasi ini sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pegawai Kemnaker dan keluarganya dari potensi penularan COVID-19," kata Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat membuka pelaksanaan Vaksinasi Virus COVID-19 di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Ruang Serba Guna Kemnaker Jakarta, Senin (8/3/3021).

 

Menaker Ida mengatakan, vaksinasi dilakukan sebagai langkah proaktif Kemnaker merespon kebijakan penanganan pandemi COVID-19, khususnya kebijakan pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi bagi ASN Kemnaker ini digelar setelah Kemnaker berkoordinasi dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan di seluruh Provinsi yang terdapat Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.

 

Menaker Ida berharap, dengan diadakannya kegiatan vaksinasi, seluruh pegawai Kemnaker dan seluruh masyarakat Indonesia dapat terbebas dari pandemi Covid-19. Sehingga, dapat bekerja dan beraktivas kembali secara normal dan sehat walafiat. "Jadi dengan adanya vaksinasi ini diharapkan kita bisa menekan semaksimal mungkin penyebaran COVID-19," katanya.

 

Menaker Ida mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan data calon peserta vaksinasi COVID-19 pegawai Kemnaker, baik yang ada di pusat maupun di UPTP kepada Sekjen Kemenkes melalui Pusdatin Kemenkes pada tanggal 3 Maret 2021 lalu.

 

Total sebanyak 4.422 pegawai Kemnaker yang terdiri dari ASN  dan PPNPN mengikuti vaksinasi. Rinciannya 2.165 pegawai di Kantor Pusat Kemnaker Jakarta (termasuk Balai K3 Jakarta), terdiri dari 1.387 ASN dan 778 PPNPN.

Selain pegawai yang bertempat di pusat, terdapat 2.257 pegawai UPTP yang turut divaksinasi. Mereka terdiri dari 1.410 ASN dan 847 PPNPN.

 

Menaker Ida pun berharap diadakannya kegiatan vaksinasi bagi seluruh pegawai Kemnaker dapat membantu membuat ASN bisa bekerja dan beraktivitas kembali secara normal, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, dan membantu Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19.









sumber: kemnaker.go.id

 


RotasiKepri.com ( Halmahera Tengah ) - Dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Industri Pengolahan Logam Berat, Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan dan Presiden Direktur PT IWIP, Xiang Binghe di Lelilef Sawai, Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Sabtu (6/3/2021).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap, kerja sama kedua belah pihak ini dapat meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas SDM di bidang industri khusunya dalam bidang pengolahan logam berat dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

"Pengembangan kompetensi SDM di bidang industri ini menjadi sangat strategis dan harus dilakukan pemerintah dan stakeholder untuk tujuan lebih produktif," kata Menaker Ida.

Ia menjelaskan, ruang lingkup dalam kerja sama meliputi analisa kebutuhan pelatihan; pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; peningkatan kapasitas Instruktur; penyediaan tenaga ahli/pengajar; penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan penyediaan tempat on the job training/pemagangan.

"Isi kerja sama juga menyangkut penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; peningkatan produktivitas; sertifikasi kompetensi; dan penempatan lulusan pelatihan," ucapnya.

Untuk memperlancar kerja sama ini, Kemnaker menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas; melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas; menyediakan sarana dan prasarana pelatihan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas; dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Presiden Direktur PT IWIP, Xiang Binghe menyatakan, pihaknya menyediakan pengajar/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Instruktur dan mendukung pelaksanaan pelatihan; memfasilitasi pelaksanaan on the job training/pemagangan; menyediakan peralatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pihaknya.

"Selain itu, kami akan memprioritaskan peserta pelatihan yang lolos seleksi untuk bekerja di perusahaan kami dengan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan," kata Xiang. ( RK )






sumber:kemnaker.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.