Articles by "KSP"

Tampilkan postingan dengan label KSP. Tampilkan semua postingan



Jakarta, RotasiKepri.com
-- Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan sikap dan keyakinan pemerintah bahwa peningkatan kualitas demokrasi mensyaratkan adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat, kredibel, kritis dan berdaya. Demi perwujudan demokrasi yang berkualitas seperti ini diperlukan kerja kolektif yang membutuhkan sumbang saran, kerja sama, kepatuhan, dan tenggang rasa antar seluruh elemen bangsa, terutama kontribusi dan pemikiran kritis dari organisasi masyarakat sipil.


Hal ini disampaikan Jaleswari saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Program Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (CO-EVOLVE) di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021. Program CO-EVOLVE ini dijalankan oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan dari Uni Eropa, dengan menargetkan 200 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dari 34 propinsi sebagai penerima manfaat.


Kantor Staf Presiden (KSP) menganggap bahwa program CO-EVOLVE ini seiring dengan komitmen Presiden untuk merawat demokrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, di mana sejumlah kebijakan dalam memperkuat keberlangsungan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan. Di antaranya yang terkait dengan pembinaan, akses pendanaan, dan audiensi serta kerja sama antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM, dan lain sebagainya merupakan hal esensial dalam pembangunan. Yang memberikan kemanfaatan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan nasional.


Program CO-EVOLVE merupakan inisiatif dan inovasi organisasi masyarakat sipil untuk bisa tetap bertahan di tengah kesulitan dan keterbatasa sumber daya dan sumber dana akibat Pandemi Covid-19. Terkait hal ini KSP juga telah menerima laporan dan hasil riset serta survey dari beberapa organisasi tentang dampak Pandemi Covid-19 bagi NGO di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu temuan dari aneka riset tersebut adalah bahwa Pandemi Covid-19 telah  menyebabkan banyak sekali NGO terpaksa tutup atau hanya bisa bertahan beroperasi untuk beberapa bulan ke depan. Ini tentu merupakan situasi yang perlu kita perhatikan secara seksama, termasuk oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dan suara kritis dari organisasi masyarakat sipil untuk ketepatan proses dan sasaran pembangunan.


Di bagian yang lain Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan apresiasi yang besar kepada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil atas inisiatif-inisiatif luar biasa untuk saling berkolaborasi dan bergotong-royong mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dengan anega ragam inovasi dan inisiatif, termasuk menggalang, menghimpun dan menyalurkan aneka bantuan baik itu APD, obat-obatan, vitamin maupun bahan pangan, sejak saat pandemi diumumkan oleh Presiden tahun lalu hingga saat ini.


Dalam penutupan sambutannya, Deputi V KSP menyampaikan apresiasi yang besar kepada Yayasan Penabulu dan Uni Eropa yang sedang bekerjasama dalam program CO-EVOLVE ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Program CO-EVOLVE, yang nota bene sejalan dengan program pemerintah ini bisa dicapai sebagaimana direncanakan, serta manfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan lebih dari itu memberi kontribusi signifikan bagi penguatan dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. (RK)









 


RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko akan segera melaporkan penyelesaian konflik petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara. “Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/3). Sebelumnya Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II. Langkah ini dilakukan Moeldoko untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.

“Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini,” tutur Moeldoko di Medan, Sumatera Utara, Sabtu lalu.

Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP), sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi. Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi  akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi tiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/ KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi. 

Dari hasil rapat itu, Moeldoko juga menambahkan, Pemerintah juga akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelas Moeldoko.

Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya. “Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat,” kata Irwan.

Sementara Imam Wahyudi yang mewakili para petani mengungkapkan, dengan adanya pertemuan dengan KSP dan PTPN II bisa mendapat solusi yang terbaik dan segera direalisasikan. Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menjelaskan, KSP mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden. Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP. “Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara,” ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, sebanyak lima orang perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta ditemui oleh Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani dan pada akhirnya memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan tuntutan petani. ( RK - Tim )








sumber :ksp.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.