Articles by "Kemensos"

Tampilkan postingan dengan label Kemensos. Tampilkan semua postingan


Sukabumi,RotasiKepri.com -- Kementerian Sosial RI melalui Balai Phala Martha Sukabumi mengevakuasi "SL" warga Cianjur yang diduga mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor pada tanggal (10/7/2021). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Sosial, Tri Rismaharini bahwa Balai Kemensos harus segera merespon informasi tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.


Kepala Balai Phala Martha Sukabumi, Cup Santo ketika mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pemasungan ODGJ, sesaat kemudian menugaskan tim respon darurat yang terdiri dari pekerja sosial dan penyuluh sosial berkoordinasi dan berkolaborasi dengan LKS Rumah Pulih Jiwa agar bergerak cepat mendatangi rumah LP di Kp. Selakopi Kecamatan Pamoyanan Kab. Cianjur.


SL (37 Tahun) dikurung dalam sebuah kamar kecil yang kotor dan berserakan sampah dengan kondisi sangat memprihatinkan. Asep Suryana selaku Ketua RT menyampaikan bahwa SL dikurung kurang lebih selama 20 tahun di dalam kamar. "SL dikurung karena sering pergi meninggalkan rumah. "ES" (Ibunya SL) yang sudah lanjut usia kerepotan untuk mengawasi SL", tutur Asep.


"Kondisi ekonomi ES juga tergolong kurang mampu. ES awalnya sebagai buruh cuci, namun faktor usia ES tidak mampu lagi bekerja. Untuk kebutuhan sehari-hari dirinya dan SL menggantungkan pemberian dari tetangga sekitar", imbuhnya


Pekerja Sosial Balai Phala Martha, Kusman menyampaikan bahwa Balai Phala Martha Hadir untuk mengevakuasi salah seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa berinisial SL guna mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Bogor. "Selanjutnya pasca perawatan medis, SL perlu dilanjutkan dengan layanan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial SL," tambahnya.


"Balai Phala Martha akan memberikan layanan ATENSI dengan bersinergi dengan LKS Rumah Pulih Jiwa dalam penanganan SL pasca perawatan medis," pungkasnya.(RK)





sumber : kemensos.go.id


Palembang,RotasiKepri.com  -- Kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat mengunjungi Balai Disabilitas "Budi Perkasa" di Palembang dalam rangka Penyerahan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial dan Paket ATENSI bagi Penyandang Disabilitas Fisik.

 

Sebagai wujud perhatian dan keprihatinan yang mendalam, Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyerahkan bantuan santunan kepada ahli waris Ni Wayan Sujati sebesar Rp15.000.000 dan memberikan bantuan sosial senilai Rp100.000.000 guna meringankan beban keluarga. Selain itu Mensos juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bharatu (Anumerta) I Komang Wira Natha atas dedikasi serta pengabdiannya di Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

 

Pada kesempatan ini juga, Mensos, Risma sangat mengapresiasi dengan adanya Bantuan ATENSI Penyandang Disabilitas berupa Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif senilai Rp2.400.000, Alat Bantu Sepatu Ankle Foot Orthosis (AFO) dan Alat Bantu Kursi Roda kepada para penyandang disabilitas fisik serta penyerahan bantuan sembako bagi seluruh penerima bantuan.


Kunjungan Kerja Mensos Risma tersebut disambut baik oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.


Penyerahan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial dan Paket ATENSI bagi Penyandang Disabilitas Fisik dihadiri Sekretaris Jenderal, Hartono Laras, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto, dan Perwakilan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. 



sumner: kemensos.go.id



Batu,RotasiKepri.com -- Siti Muthmainah, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Kota Batu, Malang, Jawa Timur, mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) pasca mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos) PKH dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 


Menekuni praktik kewirausahaan dengan melakoni usaha mandiri berjualan bunga hias sejak tujuh tahun lalu (red: 2014), perekonomian keluarga Muthmainah lambat laun meningkat.


"Alhamdulillah, melalui usaha berjualan bunga yang saya tekuni, sekarang secara ekonomi keluarga sudah mampu,” kata Siti saat dikunjungi Pendamping PKH Kota Batu, Moch. Ferry Cahyono. 


Ferry mengatakan salah satu peran edukasi yang diberikan Pendamping PKH yaitu dengan melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) setiap bulan. 


Dalam tiap pertemuan itu, KPM diberikan materi pengetahuan melalui berbagai modul antara lain Pendidikan dan Pengasuhan Anak di Rumah, Perlindungan Anak, Kesehatan dan Gizi, Ekonomi dan Perencanaan Usaha, maupun Kesejahteraan Sosial, yang diberikan secara berkelanjutan. 


“Inilah yang kami bekali pada KPM bahwa perubahan pola pikir dan perilaku bisa direncanakan sehingga mereka tidak hanya sekedar menerima bansos saja, namun ada pembinaan, pemberdayaan, konseling, pengaduan masalah dan semacamnya,” terang Ferry. 


Menurut Ferry, kunci sukses graduasi ini juga tidak lepas dari upaya sinergi antara Pendamping PKH dengan perangkat desa setempat. “Dukungan ini sangat penting karena yang akan graduasi adalah warga mereka,” tambahnya. 


Siti Muthmainah menjual beragam jenis bunga, mulai dari Walisongo, Tree Color, Bunga Gantung, Janda Bolong, Monstera, Keladi, sampai Aglonema, dan bunga hias lainnya di sebuah lapak yang ia sewa tidak jauh dari tempat tinggalnya. 


Ia menceritakan usaha bunga, yang lantas diberi nama ‘Dahlia Florist’ itu, dirintis berbekal kemauan dan keinginan berubah lebih baik bersama suami. Ibu dua anak tersebut mulai berjualan bunga pada 2014 dengan skala terbatas. 


“Sebenarnya, masih ada kendala saat itu, misalnya modal terbatas atau bahkan omzet penjualan naik turun,” ujar Siti yang resmi graduasi mandiri beberapa waktu yang lalu. 


Meski begitu, lanjutnya, ia tidak patah semangat. Dari minggu ke minggu, di samping pelanggan semakin bertambah, omzet penjualan juga terus meningkat. 


“Selama sebulan, penjualan bunga dilakukan empat kali. Awalnya, hanya di Kota Malang dan Kabupaten Malang saja. Lambat laun, mulai meluas ke Surabaya, Gresik dan Lamongan,” katanya. 


Tujuh tahun sudah Siti menekuni usahanya. Kini, ia juga telah graduasi dari PKH. Meski begitu, ia masih memiliki harapan-harapan untuk diwujudkan. 


“Harapan ke depan, saya ingin memiliki lahan sendiri, usaha tambah berkah dan lancar, pekerja yang membantunya bertambah sehingga bisa membuka lapangan kerja baru,” harap dia. 



sumber: kemensos.go.id



Bekasi,RotasiKepri.com -- Kementerian Sosial terus meningkatkan, memperkuat, dan memperluas jangkauan layanan sosial. Melalui dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kemensos menjangkau layanan kepada masyarakat lapis terbawah di desa dan kelurahan.

 

Sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), TKSK membantu penyelenggaraan program kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. Meskipun skala tugas TKSK berada di tingkat kecamatan, tapi berdampak pada kebijakan di tingkat nasional. Salah satu tugas penting TKSK tersebut adalah membantu pendataan dan verifikasi warga miskin penerima bantuan.

 

“Saat ini kami sedang mengerjakan pendataan warga miskin secara daring langsung ke Pusdatin dengan verifikasi data warga yang layak dan tidak layak untuk diajukan,” kata Martini Ari Susanti, TKSK yang bertugas di Puskesos Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi (01/05).

 

Tugas ini tidak mudah, karena ketepatan sasaran bantuan salah satunya berawal dari sejauh mana data yang diverifikasi TKSK benar-benar valid. “Selain program prioritas Kemensos, TKSK juga bertugas mengawal pelayanan bantuan khusus untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sesuai data yang diterima,” kata perempuan 47 tahun ini.

 

Di lain pihak, situasi pandemi juga membuat pergerakan TKSK tidak sepenuhnya leluasa, termasuk untuk langsung bertemu penerima manfaat. Diakuinya, banyak faktor yang berperan dalam proses pemadanan data, mulai dari masalah teknologi sampai dengan administrasi kependudukan.

 

“Jeda waktu data yang sudah diedit dengan pembaruan di server SIKS-NG, bisa berbeda. Meskipun begitu, saat ini pembaruan SIKS-NG sudah lebih baik daripada sebelumnya,” kata Martini yang sudah bertugas sejak 2011.

 

Tentu saja di lapangan, sebagai garda yang bersentuhan dengan masyarakat, TKSK harus menghadapi berbagai pertanyaan termasuk seputar bantuan yang mereka terima. “Misalnya saldo kartu nol pas digesek di agen padahal belum dipakai. Ada juga yang protes karena yang lain sudah dapat, kok dia belum, dan sebagainya,” kata Tini – sapaan akrabnya.

 

Segala bentuk pertanyaan warga tersebut dijawab Martini dengan sigap. “Diperlukan adanya sosialisasi mengenai program-program Kemensos sehingga masyarakat bisa teredukasi,” kata Tini.

 

Oleh karena itu, ia harus melakukan pendataan dengan teliti sesuai dengan visi misi TKSK yang mengedepankan pelayanan profesional sesuai etika dan mengutamakan kepuasan penerima manfaat.

 

Tidak hanya keluhan, penerima manfaat di Kelurahan Jatimakmur juga berterima kasih kepada Tini. “Rasanya senang sekali bisa membantu sesama, mengingatkan saya untuk selalu bersyukur,” katanya sambil tersenyum.

 

Selain pendataan warga miskin, TKSK juga mengikuti bimbingan teknis, hingga melakukan pendampingan berbagai program Kemensos seperti asistensi 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

 

“Yang tidak kalah penting, TKSK juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah dan tokoh masyarakat karena program kesos sejatinya memang bersifat multisektor,” katanya

 

Selain sebagai TKSK, Martini juga berstatus sebagai supervisor di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang baru didirikan di Kota Bekasi. Puskesos merupakan miniatur dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat kabupaten/kota.

 

“Saat ini SLRT Kota Bekasi masih berproses. Namun operasional Puskesos Jatimakmur tetap berjalan seperti biasanya,” kata Martini. Jika Puskesmas adalah rujukan warga yang membutuhkan pengobatan, maka Puskesos adalah rujukan bagi warga yang membutuhkan pelayanan sosial.

 

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial telah ditangani oleh Puskesos Jatimakmur, antara lain pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan warga yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta rehabilitasi sosial.


Oleh karena itu, TKSK juga bertugas meningkatkan kerja sama dan bersinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan. “Dalam pelayanan tersebut, kami juga bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Kepolisian setempat,” kata Martini.


Ke depan, Tini berharap Puskesos Jatimakmur dan SLRT Kota Bekasi bisa efektif berjalan sebagai layanan satu pintu. “Staf-staf yang bekerja di Puskesos dan SLRT diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga yang membutuhkan secara prima,” katanya.(RK) 



sumber:kemensos.go.id




Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Sosial RI menyerahkan santunan bagi 2 KK, 10 ahli waris kebakaran di Permukiman Jalan Pisangan Baru III RT 003/RW 006, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

 

"Turut berduka dan kami serahkan santunan Rp 15 juta rupiah kepada masing-masing 10 ahli waris, total Rp 150 juta rupiah," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial (Kemensos), Sunarti saat menyerahkan santunan di lokasi kebakaran, Kamis (25/3/2021).

 

Kemensos juga melakukan asesmen dan mediasi, mendirikan Posko Layanan Dukungan Psikososial dan Tenaga Pelopor Perdamaian yang didukung 13 personel gabungan untuk upaya penguatan mental dari keluarga korban.

 

Kebakaran terjadi pada Kamis (25/3/2021) sekira pukul 04.20 WIB yang  menewaskan dua KK, 10 orang yang terdiri dari ayah, ibu, anak serta cucu. 

 

Berikut daftar korban tewas: 1. Srimulyani 50 tahun; 2. Deby 28 tahun; 3. Ria 17 tahun; 4. Dani 30 tahun; 5. Nizan 1,5 tahun; 6. Beni 42 tahun; 7. Nova 40 tahun; 8. Baeva 15 tahun; 9. Fani 20 tahun; serta 10. Ni Imam. 

 

Turut hadir dalam acara penyerahan santuan, yaitu Kadinsos Provinsi DKI Jakarta; Camat Matraman; serta Tim LDP dan tenaga pelopor perdamaian.(RK)








sumber:kemensos.go.id

 



Jakarta,RotasiKepri.com -- Kementerian Sosial menyiapkan santunan duka untuk 10 ahli waris korban kebakaran yang terjadi di kawasan Pisangan Baru, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/3).

"Kemensos menyiapkan anggaran untuk santunan korban meninggal, masing-masing 15 juta rupiah untuk 10 jiwa. Jadi, total yang disiapkan sebanyak 150 juta rupiah," ujar Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Sunarti saat melakukan assessment di lokasi. 

Rencananya, lanjutnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menyerahkan langsung kepada ahli waris hari ini (25/3) juga. 

Kemensos telah menurunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan Tenaga Pelopor Perdamaian untuk melakukan assessment awal terhadap keluarga korban terdampak  kebakaran. Dari 10 korban meninggal, baru ditemukan delapan ahli warisnya. 

"Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, kami baru menemukan delapan ahli waris. Selanjutnya, kami akan terus berupaya untuk mencari ahli warisnya," kata Sunarti yang memimpin langsung tim verifikasi di lapangan. 

Seperti diketahui, kebakaran melanda empat rumah kontrakan di kawasan Pisangan Baru, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi (25/3). Kebakaran terjadi pada pukul 04.20 pagi tadi. Kebakaran menewaskan 10 korban dari dua keluarga. Menurut warga, korban terdiri dari ayah, ibu, anak dan cucu.  

Menurut Kapolsek Matraman, Kompol Tejo Asmoro, korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tidak sempat menyelamatkan diri. "Kebetulan posisi rumah kontrakan terjadi di gang buntu. Korban saat itu sedang tertidur lelap dan tidak bisa berlari," ujar Kompol Tejo kepada awak media di lokasi, Kamis (25/3).

Tejo menjelaskan, sebenarnya, ada tetangga lain yang rumahnya terbakar, namun masih sempat menyelamatkan diri karena terbangun dari tidurnya sehingga tidak terjebak dalam kobaran api. "Mereka selamat, namun sayang, tidak sempat menyelamatkan tetangga lainnya yang jadi korban," pungkasnya. (RK)


RotasiKepri.com ( Jakarta )  -- Kementerian Sosial RI menggandeng Pahlawan Ekonomi Surabaya dalam hal pelatihan Laporan Keuangan Sederhana bagi usaha baru/skala mikro yang dijalankan para penerima manfaat di Sentra Kreasi ATENSI milik Kemensos RI. 


Staf Khusus Menteri Sosial RI, Luhur Budijarso dan Don Rozano selaku Steering Committee di Pahlawan Ekonomi Surabaya, serta Doddi Madya Judianto, Ahli Keuangan sebagai pembawa materi di Webinar Pahlawan Ekonomi.

Sentra Kreasi ATENSI merupakan salah satu sumbangsih Kemensos RI mendukung upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

PEN  merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Program PEN diharapkan dapat ‘memperpanjang nafas’ UMKM sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Sebagai informasi, Pahlawan Ekonomi merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas, yang memberikan modul-modul pembelajaran mengenai perekonomian untuk para UMKM dan atau yang baru memulai usaha.

Webinar yang membahas tentang Laporan Keuangan Sederhana untuk UKM ini merupakan kelanjutan dari pertemuan/topik sebelumnya. Pembelajaran ini ditujukan bagi pelaku usaha yang sudah jalan dan ingin meningkatkan profesionalisme dalam bidang usahanya, salah satunya para penerima manfaat yang saat ini memulai usahanya di Sentra Kreasi ATENSI (SKA) milik Kemensos RI.

Luhur Budijarso, salah satu panelis mengulas pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Pertama adalah mencatat secara disiplin seluruh pemasukan, pendapatan atau penjualan usaha. Kedua, menggunakan alat bantu untuk mencatat laporan, bisa menggunakan buku, komputer atau aplikasi mobile. 

“Ketiga, pencatatan laporan keuangan ini penting, karena ujungnya kita ingin mengetahui posisi keuangan dari  bisnis atau usaha kita, supaya kedepan tahu cara pengembangan bisnis kita, ” kata Luhur.

Luhur Budijarso juga menekankan bahwa banyak sekali keputusan bisnis justru dipengaruhi oleh laporan keuangan yang jujur, yang apa adanya. 

Don Rozano menyatakan salah satu pelajaran penting dalam memulai usaha adalah usahakan jangan pernah berhutang sebelum mempunyai pasar dan produk yang jelas. Berhati-hatilah dalam berhutang. “Di pahlawan ekonomi, kami selalu mengajarkan, pinjam /berhutang adalah terakhir. Yang pertama produknya kita beres, kedua pasarnya kita beres, ketika akan menambah kapasitas baru boleh berhutang,” tegas Don.

Doddi Madya Judanto, selaku ahli keuangan menekankan bahwa laporan keuangan atau catatan keuangan itu sederhana saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan perjalanan usaha. 

"Mencatat dan membuat laporan keuangan itu sebenarnya adalah membuat cerita tentang bisnis atau usaha kita, kita ingin tahu mulainya dari mana, sudah sampai tahap apa, apakah sudah sesuai cita-cita kita pada awal kita membuat usaha atau belum, kenapa bisnis bisa sukses, kenapa cerita bisnis bisa berakhir manis atau tidak seperti yang diharapkan, itu semua karena dicatat," jelas Doddi.

Kedisiplinan dalam mencatat Laporan Keuangan Sederhana dalam bisnis kita sangatlah penting agar ketika memulai usaha atau usaha yang didirikan tetap sehat, dengan cara catat pendapatan apapun yang diterima, catat berapa modalnya serta menyimpan bukti-bukti transaksi agar memudahkan kita dalam mencatat laporan keuangan bisnis.

Kemudian menjaga modal usaha. Doddi menjelaskan bahwa diawal memulai usaha pasti menggunakan modal, sehingga ketika mendapat pendapatan, pastikan modal usaha bisa kembali terlebih dahulu. Hal pertama yang harus disisihkan dan dicatat adalah biaya-biaya, selanjutnya disisihkan untuk pengembalian modal usaha. 

“Kita ingin melindungi, karena usaha ini tidak cuma sehari dua hari, kalau bisa bertahun-tahun. Bahkan, Mensos Risma ketika menyemangati UKM menyampaikan bahwa usaha ini bisa diwariskan ke anak cucu,” tutur Doddi.

Hal ini bisa dicontoh oleh penerima manfaat yang sudah mempunyai usaha melalui Sentra Kreasi ATENSI yang baru saja didirikan di beberapa Balai Kemensos, yaitu Balai Karya Pangudi Luhur di Bekasi dan Balai Besar Disabilitas Kartini di Temanggung serta akan didirikan juga di Balai-balai milik Kemensos lainnya. 

Program Pahlawan Ekonomi yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu melalui Live Streaming di media sosial Facebook dan Zoom Meeting ini dapat mendorong penerima manfaat agar bisa memulai dan mengelola usaha untuk kemandirian ekonomi yang lebih baik, terutama dalam mencatat laporan keuangan usaha, sehingga penerima manfaat dapat mengetahui posisi keuangan bisnisnya untuk kesejahteraan hidup penerima manfaat.

Webinar ini diikuti oleh Kepala Balai, pegawai dan penerima manfaat di Balai-balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos RI yang sudah menjalankan usaha maupun yang akan  bersiap membuka usaha di Sentra Kreasi ATENSI. (RK)









sumber:kemensos.go.id

 


RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran bantuan tunai. Percepatan perbaikan data diperlukan terkait dengan target penyaluran bantuan tunai bulan Maret ini dan bulan April depan.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di  Istana Negara, Jakarta (17/03). Secara umum, rapat menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan daerah.

Di hadapan media, Mensos menyatakan, pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan tiga bantuan tunai. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.  

“Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Mensos Risma.

Dalam ratas tersebut, Mensos melaporkan kepada Presiden, bahwa Kemensos masih terus berkoordinasi dan mendorong daerah memenuhi kuota data. “Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM,” katanya.

Mensos menyatakan, data menunjukkan belum adanya kesesuaian. Hal ini dikarekan ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Untuk mempercepat hal tersebut, Kemensos melakukan jemput bola.

Ia sudah menurunkan staf bekerja sama dengan 514 kab/kota untuk mempercepat pemadanan data. Kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, terutama kepada warga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

“Kenapa ini harus dilakukan? Karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin sampaikan dari data kekurangan tadi, akan kami penuhi,” katanya.

“Tadi setelah ratas dengan Bapak Presiden dan para menteri, kami diizinkan memenuhi sesuai target. Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah. Untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut,” Mensos menambahkan.

Dengan langkah percepatan tersebut, Mensos berharap, untuk penyaluran bulan Maret kami bisa realisasikan di bulan Maret minggu keempat. Kemudian, target untuk bulan April, dapat dicairkan pada akhir bulan Maret juga. “Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” katanya.

Penyaluran bantuan tunai seluruhnya menggunakan uang elektronik atau sistem non tunai melalui bank-bank milik negara Himbara, dan PT Pos. “Sekali lagi kami mohon daerah bisa mendukung program ini sehingga pencairan untuk bulan April yang akan kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik,” katanya.

Hal ini karena Kemensos hendak menyalurkan bantuan dari data yang kurang tersebut pada minggu terakhir bulan Maret. “Ini termasuk realisasi bulan April sehingga kita bisa bantu seluruh warga di seluruh Indonesia,” katanya.

Khusus untuk kawasan 3T, akan dilakukan Kemensos secara parallel. Petugas Kemensos sedang melakukan perekaman dengan mendatangi kawasan tersebut. “Saat ini petugas Kemensos ada di beberapa daerah, termasuk Papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifikasi data,” katanya.(RK-Tim )








sumber:kemensos.go.id



RotasiKepri.com ( Bandung ) -- Kementerian Sosial RI terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di bidang pekerjaan sosial, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan era revolusi industri 4.0.


“Percepatan pengembangan SDM unggul bidang pekerja sosial profesional, setidaknya bisa dilakukan dengan tiga strategi,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat jadi pembicara pada Kuliah Umum di Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Kamis (18/3/2021) pagi.

Pertama, dengan pengembangan SDM dosen sebagai pencetak tenaga calon Pekerja Sosial profesional, baik jumlah maupun kualitas harus dipersiapkan secara periodik dan signifikan.

“Saya kira, dosen yang sesuai kompetensi pembelajaran vokasional adalah faktor dominan yang memungkinkan tercapainya output maupun outcome lulusan yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran,” tandas Mensos.

Kedua, berupa pengembangan sarana dan prasarana, baik gedung maupun berbagai sarana dan media pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Termasuk, ruang kelas dan Laboratorium pekerjaan sosial merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasional.

“Sarana dan prasarana perlu dipersiapkan segera disusun berbagai grand-design sesuai standar baik nasional maupun internasional,” terang Mensos.

Ketiga, terkait dengan pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak terkati, terutama Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga para lulusan yang dihasilkan Poltekesos Bandung lebih cepat terserap di lapangan kerja.

Juga, perlu didukung pola pembibitan agar terus diupayakan dan ditindaklanjuti agar ada penyerapan dan penyebaran alumni secara merata dan terprogram serta segera bisa terealisasi dalam waktu tidak terlalu lama.

“Ketiga poin itu sangat penting dilakukan dalam upaya mencetak calon Pekerja Sosial unggul. Kemensos terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk merespon dinamika perubahan dan tuntutan pasar kerja di bidang kesejahteraan sosial,” pungkas Mensos.(RK-Tim)













sumber:kemensos.go.id


RotasiKepri.com ( Jambi) – Kementerian Sosial RI berupaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Menteri Sosial RI Tri Rismaharini akan meninjau perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga SAD di Jambi didampingi Dirjen Adminduk Prof. Zudan, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Ph.D, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Pjs Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, dan pimpinan OPD setempat pada hari Rabu-Kamis (10-11/3/2021).

Terdapat 2 lokasi perekaman data penduduk Suku Anak Dalam di Jambi, yaitu di Kab Batanghari dan Kabupaten Sarolangun pada Selasa (9/3/2021) dengan hasil sebagai berikut:

Di Kabupaten Batanghari: Kartu Keluarga 58 KK; perekaman 60 warga; Cetak e-KTP 49 warga;  KIA 3 anak; serta akta lahir 3 orang. Sedangkan, di Kabupaten Sarolangun: perekaman KTP 25 orang dan Cetak KTP 19 orang.

Hingga Selasa (9/3/2021) total pemberian dokumen kependudukan bagi warga SAD pukul 20.00 WIB berupa: Kartu Keluarga 58 KK; Rekam 105 orang; Cetak KTP 94 org; KIA 3 orang; serta akta lahir  3 orang.

Setiba di Provinsi Jambi, Mensos langsung menuju loksasi acara di Desa Simpang Jelutih menyaksikan proses perekaman data warga SAD sebagai berupa pemotretan, input identitas diri, sidik jari, serta retina mata.

Lalu penyerahan dokumen penduduk kepada perwakilan waga SAD berupa akta lahir, KIA, KTP, KK serta penyerahan berbagai paket bantuan.

Penyerahan paket bantuan yang akan diserahkan kepada warga SAD di Desa Simpang Jelutih, bahan kontak bagi keluarga warga SAD 100 paket berupa; baju, kaos, sarung, kain, beras, makanan anak, obat-obatan dan nutrisi, cangkul, sabit, serta bibit tanaman.

Untuk bantuan ternak kambing sebanyak 45 pasang bagi warga SAD yang sedang dalam proses pemberdayaan di Kabupaten Sarolangun, yakni di lokasi Sukajadi 26 KK dan Pematang Kejumat 19 KK. Bantuan diberikan secara simbolis 2 pasang kapada perwakilan warga SAD dari Kabupaten Sarolangun.

Selain itu, juga ada bantuan berupa sarana belajar mengajar bagi anak-anak warga SAD melalui KKI-WARSI berupa 6 unit PC, 2 unit printer, serta 3 unit genset magnetik.
( RK) 











Sumber:kemensos.go.id





RotasiKepri.com ( Jambi) -  Kementerian Sosial RI melakukan penataan data penerima bantuan sosial agar terintegrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekaligus padan dengan data Administrasi kependudukan (Aminduk).


“Saat ini, masih ada warga yang belum mendapat hak sipil berupa identitas kependudukan yaitu gelandangan dan pengemis di perkotaan serta warga KAT di pedalaman Indonesia, ” ujar Menteri Sosial Tri Risamaharini saat meninjau perekaman data NIK-eKTP warga KAT- Suku Anak Dalam (SAD) di balai Desa Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu (10/3/2021).

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Adminduk melakukan pendaftaran penduduk bagi kelompok rentan baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Ditjen Adminduk Kemendagri, semoga terus berlanjut terhadap kelompok masyarakat rentan dan terpencil lainnya, ” ucap Mensos.

Usai terintegrasi DTKS, maka warga KAT-SAD dapat terakses program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), serta program pemerintah yang lainnya. 

“Berbagai paket bantuan yang diberikan kami hanya berupa bahan kontak atau pendekatan kepada KAT- SAD agar mereka berdaya dan mandiri, ” kata Mensos.

Ke depan, berbagai paket bantuan akan diarahkan untuk upaya pemberdayaan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.  

“Semua paket bantuan yang diberikan diarahkan untuk pemberdayaan dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka mandiri, ” tandas Mensos. 

Kunjungan Mensos diakhiri di Sungai Terap untuk bertemu langsung dengan warga KAT-SAD di permukiman asli mereka usai melalui jalanan hutan seperti off road. 

“Ayo, siapa yang ingin jadi bapak tentara?, siapa yang ingin jadi bapak polisi?, ” tanya Mensos kepada anak-anak warga SAD ditemani aktivis KKI-WARSI.

Selain itu, Mensos sempat berdialog dengan Temenggung Ngalembo yang minta agar bila bangun tempat tinggal bagi warga KAT-SAD tidak memakai atap seng.

“Kami minta Ibu Mensos agar bangunkan rumah bagi kami tidak dengan atap seng, karena Dewa kami tidak mau datang, ” pinta Temenggung Ngalembo, polos. ( RK ) 









Sumber:kemensos.go.id





RotasiKepri.com ( Bandung ) - Kementerian Sosial RI melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya Bali mengikuti Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Bali dengan tema "Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Identitas Daerah".


Balai Disabilitas Mahatmiya Bali hadir untuk menerima secara resmi Sertifikat Merek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Artne Coffee dari Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster. Artne Coffee sebagai salah satu merek kopi dan juga nama Instalasi Produksi dibentuk untuk mendukung peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra.

Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Potensi kekayaan intelektual komunal sangat banyak sehingga membutuhkan perlindungan dan pemanfaatan.

Artne Coffee tidak hanya sebatas Coffee Shop saja tetapi juga memproduksi kopi kemasan. Disamping itu Artne Cofee melatih penyandang disabilitas netra untuk belajar meracik minuman kopi,  bagaimana teknik pemilihan biji kopi, roasting, pengemasan sampai dengan pemasaran. Kopi yang diolah antara lain kopi Robusta, kopi Arabika dan kopi Lanang yang diperoleh langsung dari petani di wilayah Pupuan, Tabanan dan Kintamani, Bangli.

Saat menerima sertifikat HAKI, Kepala Balai Disabilitas Mahatmiya Bali, Sutiono menyampaikan harapannya. "Dengan Sertifikat Merek HKI ini,  kami berharap Artne Coffee  dapat meningkatkan Kompetensi dalam Perdagangan Lokal/Internasional, serta dapat mendorong kegiatan penjualan dan pembelian barang,"pungkasnya.

Artne Coffee dirintis sejak 5 Maret 2018 yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan  jiwa wirausaha (entrepreneurship) penyandang disabilitas netra serta membantu meningkatkan kemampuan orientasi mobilitas mereka, karena mereka semakin mahir bergerak dan berpindah-pindah. Selain itu, cafe ini juga sebagai tempat resosialisasi dengan masyarakat, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum kembali ke masyarakat.

Selain pemasaran di wilayah lokal Bali, produk kopi Artne sudah pernah singgah ke beberapa negara seperti Korea, Jerman, Rusia, Australia, Amerika serta Jerman. ( RK )






sumber: kemensos.go.id

 


RotasiKepri.com ( Bekasi ) - Sentra Kreasi ATENSI (SKA) milik Kementerian Sosial RI yang diresmikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin hari ini dikunjungi pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI. Mereka mengapresiasi gebrakan Kementerian Sosial dalam mewujudkan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan.

Kehadiran anggota Komisi VIII DPR ini selain ingin mengenal  SKA juga ingin mengetahui sejauh mana peran Kemensos dalam penanganan warga rentan dan termarjinalkan.

Di hadapan anggota dewan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan dirinya memiliki tanggungjawab konstitusi memajukan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/Penerima Manfaat).

Kemensos menyadari benar besarnya tantangan menghadapi situasi terkini yang tengah menghadapi Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun dan belum pasti kapan akan  berakhir.

Salah satu dampak pandemi adalah banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. "Masalah ini kami berikan solusinya dengan membuat Rusunawa untuk tempat tinggal para eks pemulung dan tuna wisma, serta membuka lapangan kerja melalui Sentra Kreasi ATENSI," kata Mensos dalam sambutannya.

Di SKA terdapat Sentra Kuliner hasil olahan para penerima manfaat Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, stand produk kompos, pupuk cair, sayuran hidroponik, telur ayam dan magot serta agrowisata Tanaman Porang dan Anggur.

Selain itu, di SKA juga terdapat Gerai Kreasi ATENSI penerima manfaat Balai Besar Disabilitas Cibinong, Balai Karya Mulya Jaya Jakarta, Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Balai Lansia Budhi Dharma Bekasi, Balai Disabilitas Melati Jakarta, Balai Besar Disabilitas Kartini Temanggung, dan Yayasan Kumala.

 Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI mengunjungi Sentra Kuliner di Sentra Kreasi ATENSI dan mencicipi beberapa sajian favorit. Kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan rusunawa bagi eks pemulung dan tuna wisma yang lokasinya tepat berada di belakang sentra kuliner.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyatakan, mendukung gagasan dan langkah Mensos Risma. Diah Pitaloka menyatakan, Risma tengah merintis pendekatan baru dalam membantunya kalangan masyarakat yang termarjinalkan.

"Selain melalui bantuan sosial, kini Mensos juga memperkuat layanan dengan memperkuat pemberdayaan sosial, Pemberdayaan itu tidak harus mahal.  Buktinya Sentra Kreasi ATENSI ini tidak membangun bangunan baru. Namun dengan sentuhan mural sudah bisa menghadirkan kreatifitas, " kata Diah.

Selain membangun Sentra Kreasi ATENSI dan Rusunawa, Kemensos juga telah melakukan  kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dasar warga marjinal/ telantar melalui perekaman data kependudukan (pembuatan KTP) bagi para eks pemulung dan tuna wisma sejumlah 65 orang bekerja sama dengan Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.

Kemensos juga menyalurkan tenaga siap kerja yang merupakan eks pemulung dan tuna wisma melalui beberapa tahap yaitu:

Tahap 1 penyaluran sebanyak 5 Orang di Grand Kamala Lagoon Bekasi;

Tahap 2 sebanyak 15 orang di PT Waskita Karya Tbk;

Tahap 3 sebanyak 42 orang dengan rincian sebanyak 26 orang ke PT. Waskita Karya, 5 orang ke PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, 9 orang ke PT Otsindo Prima Raya dan 1 orang ke PT Kamadjaja Logistics.

Tidak sampai disitu, Kemensos juga membantu membuatkan buku rekening dan kartu ATM Atensi untuk 7 orang eks pemulung dan tuna wisma dan dalam proses pembuatan rekening sebanyak 53 orang.

Mensos juga menceritakan kisah satu keluarga yang telah berhasil. "Pak Riyadi ini telah bekerja di PT. Waskita Karya dan istrinya Ibu Heni telah memiliki usaha Pecel Lele dan Pecel Ayam. Pak Riyadi telah kami upayakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) hasil kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Setelah memiliki KTP, ia telah kami bukakan rekening tabungan Atensi dan gaji pertamanya telah masuk ke dalam tabungan tersebut sebesar Rp.4.800.000,-. Sedangkan istrinya memiliki penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,-/bulan," jelas Mensos.

Kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI ke Sentra Kreasi ATENSI ini juga dihadiri oleh Pejabat Eselon I Kemensos RI, Staf Khusus Menteri Sosial RI, Sekretaris Ditjen Rehsos beserta jajarannya, dan Direktur Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang beserta jajarannya. ( RK )






sumber: kemensos.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.