Articles by "Kemendag"

Tampilkan postingan dengan label Kemendag. Tampilkan semua postingan


Bekasi,RotasiKepri.com -- Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan mengajak pelaku kepentingan untuk terus meningkatkan pengawasan barang impor setelah melalui kawasan  (post border). Salah satunya melalui kegiatan evaluasi dan rapat koordinasi pengawasan dengan pemangku kepentingan di daerah.


Hal ini disampaikan saat membuka acara “Koordinasi Pengawasan Perdagangan Antar Instansi di Kerja Direktorat Tertib Niaga, Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, dan Dinas yang membidangi Perdagangan di Wilayah Jawa Barat dan Banten”. Acara dilaksanakan pada hari ini, Kamis (23/12) di Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas Perindustrian dan  (Disperindag) Kota Bekasi Tedi Hafni Tresnadi dan Kepala Disperindag Kabupaten Purwakarta Karliadi Juanda.


“Sinergi Kemendag dan pemangku kepentingan di daerah bertujuan untuk memastikan kegiatan perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono pada kesempatan terpisah. Pohan menyampaikan, sejak Februari 2018, Ditjen PKTN mendapatkan penugasan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean. Untuk menunjang kegiatan pengawasan tersebut, Ditjen PKTN berupaya melakukan pengembangan organisasi melalui pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN).

 

Pembentukan BPTN, lanjut Pohan, dilakukan di empat daerah, yaitu di Kota Medan yang meliputi wilayah Sumatra; Kota Bekasi yang meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten; Kota Surabaya yang meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; serta Kota Makasar yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. BPTN berperan sebagai perpanjangan tangan Ditjen PKTN, khususnya Direktorat Tertib Niaga dalam melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan.

 

“Sejak Februari 2018, Ditjen PKTN telah memeriksa 1.598 pelaku usaha yang dituangkan dalam 8.774 berita acara. Dari total berita acara tersebut, terdapat 1.179 di antaranya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemberian sanksi berupa pemusnahan barang, pemblokiran akses kepabeanan, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha,” terang Pohan. Kegiatan ini menindaklanjuti penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen PKTN bersama Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Banten terkait pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan di bidang perdagangan. Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dan Banten.


Kepala Disperindag Kota Bekasi Tedi Hafni Tresnadi juga mengapresiasi perjanjian ini yang meliputi kerja sama dalam bidang pertukaran data dan informasi, pengawasan, penegakan hukum, pengamanan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. “Diharapkan kesepakatan ini akan memperkuat kerja sama antara Kemendag dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi pelaksanaan kewenangan pengawasan, khususnya barang impor melalui kawasan pabean,” pungkas Pohan.(RK)

 


RotasiKepri.com ( Gresik ) -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama melepas ekspor produk pertanian asal Provinsi Jawa Timur (Jatim) senilai 140 miliar. Pada pelepasan ekspor tersebut, turut hadir juga mendampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

 

Mentan menjelaskan bahwa secara nasional pada saat yang sama, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian telah melakukan  fasilitasi sertifikasi ekspor terhadap 81,3 ribu ton komoditas pertanian dengan nilai mencapai Rp. 1,264 triliun. Dengan kontribusi terbesar asal sub sektor perkebunan sebesar 78,9 persen dan diikuti masing-masing asal sub sektor Tanaman Pangan, Peternakan dan Hortikultura.

 

"Tetapi yang ditempat ini yakni di Teluk Lamong produk pertanian asal Provinsi Jawa Timur yang kita lepas senilai Rp 140,03 miliar  dengan total volume 5,4 ribu ton dan 757 batang ke dua belas negara tujuan sekaligus,"ujar Mentan Syahrul di Teluk Lamong, Jumat(12/3/21).

 

Mentan menambahkan produk pertanian yang diekspor antara lain berupa sarang burung walet, pakan ternak, premik, cicak kering, lipan kering, kelapa bulat, cacao powder, cacao butter, kopi biji dan cengkeh.

 

"Pelepasan ekspor hari ini cukup besar dan saya kira apa yang dilakukan Gubernur Jawa Timur kami bertiga dari pertanian, perdagangan maupun BUMN siap untuk terus mendukungnya,"tambahnya.

 

Selain itu, Mentan Syahrul mengatakan sesuai arahan  Presiden Jokowi, sinergi lintas Kementerian harus di tingkatkan sebagai langkah strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, ditengah tantangan Pandemi Covid-19.

 

"Menghadapi pandemi ini dengan berbagai dampak yang ada, maka kerja tidak bisa satu sektor saja, kita harus hand to hand. Hari ini kami datang untuk melepas ekspor. Bersama kita genjot pasar ekspor produk pertanian kita,"kata Mentan. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi  juga mengatakan menyampaikan rasa syukurnya atas pelepasan ekspor asal Provinsi Jatim yang cukup besar. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan pasar ekspor produk pertanian Indonesia, menjadi salah satu penggaet devisa negara.

 

"Selamat atas ekspor yang luar biasa. Kita bisa lihat kita penghasil, penjual , pengekspor kopi salah satu yang terbaik di dunia, dan kita juga ingin menjual barang barang prosfektif Indonesia seperti sarang walet untuk memastikan ekspor menjadi salah devisa negara,"

 

"Mudahan-mudahan kita bisa berevolusi dari negara penjual barang setengah, barang mentah menjadi barang jadi berindustri dengan industri teknologi tinggi. Semoga kedepan, Jawa Timur menjadi eksportir dari barang barang ekspor Indonesia,"ucap Lutfi.

 

Gubernur Jatim Khofifah mengatakan Kementerian Pertanian dibawah arahan Syahrul Yasin Limpo terus memberikan penguatan sektor pertanian di Provinsi Jatim. Kedepan, Jatim terus berupaya menghasilkan produk yang sudah diolah dan siap diolah untuk menjadi pasokan pasar internasional.

 ( RK )













sumber:pertanian.go.id


RotasiKepri.com ( Jakarta ) – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Kementerian Perdagangan akan fokus dalam meningkatkan perdagangan Indonesia. Di antaranya dengan menjamin stabilitas harga barang pokok, menjaga pasar Indonesia, menciptakan pelaku usaha berorientasi global, serta membuka pasar baru. Hal ini disampaikan Mendag pada Penutupan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang digelar secara hybrid pada hari ini, Jumat (5/3). 

Mendag menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perdagangan Indonesia. Di antaranya adalah stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional. “Untuk itu, Kemendag akan fokus pada suplai barang pokok dan penting untuk menjaga stabilitas harga. Kemendag juga akan memprediksi dan melakukan mitigas terhadap harga barang kebutuhan pokok,” kata Mendag. Mendag mengungkapkan, Indonesia memiliki pasar besar dan menjadi sasaran penetrasi pasar dari negara lain.

 Untuk itu, pasar Indonesia harus dijaga. ”Tujuannya, untuk meningkatkan produksi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan seluruh aspek di perdagangan dapat menjaga pasar Indonesia,” terangnya. Mendag melanjutkan, Kemendag juga akan mendorong pertumbuhan pelaku usaha. Indonesia memikili pasar penting, yaitu pertama Indonesia Islamic Fashion. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar muslim. 

Untuk itu, Kemendag akan menjaga dengan memperkuat tata kelola agar nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Kedua, yaitu pengembangan industri halal Indonesia. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta agar dapat berjalan.

 “Masyarakat Indonesia memiliki peluang besar dalam menjaga pasar Indonesia. Tugas Kemendag adalah membantu memastikan pasar berjalan dan memastikan pelaku usaha Indonesia menjadi tuan rumah dan pemenang di tingkat regional, bahkan global,” ujar Mendag. Mendag meminta perwakilan perdagangan luar negeri untuk membuka pasar negara tujuan ekspor lebih dalam. Di antaranya dengan memastikan agar negara tujuan eskpor mengenal produk Indonesia dan dengan berkomunikasi dengan pasar tujuan ekspor.

“Indonesia memiliki produk berkualitas ekspor. Untuk itu, kita harus dapat melihat pasar nontradisional sebagai peluang. Diharapkan kita dapat memetik hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional,” ujar Mendag. Menutup Raker, Mendag menekankan agar seluruh jajaran Kemendag dapat bekerja dengan menyusun perencanaan yang matang, melakukan eksekusi kebijakan, serta mereviu kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan yang ingin diraih akan dapat tercapai.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Suhanto menyampaikan, Kemendag telah menyusun rumusan Raker untuk menjabarkan arahan Presiden dalam program/kegiatan tahun 2021 dan 2022. Rumusan tersebut merupakan masukan dari para narasumber dan dari diskusi panel. Terdapat dua rumusan Raker yang dihasilkan. Pertama, rumusan perdagangan dalam negeri, yaitu menjamin dan menyediakan pasokan dan stabilisasi harga; menciptakan peluang kerja; menciptakan perdagangan digital yang adil dan bermanfaat; mendorong perkembangan dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); memberikan perlindungan bagi UMKM terhadap harga predator (predatory pricing) di platform niaga elektronik (e-commerce); serta mengembangkan pasar produk nasional Indonesia. 

Kedua, rumusan peningkatan ekspor nonmigas, yaitu mendorong peningkatan ekspor nonmigas ke pasar utama dan pasar potensial tahun 2021, meningkatkan fasilitasi perdagangan luar negeri, meningkatkan implementasi perjanjian perdagangan dan pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA) Center, serta meningkatkan peran pemerintah daerah. 

“Diharapkan rumusan Raker ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2021 dan melengkapi deliverable yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, sebagai perencanaan program kerja tahun 2022 serta acuan bagi seluruh Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan. Pelaksanaan rumusan Raker tersebut tentunya dapat lebih optimal dengan didukung oleh implementasi pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) di lingkungan Kementerian Perdagangan,” tutup Suhanto.  ( RK )






sumber: kemendag.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.