Articles by "Kemdikbud"

Tampilkan postingan dengan label Kemdikbud. Tampilkan semua postingan


Jakarta,RotasiKepri.com -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali akan melakukan pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2. Pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2 secara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara virtual, pada Selasa (13/04) dengan dihadiri para calon Guru Penggerak di masing-masing Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).

 

Dalam sambutannya, Mendikbud mengatakan bahwa terobosan dari Merdeka Belajar akan terus dihadirkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendikbud akan mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem pendidikan Indonesia.

 

“Salah satu pilar tersebut adalah kepemimpinan guru. Terobosan Merdeka Belajar Episode Kelima: Guru Penggerak yang kami luncurkan tahun lalu, merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran,” kata Mendikbud.

 

Mendikbud juga menambahkan bahwa melalui program pendidikan ini, akan terlahir Guru-Guru Penggerak yang mampu menciptakan pembelajaran dengan berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan ke arah kemajuan. “Saya sangat berbahagia, betapa calon-calon Guru Penggerak angkatan pertama, termasuk para instruktur, fasilitator, dan pengajar praktiknya sudah menunjukkan kemajuan yang kita cita-citakan bersama”, lanjut Mendikbud.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan sebelumnya sudah ada 2.460 calon guru penggerak (CGP) dan 507 pengajar praktik (PP) yang sudah mengikuti Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1.

 

“Jika melihat, mendengar, dan merasakan cerita-cerita dari CGP atau PP yang sudah saya temui baik di Kota Sorong, Kota Malang, Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara maupun yang melalui laporan Tim PGP, terdapat nyala baru dalam jiwa Bapak/Ibu Guru. Ada sebuah tujuan dan harapan baru yaitu memerdekakan siswa dan rekan guru lainnya”, ujar Iwan.

 

Menambahkan hal tersebut, Iwan juga mengatakan bahwa yang paling mengesankan dari semuanya adalah terlihat sebuah perubahan pola pikir para guru. “Budaya refleksi, mencari solusi dengan berkolaborasi, semangat egaliter, dan rasa kekeluargaan yang erat sangat terlihat dan tampak jelas,” tutur Iwan.

 

Harapan Iwan melalui Program Guru Penggerak, yaitu program ini dapat menghasilkan guru yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Memiliki sebuah profil pelajar sebagai tujuan pendidikan Indonesia yaitu Profil Pelajar Pancasila. “Murid-murid Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Guru harus menumbuhkan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”, tegas Iwan.

 

Program Guru Penggerak ini juga diharapkan mampu menghasilkan guru yang dapat mengajar dengan kreatif, bisa menjadi pelatih (coach)/mentor, dan menjadi teman belajar rekan sejawatnya. Selain itu, guru penggerak juga harus bersedia membagikan ilmu dan praktik yang dimiliki untuk mengembangkan guru lain karena Guru Penggerak percaya bahwa perubahan perlu dilakukan bersama-sama sehingga seluruh ekosistem pendidikan berdaya.

 

“Melalui Program Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan guru yang tidak hanya mengembangkan diri sendiri secara aktif, namun juga menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan”, tegas Dirjen GTK.

 

Sementara itu, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Direktur PPP GTK), Praptono menjelaskan bahwa peserta yang akan mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 2 terdiri dari 232 fasilitator dari 971 pendaftar, pengajar praktik sebanyak 576 peserta dari 9.356 pendaftar, dan calon guru penggerak sebanyak 2.800 peserta dinyatakan lulus dari 17.091 pendaftar.

 

“Pada angkatan 1 calon guru penggerak sebanyak 340 tidak mempunyai pengajar praktik, sehingga telah disiapkan bergabung pada PGP angkatan 2”, jelas Praptono.

 

Selain Dirjen GTK, turut hadir mendapingi Mendikbud  yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani; Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Yaswardi; Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Santi Ambarrukmi, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Praptono, pimpinan PPPPTK, serta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.(RK)

  

 

RotasiKepri.com,Tangerang Selatan -- Dalam meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung terciptanya model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan tuntutan abad 21 dan revolusi industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) kembali meluncurkan Program Pembelajaran Berbasis TIK atau (PembaTIK) pada tahun 2021. Melalui tema yang diusung tahun ini, yaitu “Berbagi dan Berkolaborasi Belajar Bersama di Portal Rumah Belajar”, PembaTIK tahun 2021 menargetkan 75 ribu guru pendaftar setelah tahun sebelumnya sukses diikuti oleh 70 ribu peserta.

 

Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, mengajak guru di seluruh Indonesia mengikuti PembaTIK 2021 guna menghadapi dinamika perubahan lingkungan pendidikan di era digital. “Mari kita berpartisipasi dan memeriahkan program PembaTIK tahun 2021, menuju Indonesia Maju. Mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menjadi pendidik dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat,” dikatakan Mendikbud saat membuka program PembaTIK tahun 2021 secara virtual di Tangerang Selatan, pada Kamis (15/04).

 

Program PembaTIK, menurut Mendikbud merupakan jawaban untuk tantangan global masa depan yang akan dihadapi bangsa Indonesia dengan mencetak calon-calon pemimpin masa depan dengan profil Pelajar Pancasila.  “Guru yang memiliki kemauan untuk memaksimalkan potensi diri dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan salah satu kriteria yang terpenting guru penggerak yang akan menjadi garda terdepan memajukan pendidikan di Indonesia,” ungkap Mendikbud.

 

Melalui program PembaTIK, lanjut Mendikbud, guru-guru dapat menyinergikan seluruh kebijakan Kemendikbud Merdeka Belajar seperti Guru Penggerak, digitalisasi sekolah dan juga bantuan kuota data internet. “Digitalisasi sekolah sebagai salah satu prioritas dari merdeka belajar melalui pengembangan platform pendidikan nasional berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur kelas atau sekolah masa depan,” ujar Mendikbud.

 

Pandemi  Covid 19 membuktikan betapa besarnya peran teknologi dalam memastikan para peserta didik tetap mendapatkan pendidikan pembelajaran saat pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, lanjut Mendikbud, kita harus siap menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas yang mengharuskan sekolah menyediakan layanan pendidikan secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

 

Pemerintah menyadari pentingnya peningkatan literasi digital sehingga fasilitas dan infrastruktur teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan strategis. “Oleh karena itu kami terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru-guru di Indonesia tentang pemanfaatan teknologi dengan menyelenggarakan peningkatan kompetensi TIK atau PembaTIK,” ungkap Mendikbud.

 

Para guru yang menjadi peserta program pembaTIK diharapkan dapat meningkat kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi TIK guru dari UNESCO. Program ini akan berlangsung selama delapan bulan sejak April hingga November 2021 dan dikembangkan menjadi empat level kompetensi yaitu literasi TIK, implementasi TIK, kreasi TIK, serta level terakhir yaitu berbagi dan berkolaborasi.

 

“Dengan level ini para guru akan menghasilkan karya terbaik berupa materi pembelajaran dalam memanfaatkan TIK,” kata Mendikbud.

 

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, juga mengatakan dengan mengikuti keluaran dari program PembaTIK 2021 adalah akan terlatihnya guru-guru di Indonesia dalam pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran, terutama rumah belajar. Untuk itu, bagi peserta terbaik akan dipilih menjadi Sahabat Rumah Belajar dan akan mengikuti seleksi Duta Rumah Belajar mewakili provinsi di seluruh Indonesia.

 

Selama empat tahun perjalanan tepatnya sejak tahun 2017, PembaTIK telah memberikan bimbingan TIK kepada 106.322 guru dan melahirkan 145 Duta Rumah Belajar di 34 provinsi. “Duta Rumah Belajar akan menjadi mitra terdepan Pusdatin Kemendikbud untuk menyosialisasikan serta pengimbasan dalam pemanfaatan TIK khususnya portal Rumah Belajar dalam pembelajaran,” ujar Ainun.

 

Senada dengan itu, Plt. Pusdatin Kemendikbud, M. Hasan Chabibie, berharap program PembaTIK dapat mengakselerasi inovasi teknologi pembelajaran yang lebih efektif untuk diestafetkan kepada guru-guru agar kualitasnya semakin baik yang berdampak pada peningkatan mutu dan daya saing peserta didik.

 

“Selamat mengikuti program PembaTIK tahun 2021. Semoga ikhtiar kita untuk menjaga nyala api belajar peserta didik dapat terwujud dengan hadirnya berbagai inovasi pembelajaran yang menyenangkan oleh guru-guru Indonesia,” kata Hasan.

 

Ajakan lain juga datang dari Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah. Rohidin mengajak seluruh guru khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu untuk mendaftar PembaTIK 2021. “Kami mengajak untuk seluruh guru di Provinsi Bengkulu untuk mengikuti proses Pembelajaran Berbasis TIK, karena ketika gurunya hebat, maka masa depan putra-putri daerah juga akan hebat. Mari kita dukung bersama dan sukseskan bersama,” ajak Rohidin.

 

Menurutnya, program PembaTIK 2021 merupakan sinergitas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru.

 

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan program PembaTIK 2021 dapat meningkatkan kemampuan guru khususnya di bidang TIK. “PembaTIK dapat menciptakan ekosistem pendidikan di sekolah yang lebih baik. Untuk itu kami mengajak seluruh guru di Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti PEMBATIK 2021. Hebat gurunya hebat masa dapan putra-putri daerahnya,” ujarnya.

 

Sebagai informasi tambahan, peserta yang dapat mengikuti program PembaTIK adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari semua jenjang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) PNS yang bersangkutan. Selanjutnya, guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan. Kemudian, guru honorer di instansi pendidikan pemerintah atau swasta dari semua jenjang yang dibuktikan dengan keputusan dari lembaga yang bersangkutan serta mengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya.

 

Pada kesempatan ini, diumumkan juga pemenang lomba sosialisasi program PembaTIK 2021 melalui media sosial. Untuk juara kategori lomba konten video instagram diraih oleh Ana Riskasari dari SD Islam Al Azhar 38 Bantul, Yogyakarta, dan Valerian Ezra Vyanza dari SMK Telkom Banjarbaru.

 

Selanjutnya kategori lomba foto dengan twibbon di instagram diraih oleh Singgih Nur Pramusinta dari SD Islam Al Azhar 12 Semarang dan Nur Fajrina Rachmawati dari SMPN 2 Gunung Sindur. Sementara itu, juara lomba kategori foto dengan twibbon di twitter diraih oleh Eka Istih Hariyani dan foto dengan twibbon di facebook diraih oleh Ratna Dewi.(RK)

 


Jakarta,RotasiKepri.com -- Sudah satu tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada pengumuman Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3) menjelaskan bahwa prinsip yang menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang dan hak anak.

 

Mendikbud menyampaikan terima kasih kepada warga satuan pendidikan yang terus bahu membahu memastikan prinsip tersebut dijunjung di tengah begitu banyaknya tantangan. “Salah satu tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan guru mereka. Manfaat pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh,” terang Nadiem.

 

Untuk diketahui, Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah. UNICEF menyebut bahwa anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal dan dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang paling termarjinalisasi.

 

“85% negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Berdasarkan kajian UNICEF, pemimpin dunia diimbau agar berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah yang masih tutup dapat dibuka kembali,” ungkap Mendikbud.

 

Sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut antara lain  (1) SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat hanya untuk zona hijau; (2) SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau dan kuning; serta (3) penyesuaian SKB Empat Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah, tanpa melihat zonasi.

 

SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan Selasa (30/3) menyatakan bahwa setelah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

 

Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.

 

Mendukung diterbitkannya SKB Empat Menteri, Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, “Pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan sudah banyak dampak negatifnya. Antara lain, kesenjangan hasil belajar, banyak anak-anak yang mulai putus sekolah, dimana mereka bekerja atau menikah di usia dini”.

 

Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mendukung untuk segera dilaksanakan PTM terbatas. Dede Yusuf mengatakan, “proses belajar mengajar secara tatap muka menjadi penting untuk menghindari learning loss. Kondisi ketika anak-anak kita akhirnya lebih banyak bermain online, tidur di rumah atau hanya mendengarkan guru tanpa memperhatikan harus kita hadapi dan harus kita ubah”.

 

The World Bank melansir, penutupan sekolah di seluruh dunia diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar paling tidak US$10 triliun. World Health Organization juga menyatakan bahwa penutupan sekolah memiliki dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan perekonomian secara keseluruhan.

 

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Ki Saur Panjaitan, mengakui tujuan pendidikan akan sulit dicapai jika pembelajaran tatap muka tidak segera dilakukan. “Kita khawatir sekali akan kehilangan satu generasi. Pembelajaran tatap muka terbatas sebaiknya bisa kita jalankan dengan mengedepankan protokol kesehatan,” pesannya.(RK)





sumber:kemdikbud.go.id

ket foto :Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril


RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai keberadaan calo dan uang pelicin untuk mempermudah kelulusan seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kemendikbud menegaskan bahwa praktik tersebut melanggar hukum dan bukan merupakan tindakan terpuji di tengah upaya pemerintah melaksanakan tata kelola seleksi dengan jujur dan transparan.


“Saya merasa prihatin dengan peredaran informasi calo dan uang pelicin yang meresahkan guru honorer ini. Saya mewakili Kemendikbud mengimbau khususnya kepada para guru calon peserta seleksi PPPK agar tidak terbujuk modus-modus penipuan semacam ini yang justru akan merugikan calon peserta sendiri,” demikian ditegaskan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril pada Minggu (14/03).

Seperti ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, PPPK memang tetap harus melalui proses seleksi berdasarkan amanah undang-undang dan demi menjaga kualitas guru. Akan tetapi bagi para guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, diminta untuk tidak berkecil hati karena para guru diberikan kesempatan hingga tiga kali mengikuti tes PPPK.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud juga telah memperkenalkan Program Guru Belajar dan Berbagi – Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional para peserta dengan mengedepankan konsep ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Seri Belajar Mandiri ini dapat diakses secara daring dan bebas biaya melalui laman http://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id 


“Kami mengimbau para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru untuk dapat memanfaatkan program pembelajaran yang ada di Seri Belajar Mandiri sebagai usaha penguatan kapasitas pribadi sebelum mengikuti tes seleksi ASN PPPK. Mari kita semua membuktikan integritas diri melalui seleksi yang adil, bersih, dan demokratis,” tutup Iwan Syahril.

Terkait keberadaan praktik calo seleksi ASN PPPK ini, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginvestigasi lebih lanjut dan menindak oknum yang terbukti melakukan. Kepada masyarakat yang mengetahui informasi tentang praktik calo ini juga dapat menyampaikan laporan melalui Layanan Informasi dan Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses pada laman resmi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud, yakni ult.kemdikbud.go.id atau http://kemdikbud.go.id ( RK )









sumber:kemdikbud.go.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.