ROTASIKEPRI.COM

Rotasikepri.com,Batam - Aktivitas pemotongan lahan atau cut and fill bukit kembali ditemukan di Kota Batam. 

Kali ini lokasinya di kawasan Tembesi, Kecamatan Sagulung, tepatnya di belakang Markas Brimob.

Berdasarkan dokumentasi foto yang diambil pada 05 Oktober 2026 pukul 13:29 - 13:30 WIB dengan Timemark Verified 100% akurat, terlihat aktivitas alat berat yang masif.

Sebuah bukit dengan ketinggian puluhan meter telah terkikis dan membentuk tebing terjal berwarna putih kecoklatan.

Di lokasi, terlihat satu unit dump truck tanpa bak berwarna putih sedang melintas di area galian, serta satu unit ekskavator berwarna kuning di atas puncak bukit yang tengah melakukan pengerukan. Lahan di sekitarnya tampak gundul dan berserakan material tanah.

Lokasi aktivitas ini tercatat di Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29472. Area tersebut diketahui berdekatan dengan pemukiman dan berada tidak jauh dari Mako Brimob Polda Kepri.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti siapa penanggung jawab kegiatan dan peruntukan lahan tersebut.

Warga sekitar mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut karena menimbulkan debu, kebisingan, dan potensi longsor serta kerusakan lingkungan.

Konteks ini menjadi penting, mengingat sebelumnya Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menegaskan sikapnya terhadap aktivitas cut and fill liar.

Dalam surat resmi Nomor: B- 295 /A1.1/HM.02/01/2026 tertanggal 19 Januari 2026 yang ditandatangani Kepala Biro Umum BP Batam, M. Taofan, sebagai tanggapan atas pemberitaan Rotasikepri.com berjudul "Lahan BP Batam Diduga Dikuasai Mafia Proyek" terkait aktivitas cut and fill di Kawasan tersebut, BP Batam secara tegas menyatakan:

"BP Batam tidak mengeluarkan izin atas aktivitas tersebut."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas pematangan atau pemotongan lahan di atas lahan yang dikelola BP Batam wajib mengantongi izin resmi.

Apakah aktivitas di belakang Mako Brimob Tembesi ini telah mengantongi izin cut and fill dari BP Batam dan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam?

Tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BP Batam, DPM-PTSP, DLH Kota Batam, serta pihak pengelola Mako Brimob terkait aktivitas tersebut.

Prinsip pemberitaan ini tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.

Publik menduga pekerjaan tersebut para mafia yg sudah lama beroperasi dilokasi terset.( Tim )

Redaksi: Sihol M Sidebang

Rotasikepri.com, Batam-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konektivitas yang terus menguat semakin mempertegas posisi Batam sebagai daerah yang diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional.

Hal itu disampaikan Amsakar saat menghadiri Silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama LPM, RW, RT, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Sagulung di Gedung Serbaguna Plaza Kecamatan Sagulung, Sabtu (3/10/2026) malam.

Menurut Amsakar, silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat bukan sekadar menjadi ajang bertemu dan bertukar informasi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menyatukan persepsi, serta membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Esensi dari silaturahmi adalah bagaimana kita terus memperkuat hubungan, membangun komunikasi dan kebersamaan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Batam,” ujar Amsakar.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan ekonomi Batam. Ia menyebut realisasi investasi Batam pada Semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp40 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan dunia usaha terhadap Batam sebagai kawasan investasi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Batam pada Semester I 2026 juga tercatat mencapai 7,28 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang berada di level 6,76 persen.

“Angka-angka makro ekonomi kita hari ini menunjukkan geliat yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 7,28 persen dan investasi terus bergerak. Ini menunjukkan bahwa Batam memiliki fondasi ekonomi yang semakin kuat,” katanya.

Amsakar mengatakan perkembangan tersebut turut mendorong perhatian terhadap Batam hingga ke tingkat internasional. Salah satunya terlihat dari masuknya investasi di sektor teknologi dan infrastruktur digital.

Ia mencontohkan rencana pembangunan kampus Nvidia DSX AI Factory di Batam yang dikembangkan Firmus Technologies, perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan asal Australia, melalui kemitraan strategis dengan Nvidia dan DayOne. Proyek tersebut direncanakan memiliki kapasitas 360 megawatt dengan target operasional pada kuartal I 2027.

“Batam sekarang sudah tidak lagi hanya diperbincangkan di level nasional, tetapi sudah menjadi perhatian dunia internasional. Kita bisa melihat bagaimana investasi di bidang AI dan pusat data mulai masuk ke Batam. Ini menunjukkan bahwa Batam memiliki posisi yang semakin strategis,” ungkapnya.

Selain investasi di sektor teknologi, Amsakar menyoroti penguatan konektivitas Batam. Berdasarkan catatan UN Trade and Development (UNCTAD), Batam masuk dalam 10 pelabuhan dengan pertumbuhan Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) tertinggi di dunia pada kuartal II 2026. Batam tercatat berada di peringkat keenam.

Menurut Amsakar, capaian tersebut menunjukkan bahwa posisi strategis Batam di jalur perdagangan internasional semakin diperkuat oleh perkembangan infrastruktur dan konektivitas.

“Semua ini menunjukkan bahwa Batam sedang bergerak. Investasi tumbuh, ekonomi tumbuh, konektivitas semakin kuat, dan perhatian dunia terhadap Batam semakin besar,” ujarnya.

Meski demikian, Amsakar menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai angka. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembukaan lapangan kerja, perkembangan usaha masyarakat, peningkatan pelayanan publik, maupun pembangunan infrastruktur.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menjaga suasana Batam tetap kondusif serta memperkuat kolaborasi.

Amsakar menegaskan, pembangunan Batam merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi.

"Batam ini milik kita bersama. Pemerintah bekerja, masyarakat juga ikut bergerak. Kalau energi kebersamaan ini terus kita rawat, insyaallah berbagai kompleksitas persoalan yang ada dapat kita hadapi bersama dan Batam akan semakin maju,” tutupnya. (Red*)

Rotasikepri.com, Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Kantor Penghubung Jakarta kembali menghadirkan kegiatan Coaching Clinic Perizinan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam bertajuk “BP Batam Terus Menyapa”, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, tersebut diikuti lebih dari 100 pelaku usaha dari Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha di Batam, yang dibuka langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.

Dalam sambutannya, Ariastuty menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya.

“Ini merupakan tahun ketiga Coaching Clinic dilaksanakan. Kami ingin Kantor Penghubung Jakarta tidak hanya menjadi representasi BP Batam, tetapi juga menjadi fasilitator yang aktif bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Coaching Clinic masih menjadi program andalan dan merupakan bagian dari upaya BP Batam, khususnya Kantor Penghubung Jakarta, untuk mendekatkan layanan kepada pelaku usaha.

Upaya-upaya ini terus didorong untuk mendukung implementasi peraturan-peraturan kemudahan berinvestasi yang telah diamanatkan pemerintah pusat kepada BP Batam, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2025 yang memperkuat kewenangan BP Batam dalam penyelenggaraan perizinan terpadu dan pengelolaan KPBPB Batam.

Pada kesempatan ini pula, Ariastuty menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang telah menyentuh angka 7,28 persen pada Semester 1 Tahun 2026 dan realisasi investasi sebesar 38,97 triliun pada Semester 1 Tahun 2026 yang telah dihitung menggunakan dengan metode Bottom Up.

“Hal ini menunjukkan bahwa Batam memiliki rekam jejak resiliensi ekonomi sebagai modal besar bagi kemajuan perekonomian regional maupun nasional” jelas Ariastuty.

Ia kemudian melanjutkan, total permohonan perizinan yang tercatat dalam OSS BP Batam periode 1 s.d. 20 September 2026 sejumlah 1.182 permohonan, yang terdiri dari Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Persetujuan Lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang jelas dan memahami berbagai ketentuan terbaru melalui pendampingan langsung, sehingga proses perizinan maupun kegiatan usaha di Batam dapat berjalan lebih mudah, efektif, dan memberikan kepastian,” ujar Ariastuty.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Purwo Wiyatmanto, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Rully Syah Rizal, serta Kepala Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Khusus Lainnya Fadli Rahman Kinasih.

Sejumlah materi yang dibahas mencakup perkembangan regulasi terkait lalu lintas barang, implementasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, serta ketentuan mengenai keluar-masuk barang di KPBPB Batam.

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi one-on-one coaching dan konsultasi, yang memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menyampaikan secara langsung berbagai kendala serta memperoleh penjelasan terkait perizinan dan kegiatan usaha di KPBPB Batam. (Red)

Rotasikepri.com, ‎Batam – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan Perwira Tinggi Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pembinaan karier serta pemenuhan kebutuhan organisasi.

‎Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026 tentang pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

‎Berdasarkan Surat Telegram tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Sementara itu, Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., yang sebelumnya menjabat sebagai Teknisi Jibom Utama Tk. I Korbrimob Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kepri.

‎Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi Polri sebagai implementasi _tour of duty dan tour of area_, sekaligus bagian dari pembinaan karier personel dan pemenuhan kebutuhan organisasi.

‎“Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi. Setiap amanah jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme,” ujar Kabid Humas.

‎Polda Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Irjen Pol. Asep Safrudin selama memimpin Polda Kepri.

‎“Atas nama keluarga besar Polda Kepri, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi Irjen Pol. Asep Safrudin selama memimpin Polda Kepri. Selamat menjalankan amanah sebagai Kabareskrim Polri. Kepada Irjen Pol. Suhendri, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan amanah sebagai Kapolda Kepri,” tutur Kabid Humas.

‎Pergantian pimpinan tersebut merupakan bagian dari kesinambungan organisasi. Polda Kepri memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Riau.(Red*)

 Rotasikepri.com - BP Batam Kian di Sorot Proyek PT Sri Indah Diduga Kebal Hukum ,Berdiri Diatas Tanah Milik Negara ,BP Batam di Minta Segera Bertindak Tegas

Kakanwil Ditjenpas Kepri Sidak , Publik Tunggu Pembenahan Nyata Bukan Sekadar Seremoni

LPPH Riau Audiensi ke LAM Riau, Minta Tunjuk Ajar dan Siap Bersinergi Kawal Persoalan Riau. 

Presiden Prabowo Subianto Resmi Melantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara Untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

Batam//Diduga "Proyek PT Sri Indah Kebal Hukum ,Mengusai Tanah Milik Negara ,BP Batam Kian di Sorot

Redaksi

02 ,Oktober , 2026

👁️ Pandangan publik Batam mulai bobrok akibat alamnya dirusak.

 Pembangunan yang Dikaitkan dengan PT Sri Indah di kawasan Perbukitan Teluk Mata Ikan, Simpang Petai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, semakin Menyita Perhatian Publik.

 Proyek yang Disebut telah Diawali dengan kegiatan Cut and Fill sejak awal Januari 2026 itu Memunculkan Pertanyaan Besar Mengenai Legalitas, Pengawasan, dan ketegasan Pemerintah dalam Menjaga Aset Negara serta lingkungan Pesisir Batam.

Sorotan Publik Menguat setelah Beredar informasi bahwa BP Batam melalui surat yang Ditandatangani Kepala Biro Hukum BP Batam, M. Taofan, pada 19 Januari 2026, Menyatakan tidak Pernah Menerbitkan izin Atas Aktivitas Pembangunan yang Dikaitkan Dengan PT Sri Indah di lokasi tersebut.

Jika informasi Tersebut Benar, Maka muncul Pertanyaan yang Hingga kini Belum Terjawab: Mengapa Aktivitas Pembangunan Masih Terus Berlangsung dan siapa yang Memberikan peluang Bagi Proyek tersebut untuk Tetap Berjalan?

Pantauan di lapangan Menunjukkan Aktivitas Alat Berat dan kendaraan Proyek Disebut masih keluar masuk kawasan Perbukitan Pesisir. 

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga karena Area yang Dikerjakan Berada di wilayah yang selama ini Dikenal memiliki fungsi ekologis Penting sebagai kawasan Penyangga lingkungan Pesisir.

Warga menilai Pengerukan Bukit dan Aktivitas Cut and Fill dalam skala besar berpotensi mengubah bentang alam secara Permanen.

 Risiko longsor, banjir, sedimentasi Pesisir, kerusakan vegetasi, hingga ancaman terhadap keselamatan Masyarakat sekitar menjadi kekhawatiran yang terus disuarakan.

Masyarakat mempertanyakan kemungkinan kerugian negara apabila aktivitas tersebut benar terjadi di atas lahan yang merupakan Aset Negara tanpa izin yang sah.

 Menurut sejumlah warga, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut Pembangunan, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum dan kewibawaan Pemerintah dalam menjaga Aset Publik.

Secara Hukum, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang setiap orang melakukan Perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup. 

Selain itu, setiap kegiatan Usaha yang Berdampak Terhadap lingkungan wajib memenuhi ketentuan Perizinan dan Persetujuan lingkungan sesuai Regulasi yang berlaku.

Publik kini menanti langkah nyata BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup, serta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Pemeriksaan terbuka dan menyeluruh.

 Sebab apabila benar tidak terdapat izin sebagaimana informasi yang beredar, namun Aktivitas tetap berjalan tanpa hambatan, maka kondisi tersebut berpotensi memunculkan Persepsi negatif bahwa Pengawasan terhadap Pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup di Batam sedang tidak berjalan efektif.

"Jangan sampai Masyarakat melihat seolah-olah ada Proyek yang kebal terhadap Aturan Hukum. 

Jika memang Tidak ada izin, Hentikan dan Tindak sesuai Hukum. Jika ada izin, buka secara transparan kepada Publik," ujar seorang warga yang meminta identitasnya Dirahasiakan.

Kasus ini kini menjadi ujian bagi BP Batam dan instansi terkait. Publik menunggu Apakah Negara benar-benar hadir menjaga Asetnya, Melindungi lingkungan Pesisir, dan Menegakkan aturan Tanpa Pandang Bulu, atau justru membiarkan berbagai Pertanyaan Tersebut Terus Menggantung Tanpa jawaban yang jelas.( Tim )

Rotasikepri.com, Batam - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, bapak M. Pithra Jaya Saragih dalam rangka melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi lapangan serta pelaksanaan pelayanan di Rutan Batam, Rabu (30/9).

Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Bambang Febriansyah, beserta jajaran. Dalam kunjungannya, Kakanwil Ditjenpas Kepri meninjau sejumlah area dan fasilitas Rutan Batam untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas serta memastikan seluruh pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat berjalan dengan baik. Peninjauan dilakukan pada beberapa titik layanan dan area kerja, termasuk dapur sehat, blok hunian, fasilitas pembinaan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain meninjau kondisi fisik dan pelayanan,

Kakanwil Ditjenpas Kepri juga berinteraksi langsung dengan warga binaan untuk mendengarkan kondisi serta melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan dan program pembinaan yang diberikan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh layanan dan pembinaan berjalan dengan baik, optimal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Rutan Batam, Bambang Febriansyah, menyampaikan bahwa Rutan Batam terus berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal, transparan, dan sesuai standar kepada warga binaan maupun masyarakat.

“Kami terus berupaya memastikan seluruh pelayanan berjalan secara optimal, sesuai SOP, serta mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Arahan dan masukan dari pimpinan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Rutan Batam,” ujar Karutan.

Melalui kunjungan dan peninjauan langsung tersebut, Rutan Batam berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan seluruh tugas dan fungsi pemasyarakatan terlaksana secara profesional.(Red*)