ROTASIKEPRI.COM

Batam, Rotasikepri.com - Fenomena pemasangan baliho, reklame, Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah yang terpasang di sejumlah tempat dimana belum memasuki tahapan pemilu menjadi salah satu pembahasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kepulauan Riau (Kepri) bersama para awak media saat menggelar konsolidasi media yang berlangsung pada Senin (22/7/24) siang, bertempat di Angkringan Tepi Danau, Bengkong, Batam.

Selain dalam rangka penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, pembahasan yang dihadiri sejumlah awak media tersebut, terkait banyaknya baliho, reklame Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah yang sudah terpasang baik di lokasi yang resmi dan turut membayar pajak reklame ataupun di lokasi yang tidak resmi, padahal belum memasuki tahapan kampanye.

Seperti misalnya di lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pohon-pohon tepi jalan. Hingga di tepi jalan baik jalan utama maupun di lokasi perumahan.

Lantas bagaimana aturannya? Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri, Zulhadril Putra mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan penertiban baliho atau reklame Balon Kepala Daerah tersebut. Hal ini dikarenakan belum memasuki ke tahapan kampanye.

"Sebenarnya Bawaslu diatur oleh Undang-Undang (UU). Tidak boleh melebihi UU," kata Zulhadril.

Ia menegaskan dalam hal ini penertiban baliho spanduk dan lain-lain masih masuk dalam ranah Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Biasanya, lanjut dia, diatur dalam Perwako ataupun Perda.

"Di dalam Perda masing-masing itu ada ketertiban dan ketentuan umum. Misalnya keindahan tata kota, kebersihan kota dan keamanan. Kadang masih ada baliho di tengah-tengah menutupi pengendara yang mengakibatkan kecelakaan," kata Zulhadril.

Dalam hal ini, Bawaslu Kepri juga mengimbau kepada Pemko Batam khususnya dalam hal untuk penertiban ini ranahnya di Pemerintah Kota/Kabupaten.

"Saat ini kita belum ada kampanye, jadi belum ada APK. Tapi itu bagian dari sosialisasi calon kandidat yang akan maju. Mungkin dalam hal ini tergantung kepentingan kandidat bisa aja untuk popularitas dia, sosialisasinya kepada masyarakat," katanya.

Ia menilai baliho dan reklame atau baliho ini digunakan sebagai sarana yang dimanfaatkan Bacalon untuk meningkatkan popularitasnya. Selain itu ada juga dengan kegiatan.

"Itu tergantung strategi yg dilakukan oleh masing-masimg Bacalon. Atau mungkin dia punya komunitas, yaitu cara nya sendiri. Bawaslu tidak masuk ranah situ," katanya. (Red)

Batam, Rotasikepri.com - Marak nya bisnis bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara ilegal di Kota Batam dapat menimbulkan kerugian negara maupun masyarakat. Para pelaku biasa menggunakan berbagai modus agar terhindar dari pantauan penegak hukum.

Diketahui, pada bulan lalu Polda Kepri berhasil mengamankan tersangka kasus penyalahgunaan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal, pada Rabu (12/6/2024).

Dari tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 420 liter BBM Biosolar. Dengan modus menggunakan surat rekomendasi untuk membeli solar di SPBU.

Modus seperti ini sering dipakai para pelaku mafia migas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, berbeda dengan mafia migas sekaligus pemilik gudang penimbunan solar yang terletak di Kecamatan Sagulung.

Diduga pelaku berinisial DS melangsir atau membeli solar dari Kapal, lalu ditimbun ke gudang miliknya.

Hal ini diketahui, saat pewarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada kegiatan pelangsir solar di Kelurahan Tanjung Uma. Kecamatan Lubuk Baja. Sabtu, (21/7).

Setelah mendapatkan informasi tersebut, pewarta segera ke lokasi dan benar adanya kegiatan tersebut. Lalu pewarta mencoba mengikuti mobil pickup putih yang membawa beberapa drum yang diduga berisi solar, hingga sampai ke Kecamatan Sagulung.

Kemudian sesampainya disana, ternyata ada sebuah gudang sebagai tempat penimbunan solar. Selanjutnya pewarta mencoba mengkonfirmasi secara langsung kepada para pekerja kegiatan tersebut. Ia mengatakan bahwa gudang itu milik seseorang pria berinisial DS.

Dalam kasus ini, diminta kepada pihak penegak hukum Polda Kepri maupun Polresta Barelang serta Polsek Sagulung untuk menindak para pelaku mafia migas dan menyegel gudang yang merupakan tempat penimbunan solar tersebut. Sesuai Pasal 55 Undang Undang nomor 22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun penjara dan denda Rp 60 M. (Red)

Batam, Rotasikepri.com - Dalam rangka anti judi online, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Negeri Batam menggelar Adyaksa Kepri Cup Futsal Tournament 2024 bertempat di Spot Hall Tumenggung Abdul Jamal, Kelurahan Muka Kuning. Kecamatan Sei Beduk. Kota Batam. Jumat, (12/7).

Kegiatan yang diikuti oleh pelajar SMA sederajat tersebut di buka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Teguh Subroto.

Dalam sambutannya, Kajati Kepri Teguh Subroto menyampaikan di era digital ini, kemudahan akses informasi membuka jalan bagi berbagai hal positif, termasuk edukasi dan hiburan. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membuka celah bagi aktivitas berbahaya seperti judi online, yang bagaikan racun manis yang menjerat generasi muda.

 

"Kegiatan ini merupakan instruksi Kepala Kejaksaan Agung untuk memberantas judi online melalui olahraga," ujar Kejati.

Oleh sebab itu, katanya melanjutkan, kita realisasikan kepada generasi muda, anak-anak sekolah setingkat SMA untuk memulai aksi anti judi online,” kata Teguh Subroto.

Selain itu, tak kalah penting Teguh menyampaikan ada program dari Kejaksaan Tinggi Kepri yakni peningkatan kesadaran masyarakat melalui penerangan hukum dengan cara jemput bola.

“Peningkatan penerangan hukum kita lakukan secara door to door." Tutup Teguh.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan dirinya sangat mendukung kegiatan tersebut.

“Kegiatan sangat berguna bagi penerus bangsa, oleh sebab itu saya sangat mendukung kegiatan ini,” imbuhnya.

Selain Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejaksaan Negeri Batam, kegiatan ini turut dihadiri juga oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Achmad, Wali Kota Batam yang sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan beberapa stakeholder. (ea)

Batam, Rotasikepri.com - Kejakasaan Negeri (Kejari) Batam dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia menyerahkan uang pengganti hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Drs. Mohammad Nashihan, S.H., M.H kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Kantor Pemko Batam. Kamis, (11/7).

Sebelumnya, terpidana Drs. Mohammad Nashihan tersandung kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan penyalahgunaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan Tenaga Harian lepas Pemerintah Kota Batam.

Atas perbuatannya, terpidana disangkakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8  Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ia pun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2011 K/PID.SUS/2019 tanggal 30 Juli 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/ PT PBR tanggal 11 Desember 2018 jo. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PNn Tpg tanggal 5 September 2018.

Dengan amar putusan pidana penjara selama 10 Tahun dan 6 Bulan serta Denda Sejumlah Rp. 600.000.000,- Subsidair 6 Bulan Kurungan dan Uang Pengganti sebesar Rp.54.900.000.000,- Subsidair pidana Penjara selama 5 tahun dan 6 Bulan.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi, SH., MH., mengatakan bahwa berdasarkan Surat Risalah Lelang KPKNL Yogyakarta Nomor : 380/09.05/2024-01 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti perkara DR. MOHAMMAD NASHIHAN, S.H., M.H. terdiri dari aset antara lain berupa sebidang tanah seluas 7.016 m2 yang terletak di Desa atau Kelurahan Kemadang, Kecamatan Tepus. Kabupaten Gunungkidul. Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 741.

Dan sebidang tanah seluas 7.144 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kemadang, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 742.

Kemudian, sebidang tanah seluas 2.113 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kemadang, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 745.

"Tiga tanah tersebut dijual dalam satu paket dan berhasil di lelang dengan harga Rp. Rp.4.804.861.000,- (empat miliar delapan ratus empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)," ujar Kasna.

Lanjut katanya, hasil lelang barang rampasan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam sebagai uang pengganti dalam perkara korupsi dengan melakukan penyalahgunaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan Tenaga Harian lepas Pemerintah Kota Batam," terang Kasna.

Dia juga menyampaikan, hal ini merupakan bukti konkret dalam melaksanakan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan tidak hanya berfokus pada pertanggung jawaban pidana oleh pelaku (follow the suspect). 

Namun masih kata Kasna, kejaksaan juga harus mampu melacak, mengembalikan dan memulihkan hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh para koruptor (follow the money), untuk dapat kembali kepada negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung pembangunan nasional." Tutupnya.

Dalam acara penyerahan ini, selain Kepala Kejaksaan Negeri Batam, turut hadir juga Walikota Batam H. Muhammad Rudi, Kepala Bidang Pemulihan Aset Pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia Firdaus, S.H., M.Hum., MM., M.I.KOM.

Serta Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Joko Yuhono, SH., MH., Sekretaris Daerah Kota Batam, Drs. Jefridin Hamid, M.Pd dan Para Kepala Seksi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batam serta Pejabat struktural di lingkungan Pemko Batam. (Endang/r).

Rotasikepri.com, Batam - PT Samudera Indonesia cabang Batam kembali berkesempatan menyalurkan 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing di Hari Raya Idul Adha 2024 M/ 1445 H ke Masjid Baitussyakur. Kelurahan Sungai Jodoh. Kecamatan Batu Ampar. Senin, (17/6).

Hewan qurban tersebut disalurkan sebagai wujud syukur dan keikhlasan menyisihkan sedikit rejeki dari PT Samudera Indonesia tiap tahunnya.

Kepala Cabang Batam PT. Samudera Indonesia, Yustisi Vijaya Ukur Tarigan melalui M Iqlal selaku Operasional Agensi mengatakan,

"Idul Adha tahun ini PT Samudera Indonesia kembali berkesempatan dapat menyalurkan 8 ekor hewan qurban," ujar M. Iqlal.

Ia menuturkan penyaluran hewan qurban ini sebagai wujud syukur yang tiap tahun dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha.

Lanjut dikatakannya, tahun ini PT Samudera Indonesia menyalurkan hewan qurban untuk masyarakat melalui Masjid Baitussyakur.

"Alhamdulillah PT Samudera Indonesia cabang Batam tiap tahunnya dapat menyalurkan hewan qurban. Ini yang ke 12 kali nya, biasa kita salurkan ke panti asuhan maupun ke masjid-masjid," tutur M. Iqlal.

Akhir kata Iqlal berharap agar kedepannya, PT Samudera Indonesia dapat lebih banyak lagi menyalurkan hewan untuk di qurban kan dan bersama masyarakat bisa merasakan keberkahan di Idul Adha tahun ini." Imbuhnya.

Kemudian, Andi selaku Ketua Harian Pengurus Masjid Baitussyakur menyampaikan selain PT Samudera Indonesia cabang Batam. Hotel Marihot serta masyarakat lainnya turut menyalurkan hewan untuk di qurban.

"Tahun ini kita terima hewan qurban dengan total 26 ekor. Diantaranya 6 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Nantinya kita akan salurkan ke seribu kupon yang telah distributor ke setiap RT untuk dibagikan kepada masyarakat," ujar Andi

Dikatakan Andi, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pemberi hewan qurban, pihak nya menyerahkan sertifikat. Dan sudah menjadi tradisi pengurus mesjid mengadakan makan bersama dengan masyarakat yang hadir disaat proses pemotongan hewan qurban." Tutupnya. (Red).

Batam, Rotasikepri.com - Sukses terlaksana sejak bulan lalu, kini kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 120 tahun 2024 secara langsung ditutup oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke di Lapangan Kaliban Trade Center Kabil. Kecamatan Nongsa. Kota Batam. Jumat, (7/6).

Selain Danrem, acara penutupan ini juga turut dihadiri oleh Dandim 0316 Batam, Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing yang juga selaku Komandan Satgas TMMD serta Walikota Batam yang diwakili oleh Sekda, H Jefridin Hamid.

Kemudian, terlihat hadir juga dari Kejaksaan, Kapolresta Barelang yang diwakili serta seluruh Stakeholder.

Dalam wawancaranya, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke menyampaikan bahwa tadinya akan mengundang Kepala Staff Angkatan Darat. Namun beliau hadir di Kalimantan.

Danrem juga menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Batam, tahun ini kita membangun pelebaran jalan, pembuatan saluran serta Bank kontrol," ujar Danrem.

Lanjut dikatakan Danrem, untuk sasaran non fisik yang dilaksanakan yaitu penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi TMMD.

"TNI adalah bagian pemerintahan untuk membantu pemerintah daerah, kerjasama antara pemerintah dengan TNI-POLRI bertujuan untuk membangun dan memajukan daerah," terangnya.

Kegiatan TMMD tahun ini melibatkan kurang lebih 1500 personil baik dari TNI-POLRI maupun pemerintah daerah serta dibantu oleh masyarakat.

Disampaikan Danrem, bahwa nantinya kegiatan TMMD ke 121 akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Ia juga berharap apa yang telah dibangun saat ini agar dipelihara dan dijaga supaya masa pakai nya lama." Imbuhnya.

Disamping itu, Dandim 0316 Batam Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing menambahkan bahwa alasan memilih lokasi ini berdasarkan dua aspek.

"Lokasi ini kita pilih berdasarkan dua aspek, yaitu aspek ketahanan dan kesejahteraan masyarakat," ucap Dandim.

Dijelaskan Dandim, aspek ketahanan dikarenakan Batam merupakan salah satu pula yang berhadapan langsung dengan negara lain. Oleh karena itu kita harus siap dalam penataan kota yang bagus.

Sedangkan aspek kesejahteraan masyarakat, sudah sangat jelas untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, agar akses jalan mereka sehari-hari dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan." Pungkas Dandim 0316 Batam.