ROTASIKEPRI.COM

Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya (foto: Bimas Hindu)

RotasiKepri.com ( Jakarta ) --- Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya mengajak umat Hindu untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. 

"Ayo kita ikut vaksin. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Tadi baru saja ikut vaksinasi. Setelah vaksinasi, saya tidak ada masalah. Semuanya berjalan lancar," ujar Wisnu usai ikuti vaksinasi di Masjid Istiqlal, Selasa (23/2/2021). 

"Mari kita ikuti program dari pemerintah. Kita punya Catur Guru, salah satunya adalah Guru Wisesa. Ikuti pemerintah dalam rangka untuk mengatasi Covid-19," sambungnya. 

Selain mengikuti vaksinasi, Wisnu juga mengingatkan umat Hindu untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari penyebaran Covid-19. Ia pun menyampaikan beberapa langkah yang harus dilakukan. 

"Pertama, kita cuci tangan yang bersih, pakai sabun dan air mengalir. Kedua, makan minum yang bergizi dan berkalori supaya kita tetap sehat," pesan Wisnu.

Ketiga, menjaga jarak fisik dengan sesama manusia. "Jaga jarak dengan manusia tapi Tuhan selalu bersama kita," ujarnya.

Keempat, menggunakan masker, sebagai upaya agar tidak saling menularkan. Terakhir, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Covid-19 ini segera berakhir sehingga semua bisa kembali hidup dengan normal. ( RK - Tim )

sumber: kemenag.go.id

Untuk informasi terkini mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) bisa diunduh melalui Play Store : ISPUNET atau dengan klik tautan berikut ini : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.menlhk.iku.app

sumber:menlhk.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko akan segera melaporkan penyelesaian konflik petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara. “Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/3). Sebelumnya Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II. Langkah ini dilakukan Moeldoko untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.

“Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini,” tutur Moeldoko di Medan, Sumatera Utara, Sabtu lalu.

Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP), sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi. Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi  akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi tiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/ KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi. 

Dari hasil rapat itu, Moeldoko juga menambahkan, Pemerintah juga akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelas Moeldoko.

Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya. “Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat,” kata Irwan.

Sementara Imam Wahyudi yang mewakili para petani mengungkapkan, dengan adanya pertemuan dengan KSP dan PTPN II bisa mendapat solusi yang terbaik dan segera direalisasikan. Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menjelaskan, KSP mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden. Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP. “Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara,” ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, sebanyak lima orang perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta ditemui oleh Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani dan pada akhirnya memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan tuntutan petani. ( RK - Tim )

sumber :ksp.go.id

RotasiKepri.com ( Jambi) – Kementerian Sosial RI berupaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

RotasiKepri.com ( Jambi) -  Kementerian Sosial RI melakukan penataan data penerima bantuan sosial agar terintegrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekaligus padan dengan data Administrasi kependudukan (Aminduk).

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Menteri Hukum dan HAM ,Yasonna Laoly melantik Komjen Pol Andap Budhi Revianto sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rabu (10/3/2021). 

Andap sebelumnya menduduki jabatan sebagai Inspektur Jenderal dan merangkap tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen menggantikan Bambang Rantam Sariwanto yang memasuki masa pensiun. 

Adapun posisi Inspektur Jenderal yang ditinggalkan Andap kini ditempati oleh Razilu, yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi. 

Yasonna menyebut jabatan yang diamanahkan kepada Andap dan Razilu sangat strategis dan punya tanggung jawab yang besar. Posisi Sekjen disebutnya sebagai motor penggerak kinerja Kemenkumham, sementara Irjen berperan melakukan pengasawan dan menjadi pengendali internal kinerja kementeriannya. 

"Selamat kepada Pak Andap dan Pak Razilu, semoga Saudara mampu bersinergi dan berkolaborasi menjadi motor penggerak roda Kemenkumham. Tugas Pak Andap sebagai Sekjen tidak mudah. Tapi, dengan pengalaman yang dimiliki, saya percaya tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik," kata Yasonna. 

"Adapun PR terbesar Pak Razilu sebagai Irjen adalah memperbaiki kompetensi dan integritas para auditor sehingga ke depannya mampu memperbaiki kualitas hasil audit, review, dan evaluasi, yang pada akhirnya fungsi quality assurance dapat berkualitas dan berdampak positif bagi kemajuan Kemenkumham," tuturnya. 

Selain itu, Yasonna juga melantik Nugroho sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, sejumlah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, serta sederet direktur lainnya. Beberapa Kakanwil yang dilantik di antaranya Ibnu Chuldun (DKI Jakarta), Pujo Harinto (Riau), Yuspahruddin (Jawa Tengah), Budi Argap Situngkir (DI Yogyakarta), Imam Suyudi (Sumatera Utara), Sudjonggo (Jawa Barat), dan Meurah Budiman (Aceh).

Pada kegiatan pelantikan itu Yasonna mengingatkan para pejabat di Kemenkumham untuk senantiasa menunjukkan prestasi kerja. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkumham.

"Saya minta kepada para pimpinan tinggi yang dilantik hari ini untuk bekerja on the track (sesuai jalur, red.). Tunjukkan kemampuan dan prestasi dalam bekerja. Gunakan dasar hukum yang jelas dalam bekerja dan mengambil keputusan," kata Yasonna. 

"Jangan ada yang bersungut-sungut, tunjukkan kinerja masing-masing. Gunakan kemampuan manajerial, kolaborasi, dan sinergi yang dimiliki. Perluas wawasan, jalin komunikasi dan koordinasi yang kuat, serta yang paling penting adalah menjaga integritas. Kualitas kerja itu penting, tetapi integritas itu adalah yang paling utama," ucapnya. ( RK - Tim) 

RotasiKepri.com(Tangerang) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) fungsi lalu lintas (lantas) tahun 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (10/3/2021). 

Dalam arahannya, Jenderal Sigit mengapresiasi jajaran lantas atas kerja keras dan pengabdian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas)  di tengah pandemi Covid-19.

"Diibaratkan film marvel bahwa polantas seperti manusia baja karena dalam situasi apapun, hujan, panas, gelap, bencana selalu hadir," kata Listyo.

Mantan Kabarerskrim Polri ini menyebut polisi lalu lintas (polantas) merupakan perwakilan Polri yang selalu berada di garis depan dalam melayani masyarakat.

"Tentunya ada risiko yang melekat. Kegiatan positif akan berdampak positif organisasi polri dan sebaliknya. Maka harus kita jaga perform dengan baik dan prima," ucapnya.

Tak lupa, jenderal bintang empat ini meminta jajaran Polantas harus mampu melakukan transformasi yang presisi, baik dalam organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan. Selain itu, jajaran Polantas diminta memanfaatkan teknologi agar pelayanan ke masyarakat bisa maksimal.

"Saya minta kepada lantas mempunyai performance yang bagus dan hal-hal yang berisiko diganti dengan teknologi, dan tugas difokuskan pada pengaturan lantas, mengurai kemacetan," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, jajaran Polantas harus memikirkan bagaimana memberikan pelayanan masyarakat, tanpa kehadiran masyarakat. Salah satu contohnya yakni bagaimana pembuatan pelayanan SIM ke depan bisa melaksanakan ujian sim dengan aplikasi.

"Baru praktik ke gerai-gerai yang telah disiapkan. Mungkin dikasih gerai simulasi praktik SIM," katanya. ( RK) 

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal pemantapan transformasi Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan saat menyambangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Sigit mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kompolnas, pihaknya menyampaikan soal program-program yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan di masa mendatang bersama dengan Kompolnas. 

Menurut Sigit, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara. 

"Baik sisi organisasi, performance secara personal dan kegiatan-kegiatan operasional yang kami lakukan tuangkan dalam empat kegiatan transformasi yqng sudah kami canangkan, transformasi menuju Polri yang Presisi," kata Sigit di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Mantan Kabareskrim itu berharap, Polri dan Kompolnas kedepannya akan meningkatkan sinergitas yang lebih kuat. Selain itu, Sigit memastikan, pihaknya membuka ruang untuk diberikan masukan oleh lembaga pengawas kepolisian tersebut. 

"Kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan koreksi serta memberikan ruang terhadap peran Kompolnas di dalam perbaikan institusi Polri," ujar Sigit. 

Kesempatan yang sama, Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan, pihaknya sepakat untuk sama-sama membangun Polri menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional kedepannya dengan gagasan Presisi tersebut. ( RK - Tim )

"Dan kami tadi mencoba menterjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya," ujar Mahfud.

Lalu, Mahfud menyebut pertemuan tadi juga membahas soal kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya Narkoba. Menurutnya, barang sitaan yang seharusnya aman jangan sampai barang sitaan tiba-tiba terjual.

"Itu semua sudah dibicarakan. Terus kelengkapan Polres dan Polsek dan sebagainya yang masih kosong tadi banyak dibicarakan. Tapi intinya kami membangun Polri masa depan yang lebih humanis , konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi," tutup Mahfud.

Ket.foto: tampak salah seorang purnawirawan Polri saat di Vaksin

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Sebanyak 2.282 Purnawirawan Polri atau pensiunan polisi lintas angkatan mengikuti  vaksinasi Covid-19 atau virus corona yang digelar Mabes Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir diacara tersebut mengatakan, program vaksinasi untuk Purnawirawan Polri ini merupakan wujud kecintaan kepada senior yang telah berjuang untuk memajukan Korps Bhayangkara pada masanya.

Apalagi, kata Sigit, pihak senior sampai saat ini masih terus memberikan masukan dan dukungannya kepada junior-junior yang masih aktif bertugas sebagai aparat penegak hukum.

"Banyak masukan dari senior mantan Kapolri dan supportnya sehingga persiapan proper test sampai pelantikan dapat dilaksankan dengan baik. Kami berjanji tetap menjaga institusi Tri Brata," kata Sigit dalam sambutannya.  

Menurut dia, program vaksinasi ini merupakan bagian dari memutus mata rantai virus corona terutama dari mereka yang berada di garis terdepan menekan penyebaran Covid-19 dan kelompok lanjut usia (lansia).

"Dalam waktu yang singkat paguyuban angkatan bisa mendatakan sesuai dengan KTP untuk melaksanakan vaksinasi yang telah dibagi per angkatan," ungkap mantan Kepala Bareskrim Polri itu. 

Jenderal bintang empat itu berharap dengan pelaksanaan vaksinasi massal ini, angka penyebaran Covid-19 di Indonesia terus menurun. Apalagi, dewasa ini, Pemerintah sedang menerapkan PPKM berbasis Mikro.

Sejak diberlakukan PSBB hingga PPKM, menurut Sigit, Polri terus berada di garis terdepan untuk membantu menekan angka penyebaran virus corona.

"Polri sudah menyiapkan tenaga Tracer dan 11 ribu tenaga vaksinator dan mempersiapkan Batalyon khusus untuk vaksinasi. Tempat yang sering terjadi interaksi seperti pasar juga dikerjakan, diharapkan muncul imunity atau kekebalan tubuh. Harapan perhari 1 juta sementara baru 3-4 ratus ribu," ucap mantan Kapolda Banten itu. 

Dengan upaya dan kerja keras ini, Sigit menyebut, harapan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia akan semakin bisa terwujud. Sebab itu, vaksinasi menjadi salah satu kunci mewujudkan cita-cita itu.

"Varian baru ada tentang Covid, manakala Covid ada disekitar kita, kami memiliki kekebalan tubuh setelah dilakukan vaksin," tutur Sigit.

Ketua Umum PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri mengatakan, vaksinasi hari ini diikuti 2.282 peserta yang umumnya pasangan suami istri di atas 60 tahun dan juga dari berbagai angkatan dan kesatuan. 

"Ini merupakan bentuk kecintaan yunior kepada senior untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berharap semakin banyak yang ikut program ini," kata Bambang. 

Dalam vaksinasi tersebut turut dihadiri oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Makbul Padmanegara dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dan Sekjen Irjen (Purn) Sunarko. (RK-Tim )

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Guna mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia – United Arab Emirates (UAE), pemerintah Indonesia menginisiasi acara Indonesia – Emirates Amazing Week 2021. Salah satu agenda dalam even yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Al Mazrouei adalah bisnis forum.

Agenda tersebut menghadirkan para pebisnis dari kedua negara agar membuka potensi kerja sama ekonomi serta mempererat hubungan ekonomi yang telah terjalin. “Kami sangat berterima kasih atas peran Menteri Suhail dalam memajukan kerja sama bilateral antara UAE dan Indonesia seperti yang telah ditugaskan oleh kedua kepala negara kami,” ujar Menko Luhut dalam sambutannya pada awal Forum Bisnis di Jakarta, Jumat (05/03/2021) malam

Diapun lantas menyebutkan usulannya kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan UAE sebagai salah satu teladan. “Sejak berdiri, UAE telah mengalami transisi yang luar biasa hingga menjadi sebuah negara yang memiliki ekonomi produktif yang berlandaskan pengetahuan masa depan, inovasi dan energi,” kata Menko Luhut.

Selain itu, sambungnya, UAE juga telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakatnya hingga mampu menjadi salah satu negara yang memiliki pendapatan rata-rata paling tinggi di dunia.  “UAE kini juga telah menjadi salah satu pusat keuangan dan ekonomi dunia,” puji Menko Luhut.

Dalam bisnis forum ini, hadir para pelaku usaha papan atas dari kedua negara yang akan melakukan seremoni penandatanganan perjanjian   yang telah disepakati. Secara detil, menurut Menko Luhut, ada delapan dokumen yang telah ditandatangani. Perjanjian tersebut antara lain penandatanganan tiga perjanjian bilateral antara  Indonesia dan UAE, serta lima perjanjian Business to Business.

Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain: kerja sama Mangrove dengan UAE, Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang ekonomi kreatif, pengaturan teknis Konferensi Dunia mengenai Ekonomi Kreatif, Joint Venture (usaha patungan) antara Dubai Port (DP) World dan PT Maspion dalam pembangunan pelabuhan peti kemas di Jawa Timur, Kesepakatan Paspor Logistik Dunia, MoU antara PT Pindad-Caracal, Pertamina-Adnoc dan Kesepakatan pembiayaan LULU.

Menyambung, Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail menyebutkan bahwa nilai investasi DP Dubai kepada PT Maspion adalah USD 1,2 Miliar. “Dan dengan adanya penerapan UU Omnibus Law di Indonesia akan sangat membantu investor dan mampu menciptakan iklim investasi yang bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Suhail mengatakan bahwa kini pemerintah kedua negara sedang duduk bersama untuk mengidentifikasi area-area investasi yang tidak hanya bisa dikerjakan bersama antar pemerintah namun juga sektor swasta,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan pameran yang menampilkan aneka produk dari mangrove serta kegiatan terkait mangrove lainnya. Pameran ini didukung oleh KLHK, KKP, BRGM dan Akar Bhumi. Diakhir acara Business Forum para peserta berkesempatan mengunjungi pameran tersebut serta diserahkan cinderamata berbahan mangrove kepada Menteri Suhail dan Menko Marves yang mewakili kedua delegasi UAE dan Indonesia.

Menko Luhut berharap kesepakatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara nyata oleh kedua belah pihak. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Menhan Prabowo Subianto, Menhub Budi Karya Sumadi, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Dubes UAE Husin Bagis, CEO DP World Sultan Ahmed, Presdir PT Maspion Alim Markus, CEO Indonesian SWF Ridha Wirakusumah, pejabat eselon 1 Kemenko Marves serta beberapa pengusaha dari UAE. ( RK )

sumber : kominfo.go.id

sumber foto: akun twiitter kementerian LHK, @kementerianLHK

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk memberikan informasi mutu udara yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Publik dapat mengetahui hasil pemantauan kualitas udara secara real time di Indonesia melalui aplikasi berbasis android dan website ISPU Net. 

“Saat ini alat pemantauan status mutu udara telah terpasang 39 lokasi di kota-kota besar di Indonesia. Tahun 2021, akan dilakukan pembangunan 14 unit Air Quality Monitoring Station (AQMS) tambahan,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M.R. Karliansyah, saat media briefing di Jakarta, Jumat (5/3).

Selain kondisi kualitas udara, data yang ditampilkan yaitu nilai kritis parameter, nilai kelembaban, nilai tekanan udara, suhu, dan grafik parameter. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga saat ini adalah Partikulat (PM10 dan PM2.5), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon (O3), dan Hidrokarbon (HC).

“Hasil perhitungan ISPU PM 2,5 disampaikan tiap jam selama 24 jam. Sementara, parameter selain ISPU PM 2,5 disampaikan 2 kali sehari setiap jam 09.00 dan 15.00 WIB,” tutur Karliansyah.

Sebagai contoh, grafik ISPU yang diperoleh dari Stasiun KLHK – Jakarta GBK menunjukkan kondisi kualitas udara Jakarta periode 1 Januari hingga 4 Maret 2021, berada pada kategori “Baik” sebanyak 24 hari, dan “Sedang” sebanyak 38 hari. Dengan catatan, pada tanggal 23 Januari 2021 alat dalam perbaikan (tidak ada data ISPU).

Metode perhitungan ISPU mengacu pada Permen LHK No.14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. ISPU dihitung dari data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan stasiun pemantau yang beroperasi secara otomatis dan kontinu (AQMS).

“Apabila dibandingkan dengan ISPU pada negara lain atau biasa disebut Air Quality Index (AQI), perbandingan kategori dan batasan nilai ISPU parameter PM 2,5 memiliki kategori dan rentang kategori yang tidak jauh berbeda,” terangnya.

Lebih lanjut, Karliansyah menyampaikan selama pandemi Covid-19, terdapat perbaikan kualitas udara. Dari pantauan di beberapa kota, data AQMS untuk PM 2,5 terjadi perbaikan 32-35 persen. 

“Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada periode yang sama, hampir seluruh kota mengalami perbaikan kualitas udara, kecuali daerah yang dipengaruhi kejadian karhutla. Kami terus melakukan pemantauan rutin setiap hari,” ungkap Karliansyah.

Terkait kualitas udara di daerah rawan karhutla,  informasi yang resmi dan valid bagi masyarakat tetap harus merujuk pada ISPU yang juga bisa dipantau menggunakan aplikasi android. karena sudah menggunakan standart penghitungan yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. ( RK )

sumber:menlhk.go.id

RotasiKepri.com (Jakarta) - Pemerintah berencana melakukan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 yang akan diselenggarakan secara paralel, meliputi seleksi Sekolah Kedinasan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menindaklanjuti hal tersebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mengembangkan platform pendaftaran terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) untuk mengakomodir rangkaian pendaftaran seluruh seleksi ASN.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi virtual yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (04/03/2021).

Bima menguraikan, pendaftaran daring untuk seleksi ASN yang disediakan dalam portal SSCASN dibagi menjadi 3 (tiga) platform utama, yang terdiri dari Sistem Seleksi CPNS (SSCN), Sistem Seleksi CPNS melalui Pendidikan Kedinasan (SSCN DIKDIN), dan Sistem Seleksi PPPK (SSP3K).

Selain itu, pengolahan nilai hasil seleksi juga diintegrasikan ke dalam portal. “Portal SSCASN juga akan menyediakan fitur pengolahan hasil seleksi seperti SKD dan SKB. Proses pengolahan nilai yang masuk akan diproses tanpa campur tangan pihak mana pun dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan,” ujar Bima.

Selanjutnya SSCASN juga diintegrasikan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dukcapil sebagai data awal pendaftaran.

“Begitu pula dengan pelamar formasi Guru, SSCASN akan terintegrasi dengan pengecekan data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk validasi yang terdata pada Dapodik yang dikelola Kemdikbud,” terangnya.

Sama halnya dengan pendaftaran sebelumnya, SSCASN juga akan terintegrasi dengan akreditasi program studi maupun akreditasi Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi, termasuk validasi nomor ijazah yang dikelola Kemristekdikti.

“Untuk pelamar formasi Tenaga Kesehatan, SSCASN akan terintegrasi dengan data Surat Tanda Registrasi (STR) atas kerja sama BKN dengan Kemenkes,” ujarnya.

Menyikapi masa pandemi yang masih bergulir, Bima mengatakan, BKN masih tetap menyediakan sistem CAT berbasis daring secara keseluruhan yang diikuti dengan penggunaan video conference sebagai sarana dalam pengawasan.

Begitu juga dengan penerapan protokol kesehatan, Bima menyebutkan BKN akan melibatkan sejumlah pihak untuk menghindari adanya kerumunan di lokasi ujian nantinya, termasuk juga untuk pelaksanaan seleksi di titik lokasi luar negeri.

Ditambahkannya, pada seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, BKN bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan ujian di 15 Negara.

Dari aspek persiapan penyusunan soal ujian, Bima meminta agar penyusunan soal-soal ujian khususnya soal SKB segera dimutakhirkan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan kewenangannya, termasuk soal ujian untuk calon PPPK dengan menerapkan tingkat kesulitan soal sesuai standar pada level jabatan maupun antar wilayah. Sementara untuk penyusunan soal SKD saat ini sedang difinalisasi oleh Konsorsium Perguruan Tinggi.

“Adapun untuk pelaksanaan seleksinya sistem CAT BKN akan memfasilitasi SKD dan SKB bagi CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK non-Guru, sedangkan untuk 1 Juta Guru PPPK akan difasilitasi dengan UNBK Kemdikbud,” tukasnya.

Terakhir Bima menguraikan gambaran rencana pelaksanaan seleksi ASN 2021, di antaranya pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan 2021 diperkirakan akan dimulai April 2021, seleksi PPPK Guru dengan formasi 1 Juta Guru diperkirakan akan dilaksanakan pada Mei 2021, dan seleksi CPNS 2021 dan PPPK (Non-Guru) diperkirakan dilaksanakan pada Mei 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian PANRB terkait rencana pengadaan calon ASN 2021, untuk guru PPPK jumlah kebutuhannya adalah 1 juta formasi yang dapat diisi oleh tenaga honorer yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud, guru honorer eks THK-2, dan lulusan PPG yang tidak mengajar.

Sementara untuk ASN di pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota jumlah kebutuhan sebanyak 189 ribu formasi CPNS dan PPPK, untuk mengisi jabatan selain guru. Kemudian, untuk ASN pemerintah pusat jumlah kebutuhan sebanyak 83 ribu formasi CPNS dan PPPK. ( RK )

sumber:setkab.go.id

Bintek HI TA 2021 menghadirkan pemateri dari FH Unpad, Kemlu dan TNI AL antara lain Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M., Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. , Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M., MA., A Gusman C Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. , Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., Laksma TNI Agoeng M.K.S., CHMNP., Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LL. M.,  Ph. D., dan Prof. Judge Liesbeth Lijnzaad (Hakim ITLOS). ( RK )

sumber: tnial.mil.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Pemerintah secara resmi menetapkan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan. Beleid tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UUCK) yang sebelumnya telah disahkan Pemerintah dan DPR- RI.

Sejumlah substansi aturan dinilai akan memberikan persepsi baru dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk pada sub sektor perikanan budidaya.

Sebelumnya Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa PP ini memberikan arahan dan kemudahan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara terukur. Trenggono menilai PP ini telah menggeser paradigma pengelolaan sumber daya pada prinsip "equality of dimension" terutama aspek ekonomi dan lingkungan.

"Jadi salah satunya, saat ini ada keterukuran misalnya dalam hal importasi produk perikanan, harus betul-betul mempertimbangkan neraca komoditas yang ditetapkan KKP", ungkapnya baru baru ini di Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam penyampaian saat sosialisasi PP di Jakarta. Rabu (3/3), mengatakan bahwa secara umum substansi di dalam PP memuat berbagai arahan terkait pengelolaan perikanan budidaya yang lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan tata kelola yang lebih terukur dan bertanggungjawab.

" Saya kira ini patut diapresiasi ya, termasuk oleh para pelaku usaha, bahwa PP ini telah memberikan cara pandang baru pengelolaan yang lebih bertanggungjawab dan di satu sisi juga memberikan perlindungan melalui penguatan legalitas kawasan budidaya, sehingga ada kepastian usaha dan investasi di setiap WPP", jelas Slamet.

Slamet menambahkan, setidaknya ada tiga poin pokok didalam PP yang terkait sub sektor ini, yakni perikanan budidaya nantinya akan juga berperan sebagai penyangga keseimbangan stok sumber daya ikan; memperkuat manajemen resiko melalui efektifitas early warning system dalam pengendalian wabah penyakit ikan; dan perlindungan lingkungan dan kawasan budidaya melalui pengaturan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.

Slamet menegaskan ketiga hal tersebut merupakan acuan bagi KKP sebagai regulator untuk mendorong langkah adaptif dalam perencanaan kebijakan pembangunan perikanan budidaya.

Selanjutnya Slamet merinci ketiga substansi utama dalam PP tersebut yakni :

Pertama, pemulihan dan pengkayaan stok sumber daya ikan di lingkungan perairan umum. Ketentuan ini dengan mengatur prosedur penebaran ikan hasil budidaya di perairan umun yang berfungsi sebagai buffer stok maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Disamping itu juga di atur ketentuan mengenai penangkapan ikan berbasis budidaya di perairan umum atau yang lebih dikenal dengan konsep Culture Based Fisheries (CBF) sebagai implementasi kegiatan usaha perikanan bertanggungjawab (Responsible fisheries).

Kedua, penguatan early warning system untuk melindungi komoditas budidaya, ekosistem dan sumber daya ikan. Ketentuan tentang ini mengatur pengendalian penyakit dan wabah penyakit ikan (sesuai kategori penyakit ikan) melalui upaya pencegahan berbasis wilayah; penetapan penyakit ikan berpotensi menjadi wabah; dan penanganan wabah dan pengendalian penyakit. Termasuk didalamnya mengatur tugas dan fungsi sebuah gugus tugas, sistem peringatan dini, dan sistem deteksi dini. Sistem ini diharapkan akan mampu secara cepat dan efektif dalam melakukan pengendalian sebelum berdampak pada usaha pembudidayaan ikan.

Ketiga, terkait potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di setiap WPPN-RI. Ketentuan tentang pengaturan ini akan memberikan arahan terkait potensi berbasis komoditas dan alokasi lahan sesuai daya dukung dan terintegrasi dengan regulasi perencanaan ruang dan zonasi sesuai batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengaturan ini akan memberikan kemudahan dalam mengarahkan alokasi ruang untuk kepentingan investasi di bidang budidaya, kepastian dan perlindungan usaha budidaya terutama pada kawasan yang bersifat open acces dan punya potensi konflik multi sektor.

"Kami pastikan PP ini akan segera ditindaklanjuti terutama pada level kebijakan operasionalnya, yakni segera kita akan susun Permen-nya. Intinya, kita mesti menyambut baik lahirnya PP no 27 Tahun 2021 ini karena akan memberikan perubahan ke arah pengelolaan perikanan budidaya yang lebih terukur, adaptif dan bertanggungjawab", pungkas Slamet.

sumber:KKP.go.id

RotasiKepri.com ( Halmahera Tengah ) - Dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Industri Pengolahan Logam Berat, Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan dan Presiden Direktur PT IWIP, Xiang Binghe di Lelilef Sawai, Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Sabtu (6/3/2021).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap, kerja sama kedua belah pihak ini dapat meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas SDM di bidang industri khusunya dalam bidang pengolahan logam berat dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

"Pengembangan kompetensi SDM di bidang industri ini menjadi sangat strategis dan harus dilakukan pemerintah dan stakeholder untuk tujuan lebih produktif," kata Menaker Ida.

Ia menjelaskan, ruang lingkup dalam kerja sama meliputi analisa kebutuhan pelatihan; pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; peningkatan kapasitas Instruktur; penyediaan tenaga ahli/pengajar; penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan penyediaan tempat on the job training/pemagangan.

"Isi kerja sama juga menyangkut penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; peningkatan produktivitas; sertifikasi kompetensi; dan penempatan lulusan pelatihan," ucapnya.

Untuk memperlancar kerja sama ini, Kemnaker menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas; melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas; menyediakan sarana dan prasarana pelatihan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas; dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Presiden Direktur PT IWIP, Xiang Binghe menyatakan, pihaknya menyediakan pengajar/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Instruktur dan mendukung pelaksanaan pelatihan; memfasilitasi pelaksanaan on the job training/pemagangan; menyediakan peralatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pihaknya.

"Selain itu, kami akan memprioritaskan peserta pelatihan yang lolos seleksi untuk bekerja di perusahaan kami dengan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan," kata Xiang. ( RK )

sumber:kemnaker.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar dialog antargenerasi, bertajuk “Women & Girls: Game Changers in Development” pada Sabtu (6/3) yang mengambil momentum Hari Perempuan Internasional. Acara yang dilakukan secara daring ini, diikuti lebih dari 2000 audiens yakni anak dan kaum muda perempuan melalui tayangan langsung berbagai media digital. Kegiatan ini merupakan acara puncak rangkaian kegiatan Girls Leadership Program (GLP) dan sebuah komitmen nyata untuk memberdayakan anak dan kaum muda perempuan.

Program ini dapat melahirkan anak-anak perempuan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan leadership-nya. “Modalnya adalah mereka memiliki sensitifitas pada lingkungannya. Apa yang bisa saya bantu?. Itu adalah ciri leader, bukan tentang me, me, me. Kepedulian dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang membantu orang lain, karena anda sebenarnya punya alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” kata Menkeu yang berperan sebagai Principal Mentor bagi 120 anak dan kaum muda perempuan dari seluruh Indonesia sejak Desember 2020.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Plan International mengatakan bahwa belum ada negara yang benar-benar menerapkan kesetaraan gender. Perempuan sejak kecil masih menghadapi gender stereotype dan bias di berbagai hal dari akses sekolah, pekerjaan, kesempatan memimpin maupun membuat berbagai keputusan untuk hidupnya. “Untuk itu, kami bekerja dengan berbagai mitra untuk terus mendorong kesetaraan dan kepemimpinan bagi anak perempuan di berbagai bidang,” katanya.

Plan International melaporkan bahwa 62% dari 10.000 anak dan kaum muda perempuan yang disurvei di 19 negara, mengatakan yakin dengan kemampuan mereka untuk memimpin dan 76% secara aktif ingin menjadi pemimpin dalam karier, komunitas, atau di negara mereka. Namun hingga kini, anak perempuan di berbagai pelosok masih menghadapi berbagai hambatan untuk maju. Bahkan, Plan International mencatat masih ada 65 juta anak perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan. Ini menunjukkan anak perempuan punya keinginan kuat untuk maju, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Dukungan dan investasi dari berbagai pihak menjadi vital diperlukan demi terciptanya kesempatan dan partisipasi setara bagi anak perempuan dalam pembangunan.

“Kalau saya melihat anak-anak perempuan ini yang masih sangat muda, dan mereka memiliki kepercayaan diri, dan mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, saya sangat bangga. Saya berharap leaders perempuan ini akan terus mengingkuti passion, cita-cita kalian. Selalu lah percaya bahwa apapun yang kalian hadapi, kecil atau besar, itu pernah dirasakan oleh mentor yang lain. Jangan cepat menyerah, fokus pada tujuan yang ingin kalian capai, dan memberikan yang terbaik,” katanya.

Salah satu Girls Leaders asal Mataram yang menjadi pembicara yaitu Silvia, berbagi cerita kegiatannya untuk dapat mengajak anak perempuan penyandang tuna rungu untuk berdaya. “Saya ingin membantu dan menginspirasi anak perempuan penyandang tuli lainnya, bahwa kita juga bisa berkarya dan bekerja. Sebagai anak perempuan penyandang tuli, kita juga berhak diperlakukan setara. Dengan adanya program ini, saya bisa membantu meningkatkan keterampilan kerja dan kepercayaan diri teman-teman saya,” katanya.

Selain Menkeu dan CEO Plan International, berbagai pihak terlibat dalam dialog antar generasi ini termasuk pemerintah, sektor swasta, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga non-profit, media dan kaum muda. Dalam acara ini, turut hadir pula Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, CEO Global Partnership for Education Alice Albright, Girl Leaders peserta GLP dan pimpinan beberapa Special Mission Vehicle, BUMN di bawah Kementerian Keuangan antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Geodipa Energi (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Griya Financial, dan PT Indonesia Infrastructure Finance yang turut mendukung kegiatan GLP. ( RK )

sumber:kemenkeu.go.id