ROTASIKEPRI.COM

Batam, rotasikepri.com - Pelaksanaan pekerjaan proyek pematangan lahan dan Cut and fill di Kampung Pete Teluk Mata Ikan Kecamatan Nongsa diduga melanggar aturan karena tidak memasang papan plang nama kegiatan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek yang dikabarkan dikerjakan oleh kontraktor PT Sri Indah tersebut adalah proyek siluman. Senin (5/1).

Dari pantauan pewarta saat di lokasi, aktivitas ini kian tak terkendali. Setiap hari, puluhan truk bertonase besar hilir-mudik membawa tanah timbun dalam jumlah masif. Ironisnya, praktik terang-terangan ini terjadi di wilayah yang secara yuridis berada di bawah pengawasan ketat BP Batam, namun tidak terlihat adanya penindakan.

Bahkan, di lokasi pewarta menemukan bahwa lahan yang digunakan untuk aktivitas diduga ilegal tersebut justru dipasangi plang bertuliskan: "Lahan Ini Milik BP Batam". Namun, ketika dikonfirmasi ke pihak PT yang melakukan aktivitas di lokasi tersebut, salah satu pekerja menyebut mengaku hanya sebagai kontraktor dari PT Sri Indah

"Kami hanya sebagai kontraktor dari PT Sri Indah, untuk izin dan lainnya kami kurang paham," ujar salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya kepada pewarta di lokasi.

Selain itu, dia juga mengarahkan pewarta untuk menghubungi seseorang bernama Rio (diduga nama samaran) yang diyakininya sebagai pengurus kegiatan.

"Pak, kalau ada media datang, hubungi Rio. Rio yang urus ini semua. Dia juga media, Pak," tambahnya.

Pernyataan ini membuka tabir dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam memuluskan praktik ilegal ini, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan profesi dan perlindungan oknum dalam kegiatan yang merusak lingkungan tersebut.

Bukan hanya itu, patut diduga aktivitas ini tidak memiliki izin lengkap seperti AMDAL, UPL-UKL maupun izin cut and fill dari dinas terkait.

Kerusakan Parah, Pengawasan Nol

Pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kawasan pesisir yang semestinya dilindungi justru dirusak secara sistematis untuk kepentingan penimbunan lahan. Ekosistem pesisir yang kaya dan strategis kini berubah menjadi lautan tanah timbun dan debu, dengan risiko tinggi terhadap abrasi dan kerusakan jangka panjang.

Pertanyaan Besar untuk Pemerintah dan APH

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana aparat penegak hukum (APH)? Di mana Dinas Lingkungan Hidup? Apakah BP Batam mengetahui dan membiarkan? Atau justru sudah terjadi kompromi diam-diam antara pelaku dan oknum aparat?

Hingga berita ini diturunkan, pewarta masih mencoba konfirmasi instansi terkait dan APH, maupun penanggung jawab kegiatan tersebut.

Serta pewarta akan terus menelusuri keterlibatan aktor-aktor di balik kegiatan ilegal ini, dan akan segera merilis hasil lanjutan penyelidikan dalam edisi berikutnya. (Red).

Rotasikepri.com, Batam - Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ridarman Bay, SE, MM, menilai tantangan kebangsaan di era modern telah bergeser dari medan perang ke ruang digital yang kini menguasai pikiran generasi muda.

Pernyataan itu disampaikan dia menjelang pelaksanaan Seminar Wawasan Kebangsaan bertajuk “Wawasan Kebangsaan di Era Kemajuan Digitalisasi” yang digelar Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan (DPD PKSS) Kota Tanjungpinang, hari ini, Jumat (24/10) di Asrama Haji, Jalan Pemuda, Tanjungpinang.

Menurut Ridarman, dunia pendidikan sedang menghadapi pergeseran nilai kebangsaan akibat derasnya arus informasi dan budaya global di media sosial.

“Anak-anak muda hari ini tumbuh dalam ruang digital yang bebas nilai. Jika pendidikan tidak kembali menanamkan kesadaran kebangsaan, mereka akan mudah kehilangan orientasi nasional dan akar budaya sendiri,” katanya.

Ia menekankan pentingnya literasi digital dan pendidikan karakter menjadi fokus utama pemerintah dan lembaga pendidikan. Sekolah, guru, dan orang tua, kata dia, memiliki peran strategis untuk mengarahkan penggunaan media sosial agar menjadi ruang produktif.

“Semangat kebangsaan bukan hanya soal hafalan empat pilar, tetapi tentang bagaimana generasi muda berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai bangsa di dunia nyata maupun dunia maya,” tambahnya.

Seminar yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini akan dihadiri sejumlah tokoh daerah, di antaranya Wakil Gubernur Kepri Nanyang Haris Pratamura, Ketua DPP PKSS Ahmad Rosano, Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, serta perwakilan dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri.

Kegiatan ini akan diikuti sekitar 150 peserta lintas komunitas, meliputi ormas, organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, pelaku UMKM, pegiat budaya, dan insan pers.

Ketua DPD PKSS Kota Tanjungpinang, Sudirman berharap forum ini dapat mempertemukan berbagai pihak dalam memperkuat karakter bangsa di wilayah Melayu Kepri.

Ridarman menambahkan, pembentukan karakter bangsa harus mengacu pada akar budaya Melayu yang menjunjung adab, sopan santun, dan gotong royong.

“Jika budaya Melayu dijadikan ruh pendidikan karakter, maka anak muda Kepri tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga beradab dan berkepribadian bangsa,” pungkasnya.

Seminar ini mengusung semangat “Bangkitkan karakter, teguhkan jati diri, dan jadilah bagian dari kemajuan bangsa yang berintegritas”.(red)

Rotasikepri.com - Batam - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan 13 kontainer beras impor ilegal yang sempat menghebohkan publik pada Agustus 2025. Jumat, (24/10).

Keberhasilan itu merupakan upaya pengawasan ketat di wilayah perbatasan. Namun, kini terungkap bahwa seluruh kontainer tersebut telah lama direekspor ke luar daerah pabean dengan menggunakan dua dokumen PPFTZ 01, masing-masing mencakup 6 kontainer dan 7 kontainer berukuran 20 kaki, pada akhir Agustus 2025.

Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam, Evi Oktavia, menjelaskan bahwa tindakan reekspor telah lama dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan sebagai langkah penyelesaian atas pelanggaran yang ditemukan.

Terhadap container tersebut telah direekspor menggunakan dokumen PPFTZ 01 ke luar daerah pabean, party 6×20′ dan 7×20′ pada akhir Agustus 2025,” ujar Evi singkat saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025). (Red).

Aktivitas pengerukan tanah di Nongsa. (Foto/Ist)

Rotasikepri.com, Batam —  Aktivitas jual beli tanah timbunan marak di Kota Batam khususnya di wilayah Kelurahan Kabil persis di bawah Pondok Pesantren Sulton Najamudin, Kawasan Kavling View, Kecamatan Nongsa, hingga kini masih terus berlangsung hingga saat ini.

Sejauh ini, belum ada penindakan penegakan hukum terhadap lokasi ini. Pihak Kepolisian setempat dinilai tutup mata terhadap dampak lingkungan yang diresahkan masyarakat setempat.

"Masih terus berjalan sampai sekarang. Belum ada penindakan dari aparat setempat terhadap lokasi ini," ujar warga.

Pantauan wartawan di lokasi, puluhan unit dump truk roda enam serta 1 unit ekskavator terlihat beroperasi. Mereka hilir mudik mengangkut material tanah bercampur batu bauksit yang diduga kuat untuk di jual belikan ke sejumlah proyek penimbunan.

"Mereka cukup terang-terangan keluar masuk mengakut material tanah melewati seputar pemukiman warga. Tidak ada sedikit pun memikirkan nasib warga," ujar warga setempat yang tidak ingin namanya disebut.

Menurut sumber, untuk sekali beroperasi, lokasi itu mampu menghasilkan puluhan kubik dump truk tanah. Ia menduga, tanah ini di komersilkan atau di perjual belikan

"Informasinya, tanah itu dijual dengan bandrol harga bekisar Rp 120 hingga Rp 150 per dump truk. Dalam sehari, mereka mampu mengeluarkan material hingga 40 dump," ungkapnya.

Lanjut, warga menuturkan, lancarnya aktivitas cut and fil itu, diduga karena keterlibatan seorang pria berinisial K yang tak lain merupakan oknum APH.

"Pak K informasinya yang main di lokasi itu. Ia mengaku, tanah bauksit dijual untuk keperluan Pondok Pesantren. Tetapi, itu hanya alasannya saja," tuturnya.

Lanjut, warga setempat menuturkan, aktivitas hilir mudik dump truk di lokasi ini juga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Bahkan, mengancam keselamatan anak-anak yang bermukim disini.

"Parah pokoknya, kalau dump truk itu melintas debunya luar biasa. Kami pun juga was-was, anak-anak kita sering main di jalan," jelasnya.

Seperti diketahui, proyek pematangan lahan atau pemotongan bukit di suatu lokasi harus memiliki izin amdal, UKL dan UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta izin Cut and Fill BP Batam.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya mengkonfirmasi Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pihak terkait lainnya perihal aktivitas pemotongan bukit tersebut. (tim)

Rotasikepri.com, Batam - Panitia Hari Lahir (Harlah) ke-1 Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan (PKSS),  memastikan pelaksanaan Harlah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Panitia (Ketupat), Ustadz Khairil Anwar bersama segenap Koordinator Seksi dalam rapat  finalisasi persiapan, Minggu (06/07/2025) malam, di Sekretariat PKSS, Ruko Orchard Park, Batam Center. 

"Harlah tetap pada jadwal, saya minta semua penanggung jawab memastikan tugas masing-masing anggotanya," ungkap Ustad Khairil Anwar di hadapan Ketum DPP Akhmad Rosano dan segenap panitia.

Dalam rapat tersebut, ustadz Khairil Anwar juga meminta seluruh koordinator seksi untuk mengawal penugasan setiap panitia yang sudah ditunjuk. 

Dalam pemaparan  Koordinator Seksi,  hasilnya tergambar setiap seksi sudah bergerak dan tengah mematangkan seluruh persiapan. 

Sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di awal, pelaksanaan Harlah ke-1 PKSS digelar pada Minggu, 13 Juli 2025 malam, di Hotel Golden View Sekupang. 

Selain warga Sulawesi Selatan yang ada di Provinsi Kepri, juga akan hadir perwakilan warga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Utara dan Papua Tengah. 

Dan teristimewa, akan  hadir para tokoh Melayu Bugis keturunan dari Opu Daeng Lima dari Negeri tetangga Johor Bahru, Pontian, Slangor dan Singapura.

Selain Harlah, momentum tersebut juga akan disejalankan deklarasi sumpah setia Melayu Bugis, guna mengenang sejarah perjanjian Melayu Bugis ratusan tahun lalu. (ays)

1. Pilian Sihaloho
2. London Sihaloho
3. Janaik Sihaloho
4. Punguan Tua Sihaloho
5. Victor Sihaloho

1. Di lokasi Bariba Sipege Dusun I seluas 18.90 Ha dengan surat keterangan hak milik no : .../SKHM/PD/I/ 2009
2. Di lokasi Siantar-antar Dusun I seluas 9.2 Ha dengan surat keterangan hak milik no : . ./SKHM/PD/I/2009
3. Di lokasi Huta Sinapitu Dusun I seluas 16.98 Ha dengan surat keterangan hak milik no:.../SKHM/PD/I/2009
4. Di lokasi Pea Udan Dusun I seluas 37.7 Ha dengan surat keterangan hak milik no:.../SKHM/PD/I,/2009

Aktivitas tambang cucian pasir di Belakang Perum Bida Asri 3 (Kebun Sayur) Nongsa kembali beroperasi. Foto ist : doc/red.

Dilansir dari website resmi BP Batam. Dalam penertiban beberapa bulan lalu, Ditpam BP Batam mengerahkan ekskavator untuk membongkar tempat penampungan pasir yang telah dicuci.

Kasi Patroli dan Pengamanan Hutan Ditpam BP Batam, Wilem Sumanto mengatakan ada dua lokasi tambang pasir ilegal yang ditertibkan. Lokasi pertama, berada dikawasan Perumahan Bida Asri 3 dan lokasi kedua di Kampung Jabi Nongsa.

Wilem juga katakan, aktivitas penambangan pasir ilegal ini akan membentuk lubang yang cukup dalam yang digenangi air. Sehingga, selain berdampak pada keselamatan penerbangan, juga akan berdampak pada kesehatan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Wilem berpesan untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan pasir ilegal ini. Khususnya di KKOP.

“Pasca penertiban ini, kami akan melaksanakan pengawasan secara berkala dan terpadu bersama instansi terkait,” tutupnya.

Ditpam BP Batam melakukan penertiban tambang pasir ilegal di Kawasan Nongsa. Selasa, (4/2) yang lalu. Foto ist : doc/sumber website BP Batam.

Dikutip dari pernyataan Kasi Patroli dan Pengamanan Hutan Ditpam BP Batam, Wilem Sumanto saat melakukan penertiban tambang pasir ilegal. Beliau sempat mengatakan akan melakukan pengawasan berkala.

Hal ini tentunya menjadi sebuah penantian, sebab beberapa hari yang lalu tambang cucian pasir di Perum Bida Asri 3 tampak berjalan kembali pasca penertiban.

Kehadiran tim gabungan dalam melakukan penertiban tidak mengurungkan niat pelaku tambang cucian pasir yang diduga ilegal tersebut.

Dari pantauan pewarta beberapa hari yang lalu, terihat sejumlah mesin sedang menyala dan pekerja yang sibuk melakukan aktivitas pencucian pasir di lokasi tersebut. Senin, (19/5).

Saat itu, pewarta berkesempatan berbincang ringan kepada salah satu warga yang tidak jauh dari lokasi tambang cucian pasir tersebut. Warga itu katakan, tambang ini baru tiga hari jalan pasca dirazia oleh tim gabungan.

"Tambang cucian pasir ini baru sekitaran tiga hari yang lalu jalan, karena sempat dirazia oleh tim gabungan dan tutup," ucap salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya kepada pewarta.

Selain itu, dia juga sempat meminta kepada Ditpam Batam maupun instansi terkait agar melakukan penertiban dan pengawasan kembali.

"Semoga tim gabungan melakukan penertiban, bila perlu tangkap dalangnya atau pelaku maupun pemilik tambang serta lokasi. Karena aktivitas ini sangat menganggu kenyamanan," tambahnya.

Terkait beroperasi kembali tambang pasir diduga ilegal di kebun sayur ini, tentunya pewarta masih menelusuri lebih lanjut siapa pelaku dibalik beroperasi tambang cucian pasir ini. Dan mencoba konfirmasi kepada Ditpam Batam maupun instansi lainnya hingga berita ini dinaikan. (Red).

Foto Istimewa : doc/sumber.

Menurut warga, banjir ini diakibatkan imbas dari adanya proyek pembagunan dan penimbunan diujung daerah aliran sungai (Das) yang membuat aliran air sungai dan parit makin mengecil.

"Kami selalu terkena imbas nya setiap kali hujan turun, parit disini tadinya sedalam 8 meter sekarang jadi 3 meter. Sementara air mengalir deras dari mana-mana sehingga meluap karna parit semakin dangkal," ujar warga yang enggan namanya disebut kepada media.

Dia juga menduga adanya permainan antara pihak developer proyek yang diduga bekerjasama dengan BP Batam, untuk melancarkan proyek tersebut tanpa memikirkan dampak lingkungan yang terjadi.

"Selain penyempitan saluran irigasi, ternyata di aliran sungai yang menuju ke laut juga ditemukan adanya jembatan kecil yang diduga turut menjadi penyebab terjadinya banjir. Dan jembatan itu dibangun untuk pendukung kegiatan proyek," kata Warga itu lagi.

Sementara itu, katanya sebelum ada jembatan, rawa yang menjadi tempat bermuara nya aliran air dan sebagai penampung sangat luas dan besar. Namun disebabkan adanya jembatan, kini rawa itu pun mengecil yang menyebabkan terhambatnya aliran air.

Diketahui penyebab banjir berulang di kawasan itu tidak sampai disitu, warga juga menemukan adanya penimbunan diujung daerah aliran sungai (Das) yang membuat terjadinya penyempitan aliran menuju kelaut.

"Faktor lainnya yang warga temukan adanya penimbunan Das, ini juga diduga dapat terjadinya luapan air. Karena tidak mengalir dengan lancar, maka imbasnya terjadinya banjir," ungkap warga itu lagi.

Keresahan dan kesedihan ini terbilang cukup lama dirasakan oleh warga yang terdampak banjir berulang. Warga menyebutkan selama lebih kurang 10 tahun dirasakan, tapi tidak ada tindakan perbaikan (Normalisasi), bahkan pihak BP Batam sudah tinjau ke lokasi akan tetapi juga tidak memberikan penyelesaian.

Musibah banjir ini juga memunculkan berbagai dugaan dari warga perumahan yg terdampak, warga menduga bahwa ada pihak developer yang bermain dan diduga bekerja sama dengan BP Batam.

"Disini kami (warga) menduga adanya permainan, oleh karena itu hingga saat ini tidak adanya solusi atau penyelesaian dari BP Batam, sementara ini sudah berjalan lama dan sudah diketahui," ungkapan kekesalan warga.

Bahkan warga katakan, terkait permasalahan ini sudah beberapa kali adanya undangan rapat. Namun seolah tindakan BP Batam hanya sekedar formalitas agar terlihat ada respon dan ujung-ujungnya hanya wacana dan wacana tanpa eksekusi nyata.

"Kami (warga) meminta peran Walikota Batam untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Bantu kami pak, 10 tahun sudah merasakan banjir dan banjir disaat hujan turun," permohonan warga.

Selain itu, warga juga memohon dengan menyampaikan keluhan dan menyuarakan hak akan kenyamanan huniannya, serta berharap kepada pihak BP Batam dan Pemko melalui Dinas terkait, serta aparat penegak hukum untuk bisa bersama-sama turun meninjau ke lokasi ini agar ada penyelesaian.

Hingga berita ini diterbitkan, pewarta masih mengalir informasi lebih lanjut serta melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (Red/sumber).