ROTASIKEPRI.COM

ket foto: Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah Berfoto dengan segenap pengurus APKI dan AMHI

RotasiKepri.com ( Jakarta ) --Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengukuhkan Kepengurusan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) dan Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) Periode 2020-2023 di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

RotasiKepri.com ( Jakarta) -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan. 

Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema 'Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi Guna Mendukung Peningkatan Kerja Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dalam Negeri'. 

Dalam arahannya, Sigit menekankan pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan. 

"Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain," kata Sigit di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri. 

Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Sigit pun mengutip pemikiran dari Filsif sekaligus ahli seni perang Sun Tzu. 

"Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan," ujar Sigit. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, intelijen keamanan terkait mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri. 

Dia mencotohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur  Tengah dah berdampak ke Indonesia. "Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri," tutur mantan Kapolda Banten ini.

Selain itu, Sigit juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK. Hal itu harus dilakukan dengan mudah cepat dan terukur berbasis teknologi.(RK) 

RotasiKepri.com ( Bandung) -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melanjutkan serangkaian kunjungan silaturahminya. Bersama jajarannya, Kapolri menyambangi kantor pusat Persatuan Islam atau Persis di Jalan Perintis Kemerdekaan, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Sigit diterima langsung oleh Ketua Umum Persis KH Aceng Zakaria dan jajaran pengurus. Kujungan ke Persis ini, sebetulnya telah diagendakan sejak awal Listyo dilantik sebagai Kapolri, namun karena satu dan lain hal baru berkesempatan hari ini. 

"Kedatangan saya didampingi Kapolda Jabar, Asops, Kadiv Propam, Kadiv Humas, Wakabareskrim, Wakabik dan Korwas PPNS," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keteranganya, Selasa (16/3/2021). 

Dalam pertemuan hangat dengan organisasi yang telah berdiri sejak September 1923 di Bandung itu, Kapolri menyampaikan beberapa hal, antara lain tukar pandangan bagaimana menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat yang terjadi pasca Pemilu dan Pilpres 2019. 

"Bagaimana kita bersatu dengan menghilangkan polarisasi untuk membangun bangsa ini," kata Sigit. 

Disisi lain, mantan Kapolda Banten ini megharapkan agar ulama dapat mengambil peran sekaligus membantu tugas-tugas Kepolisian dalam menjamun dan memelihara Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Menurut Sigit, melalui bahasa ulama dinilai lebi efektif untuk mensosialisasikan sekaligus mengedukasi umat. 

"Meminjam tangan ulama untuk memberikan edukasi kamtibmas agar mudah dipahami oleh umat," ungkap  mantan Kabareskrim Polri ini. 

Sementara itu, Ketum Persis KH Aceng Zakaria mengapresiasi pertemuan ini. Menurutnya, baru kali ini ada Kapolri yang bersilaturahmi dengan Persis. 

Terkait Ulama agar ikut mengambil peran menurutnya sejalan dengan visi misi organisasi yang dia pimpin. Persis, kata Aceng, merupakan organisasi yang selalu mendukung Umaro atau pemimpin agar mudah dalam bekerja. 

"Persis memposisikan diri sebagai tugas ulama mencerdaskan bangsa dan mensolehkam umat," tambah KH Aceng Zakaria.(RK-Tim) 

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri tahun 2021 pada hari ini, Selasa (16/3/2021).

Adapun tema rakernis Baharkam Polri pada tahun ini adalah 'Mewujudkan Rasa Aman dan Tata Kehidupan Sosial yang Tertib dan Nyaman Guna Penanganan Paripurna Pandemi COVID-19'. Hadir dalam rakernis ini sebanyak 205 peserta.

Dalam arahannya, Kapolri menyambut baik kegiatan rakernis sebagai langkah dalam mengevaluasi kinerja, serta mempersiapkan langkah strategis guna mengimplementasi di lapangan.

"Baharkam Polri merupakan fungsi kepolisian yang berseragam dan personelnya terbanyak dibandingkan fungsi lainnya," ujar Listyo.

Jenderal bintang empat itu pun meminta jajaran anggota Polri khususnya Baharkam mampu menampilkan sosok Polri yang berwibawa, humanis dan tegas. Hal tersebut merupakan pesan para tokoh dan senior yang mengharapkan Polri dekat dengan masyarakat.

"Jaga jangan sampai polisi baik menjadi terpengaruh negatif dan menjadi citta buruk," ujarnya.

Selain itu, ia meminta jajaran Baharkam Polri harus menerapkan profesionalitas dan melakukan reformasi kultural. Tak lupa, ia pun mengingatkan persiapan Operasi Ketupat agar perayaan Idul Fitri berjalan aman dan nyaman. "Tampilah seperti Bima yang gagah dan selalu dihati masyarakat," katanya. (RK)

RotasiKepri.com ( Jakarta) -- Jajaran Polda Jawa Timur menangkap empat orang yang diduga melakukan perampokan toko emas di Banyuwangi. Dalam perbuatannya itu, pelaku berhasil membawa emas sebanyak 4,3 Kilogram (KG). 

Aparat kepolisian menangkap tiga orang yakni, FR, AW, DH. Saat ini mereka sudah dilakukan penahanan di Polres Banyuwangi. 

"Memproses tiga tersangka tsk dan melakukan penahanan di Polres Banyuwangi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (15/3).

Kejadian ini diawal oleh adanya hubungan bisnis antara para tersangka dengan pemilik toko emas yang dalam hal ini dirampok oleh pelaku. Hal itu lantaran, adanya soal utang piutang kedua belah pihak. 

"Kasus terjadi karena hutang piutang, kemudian terlapor mengambil hak-nya berupa perhiasan emas karena pelapor tidak mau membayar uang perjanjian bisnis," ujar Argo. 

Sebetulnya, dikatakan Argo, terkait kasus ini, pihak Polsek Genteng sudah mencoba untuk melakukan mediasi kedua belah pihak. Tetapi, hal itu tidak berhasil atau buntu.

"Sebelum peristiwa terjadi, sudah melakukan mediasi, namun deadlock yang akhirnya terjadi dugaan peristiwa pidana," ucap Argo. 

Sementara itu, dalam perkara ini juga diduga melibatkan seorang oknum kepolisian dari jajaran Polsek Pamekasan AIPTU AW juga ikut diamankan lantaran diduga memiliki peran dalam peristiwa itu. 

Aiptu AW diketahui, diminta oleh salah satu tersangka untuk menjaga pintu masuk toko emas tersebut ketika peristiwa pencurian itu terjadi. Atas hal itu, AW sudah diproses oleh Propam Polda Jatim.

"Untuk keterlibatan AIPTU AW sednag dalam proses hukum oleh Propam Polda Jatim," ucap Argo.

Barang bukti yang disita antara lain, emas  4.315,35 gram dan sebuah mobil yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) 2e subsidair Pasal 363 ayat (1) 4e KUHP. ( RK) 

RotasiKepri.com( Jakarta ) -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan seluruh Penyelenggara Negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya sebelum batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret 2021.

Bagi seorang Penyelenggara Negara, LHKPN berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya. Hal ini sebagai konsekuensi seorang penyelenggara negara sebagai pejabat publik, yang penghasilannya bersumber dari uang rakyat atas tugas yang diembannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaporan harta pejabat publik, juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk  menjalankan fungsi check and balance. Masyarakat bisa memanfaatkan perangkat LHKPN sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat publik. “Kami minta bantuan, minta dukungan masyarakat, untuk bisa ikut mengawasi kepatuhan dan kelengkapan pelaporan LHKPN oleh para Penyelenggara Negara”, kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Secara prinsip, masyarakat dapat mengawasi dalam dua hal, pertama, apakah para penyelenggara negara sudah melaporkan LHKPN-nya? Kedua, apakah pelaporannya sudah sesuai dengan profil kepemilikan hartanya?

Dalam aplikasi LHKPN, KPK menyediakan fitur pengumuman atau disebut dengan e-annaouncement LHKPN. Fitur ini dapat diakses publik melalui https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ. Melalui fitur tersebut publik bisa melihat, misalnya, apakah kepala daerah di wilayahnya sudah melaporkan LHKPN-nya atau belum.

Kemudian publik juga bisa menilik lebih rinci, harta apa saja yang telah dilaporkannya, dari kepemilikan rumah, tanah, tempat usaha, kendaraan, perhiasan, bahkan publik bisa tahu berapa jumlah uang dalam rekeningnya. Apabila publik menemukan bahwa LHKPN yang dilaporkan oleh seorang penyelenggara tidak sesuai dengan profilnya, maka bisa menyampaikannya melalui Call Center KPK 198 atau email pengaduan@kpk.go.id.

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan bahwa pada pemeriksaan LHKPN yang dilakukan pada tahun 2020 masih terdapat 239 Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar. 239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.

Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan LHKPN sangat penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu hal tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, namun juga menjadi Pekerjaan Rumah kita bersama. Masyarakat pun bisa berperan mewujudkan hal tersebut.

Melalui fitur e-annaouncement LHKPN, KPK mengajak masyarakat bisa ikut mengawasi kepatuhan dan kelengkapan harta yang dilaporkan oleh seorang Penyelenggara Negara. Mari bersama kita wujudkan tata pemerintahan yang jujur, bersih, sebagai awal cegah korupsi.

(RK )

sumber:KPK.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Upaya pemerintah menanggulangi dampak COVID-19 sepanjang tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di sektor ketenagakerjaan. Bahkan program yang digulirkan pemerintah dalam pemulihan di sektor ketenagakerjaan telah melebihi dari jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Sejalan dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan meningkatkan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), garam produksi hasil pengolahan washing plant (pencucian garam) bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu sudah laku terjual.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Tb. Haeru Rahayu dalam keterangannya di Jakarta (15/3) mengungkapkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Koperasi Garam Inti Rakyat Desa Krangkeng yang dipimpin H. Maming telah menerima pesanan garam sejumlah 200 ton untuk jangka waktu 1 bulan. Harga garam yang disepakati dengan PT. Niaga Garam Cemerlang adalah Rp.1.500,- per kilogram, untuk dipasarkan sebagai garam halus beryodium.

“Washing plant di Desa Krangkeng ini merupakan salah satu washing plant yang dibangun KKP melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pada tahun tersebut, KKP membangun 7 Washing Plant,” ujar Tebe.

Pengelola washing plant dari Koperasi Produsen Garam Inti Rakyat telah mampu menjadikan garam kualitas K2 menjadi kualitas garam beriodium dengan standar SNI 3556:2016 dengan kadar NaCl minimum 94% dengan tambahan iodium minimum 30 ppm. Garam konsumsi beriodium merupakan revisi SNI 3356:2010 garam konsumsi beriodium dan SNI 4435:2017 garam bahan baku untuk garam konsumsi beryodium merupakan revisi SNI 01-4435-2000 garam bahan baku untuk industri garam beriodium.

Lebih lanjut Tebe menyampaikan, dengan adanya pesanan garam dari washing plant ini menunjukkan bahwa arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet terbatas 5 Oktober 2020 lalu sudah mulai terwujud. Kualitas garam dapat ditingkatkan dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petambak garam rakyat.

“Dalam pengembangan garam rakyat, KKP berharap bisa berkolaborasi dengan K/L lain untuk menyiapkan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). SEGAR merupakan upaya integrasi hulu hilir dari proses pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan hingga pemasaran garam,” ujar Tebe.

Selain mengupayakan di sektor hulu, KKP juga mengupayakan di sektor hilir melalui inisiasi pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR), dimulai dengan menyusun Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (RK)

sumber:kkp.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Warga Kepulauan Aru, Provinsi Maluku belum lama ini melakukan ritual adat untuk menguburkan mamalia terdampar dari jenis Paus Sperma (Physester macrocephalus) yang ditemukan terdampar di Desa Hokmar, Kec. Aru tengah Utara, Kab. Kepulauan Aru pada 5/3 lalu. Ritual dipimpin oleh seorang tetua adat yang membacakan doa lalu semua terdiam mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada leluhur.

Kepala Balai Kawasan Konservasi Nasional (BKKPN) Kupang Imam Fauzi di Kupang menyampaikan bahwa Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai habitat mamalia laut. Di wilayah ini terdapat kearifan lokal atau adat istiadat saat terjadi mamalia laut terdampar. Masyarakat yang dipimpin oleh tetua adat akan melakukan ritual adat terlebih dahulu sebelum menguburkan mamalia laut yang mati terdampar karena warga percaya bahwa leluhur mereka berasal dari paus. Jom Bi’jarum merupakan bahasa lokal yang biasa digunakan untuk istilah kepercayaan bahwa leluhur berasal dari paus.

“Mamalia laut dengan jenis Paus Sperma (Physester macrocephalus) mati terdampar di pantai. Sebelumnya warga secara gotong royong telah berusaha menyelamatkan paus tersebut untuk kembali ke laut namun paus terus kembali ke pantai,” ungkap Imam di Kupang.

Imam menjelaskan Paus yang terdampar diketahui berjumlah 1 (satu) ekor dengan panjang tubuh kurang lebih 4 meter dan jenis kelamin betina. Untuk melindungi bangkai paus agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pada Minggu (7/3) lalu, warga dengan persetujuan tetua adat melakukan ritual adat penguburan paus.

Mengetahui ritual penguburan paus tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat.

“Saya mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mengapresiasi kesadaran masyarakat Kepulauan Aru dalam menyelamatkan paus yang terdampar tersebut. Masyarakat langsung tergerak untuk menyelamatkan biota laut yang malang ini tanpa mengharapkan imbalan apapun,” ujar Imam.

Imam juga menjelaskan bahwa peran masyarakat pesisir melalui pelaksanaan kearifan lokal ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam melindungi mamalia laut. Lebih lanjut pihaknya berharap agar kearifan lokal masyarakat Kab. Kepulauan Aru ini dapat dilestarikan dan dijaga serta dapat menjadi  salah satu daya tarik wisata di Kab. Kepulauan Aru.

“Pemerintah terus mendorong upaya pelestarian kearifan lokal yang sejalan dengan upaya perlindungan mamalia laut karena secara tidak langsung telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi biota laut yang terancam punah ini” pungkas Imam.

Dalam perlindungan biota laut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen selalu memastikan kelestarian biota laut dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan generasi yang akan datang. Pasalnya, mamalia laut merupakan biota laut yang terancam punah dan statusnya telah dilindungi penuh secara nasional dan internasional.( RK )

sumber:kkp.go.id

RotasiKepri.com (Jakarta) - Semua hal yang dilakukan dengan perencanaan yang baik, pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Andap Budhi Revianto kepada seluruh pejabat Kemenkumham dalam rapat persiapan Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR RI.

"Rencana yang baik tidak pernah mengkhianati hasil. Mari kita lakukan langkah-langkah apa yang bisa dipersiapkan," ujar Andap di Ruang Rapat Soepomo Gedung Sekretariat Jenderal, Jumat (12/03/2021).

Dalam rapat perdananya sebagai sekjen, Andap berpesan agar semua pejabat yang hadir dapat berdiskusi membahas bahan raker, untuk mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya demi Kemenkumham.

"Ayo kita siapkan yang terbaik untuk Kemenkumham. Ini tugas dari pak menteri, ayo kita loyal dan setia," katanya.

Untuk itu, Sekjen Kemenkumham yang baru dilantik ini meminta agar para sekretaris dari masing-masing Unit Eselon I Kemenkumham juga menyiapkan tim pakar pada raker mendatang.

"Kita sebagai staf yang baik, siapkan sesuatunya yang baik. Bicara masalah PAS langsung timnya yang jawab," kata Andap.

Andap berharap rapat kali ini dapat bermanfaat, semua pejabat yang hadir dapat menyatukan hati dan pikiran untuk memberikan yang terbaik. 

"Jangan hanya duduk-duduk tidak ada kontribusi, tidak ada yang susah, kita sudah bisa mengira-ngiralah," ujar Andap. "Kita berada pada kesimpulan, kita yang bekerja, kita yang harus lebih tahu. Jangan orang lain yang lebih tahu. Kita harus profesional," lanjutnya. 

Fokus materi yang akan dibahas pada raker mendatang yaitu terkait evaluasi kinerja tahun 2020, rencana kerja dan program prioritas tahun 2021, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan perbaikan tata kelola sumber daya manusia. ( RK )

sumber:kemenhumkam.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Untuk kedua kalinya TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali merekrut prajuritnya dari relawan Covid-19 khususnya Tenaga Kesehatan sebagai wujud apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., kepada Relawan yang selama ini telah bersama-sama berjuang dalam menangani pasien Covid-19.

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar silahturahmi dengan pimpinan Bank BRI. Kegiatan itu membahas soal inovasi dan gagasan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di saat Pandemi Covid-19. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit berharap, silahturami tersebut dapat mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan masyarakat yakni, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah Pandemi Covid-19. 

"Dari kepolisian sangat konsen untuk bersama-sama Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mendorong program UMKM, mendorong UMKM untuk berani membuat inovasi," kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/3/2021).

Menurut Sigit, inovasi UMKM saat ini sangat penting. Sebab itu, diperlukan peranan dari pihak Bank BRI dalam menciptakan inovasi di kegiatan UMKM. Misalnya, edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Mengingat, hal itu menjadi salah satu stimulus untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat ketika terjadinya pandemi virus corona dewasa ini. 

"Dan diberi pendampingan agar bisa bertumbuh dengan baik, apalagi didukung oleh BRI dan memberikan keyakinan yang lebih tahu Customer," ujar Sigit. 

Sigit juga mempersilahkan kepada pihak BRI untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Disisi lain, Sigit juga meminta kepada Bank BRI untuk dapat mendorong kesejahteraan seluruh jajaran kepolisian misalnya seperti  pembangunan asrama dan rumah personel. 

"Tekait kepolisian, gaji, remunerasi, mendorong peningkatan kesejahteraan anggota seperti pembangunan rumah, semoga bisa disupport," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Sunarso meminta kepada Mabes Polri untuk membantu melakukan pengamanan dalam mengawal perkembangan perekonomian nasional.

"Perekonomian nasional sangat strategis. Mohon bantuan mengamankan ekonomi nasional," kata Sunarso. 

Terkait inovasi UMKM, Sunarso menyebut, pihak Bank BRI memang concern terhadap hal itu. Oleh sebab itu, Ia menyambut baik gagasan dari Kapolri soal penguatan UMKM tersebut.

"Merestruktusasi UMKM untuk perekonomian dan masih positif. Terima kasih suport Polri baik itu pengamanan, gaji dan marketing," tutur Sunarso. ( RK - Tim) 

RotasiKepri.com (Jakarta) - Pemerintah melalui Kementerian ESDM tetap memberikan stimulus keringanan berupa diskon tarif tenaga listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang pada periode triwulan II tahun 2021, mulai April sampai dengan Juni 2021 untuk masyarakat dan pelaku usaha.

"Pemerintah terus berkomitmen memberikan stimulus untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, serta kelompok industri dan komersial dalam menghadapi masa pandemi COVID-19," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM.

Namun demikian, stimulus tarif tenaga listrik yang diberikan oleh pemerintah bersifat sementara, tidak berupa bantuan yang permanen. Mulai triwulan II tahun 2021, stimulus yang diberikan adalah sebesar 50% dari stimulus yang diterima sebelumnya.

"Dengan membaiknya perekonomian nasional, diputuskan bahwa pemberian diskon tarif untuk golongan rumah tangga, industri, dan bisnis kecil 450 VA, akan diberikan sebesar 50%, tidak lagi 100%. Selain stimulus, juga tetap menerima subsidi," tandas Rida.

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 2 Maret 2021 yang membahas Kebijakan Subsidi Listrik dan Program Stimulus Sektor Ketenagalistrikan, pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) bagi Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri Tahun 2021 diperpanjang untuk bulan April sampai dengan Juni 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Diskon tarif tenaga listrik sebesar 50% untuk golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), golongan bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan golongan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA);

Diskon tarif tenaga listrik sebesar 25% untuk golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA);

Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% untuk golongan sosial, bisnis, dan industri daya 1.300 VA ke atas, serta golongan layanan khusus;

Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50% untuk golongan sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA, golongan bisnis dan industri daya 900 VA;

"Kebijakan tersebut adalah wujud kepedulian dan kehadiran negara kepada masyarakat dan juga perlindungan kepada sektor industri dan komersial yang terdampak akibat pandemi. Kami meyakini listrik mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif meskipun di tengah pandemi COVID-19," Rida menyampaikan.

Pemerintah melalui Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan telah menginstruksikan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pemberian stimulus sektor Ketenagalistrikan pada triwulan II tahun 2021, sebagai berikut:

1. Perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) bagi Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri dilakukan dengan ketentuan:
a. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA) dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA) :
Reguler (Pasca Bayar) : rekening listrik diberikan diskon sebesar 50% (biaya pemakaian dan biaya beban);
Prabayar : diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50%;

b. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA):
Reguler (Pasca Bayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 25% (biaya pemakaian dan biaya beban);
Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 25%;

c. Masa berlaku sebagaimana butir a dan b:
Reguler (Pasca Bayar) : rekening bulan April s.d. Juni 2021;
Prabayar : pembelian token listrik bulan April s.d. Juni 2021.

2. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi:
Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S-2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA);
Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B-1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA); dan
Pelanggan Golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas);
dan pelanggan membayar sesuai penggunaan energi listriknya;

3. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL);

4. Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50%, diberlakukan bagi:
Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/220 VA s.d. S-2/900 VA);
Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900 VA); dan
Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/900 VA);

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 s.d butir 4 untuk rekening April sampai dengan Juni Tahun 2021.

Kebutuhan anggaran stimulus subsektor ketenagalistrikan hingga Juni 2021 diperkirakan sebesar Rp6,94 T dengan pelanggan penerima manfaat sebanyak 33,9 juta pelanggan. Dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan agar PT PLN (Persero) tetap berupaya menjaga efisiensi pengusahaan tenaga listrik dan tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 

(RK) 

Sumber:kemenkeu.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memberikan respons positif soal perubahan jenis kelamin mantan atlet voli nasional, Aprilia Manganang. Menurut Menpora Amali, Aprilia harus diberi semangat untuk menjalani kehidupan dengan status barunya.

"Tentu kalau lihat dari perjalanannya , ini berbeda dengan kejadian-kejadian doping yang dialami oleh atlet. Kalau ini perubahan gender Aprilia  dari perempuan menjadi laki-laki akibat hipospadia, penyakit yang sangat jarang kita kenal," ujar Menpora Amali pada acara program Kompas TV, Sapa Indonesia Malam, Rabu (10/3) malam. 

"Sehingga saya kira kita juga harus memaklumi kejadian ini dan saya juga yakin bahwa Aprilia sendiri juga tidak tahu. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan atau memvonis bahwa, Aprilia menyembunyikan hal lain. Saya kira perjalanan dia sebagai atlet menjadi catatan sendiri buat kami. Dan tentu kita harus beri semangat buat Aprilia untuk menjalani kehidupan dengan status barunya," tambahnya. 

Aprilia lahir di Sangir Talaud, Sulawesi Utara, tempatnya agak jauh bahkan lebih dekat dengan negara tetangga sehingga Menpora Amali paham apa yang terjadi.  "Kita bisa pahami kejadian ini, karena Aprilia lahir di Sangir Talaud, Sulawesi Utara, tempatnya agak jauh bahkan lebih dekat dengan negara tetangga," ucapnya. 

"Peralatan medis dan sebagainya tidak selengkap kota  besar lainnya. Sehingga bisa jadi penanganan  persalinannya mungkin  tidak teliti atau memang peralatan tidak memadai. Mungkin kalau itu terjadi di Jakarta atau kota  besar kejadianya lain lagi,"lanjutnya. 

Menpora Amali berharap dengan kejadian Aprilia, atau untuk cabor apapun, kalau ada hal yang mencurigakan misalnya dari penampilan fisik, suara dan lain sebagainya  perlu ada penelitian.Tetapi untuk kasus Aprilia berbeda, karena waktu masuk TNI AD sudah ada pemeriksaan yang selektif. Sehingga memang ini suatu yang tidak mudah. 

"Jadi bagi stakeholder olahraga ini menjadi pelajaran penting sehingga kalau ada hal yang muncul yang mencurigakan tentu harus ada penelitian  tersendiri tanpa harus membuat atlet merasa secara psikis terganggu. ( RK )

sumber: kemenpora.go.id